Pelantikan Gubernur di Istana Sesuai UU


Sabtu, 06 Februari 2016 - 04:36:19 WIB

Suara sumbang yang menyebutkan pelantikan gubernur dan wakil gubernur di istana oleh presiden terpatahkan. Langkah pemerintah ini disebut sudah sesuai dengan UU No 8 Tahun 2015

JAKARTA, HALUAN — Pa­kar otonomi daerah Prof. Djohermansyah Djohan me­ni­lai rencana presiden melan­tik gubernur dan wakil gu­bernur di Istana Negara ada hal yang lumrah dan tidak melanggar ketentuan. Seperti yang dijadwalkan sebelumnya gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada serentak 9 De­sember 2015, akan dilakukan 12 Februari mendatang di Istana Negara, termasuk Gu­bernur dan Wakil Gubernur Sumbar.

Menurut mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemen­terian Dalam Negeri ini, dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 memang disebutkan bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dilakukan dalam sidang paripurna DPRD yang bersangkutan. Namun dalam UU yang baru, jelas Djoher­mansyah, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dilaku­kan di ibu kota negara oleh presiden.

“Sesuai amanat UU itu, pe­lan­tikan gubernur dan wakil gubernur itu dilakukan di ibu kota negara, bukan lagi dalam sidang paripurna DPRD. Jadi pelantikan di Istana negara itu tidak melanggar UU,” tegas Djohermansyah yang akrab disa­pa dengan Prof Djo.

Begitu juga dengan pelanti­kan bupati dan walikota. Menurutnya, undang-undang tersebut me­ngatur bahwa pelantikan bupati dan walikota dilakukan di ibu kota provinsi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. “Kehadiran DPRD pada acara pelantikan itu, hanya sebagai undangan,” terang Prof. Djo, sapaan akrab Prof. Djo­hermansyah Djohan.

Kapuspen Kemendagri Dodi Riadmadji yang dihubungi Ha­luan di tempat terpisah memas­tikan pelantikan akan dilakukan oleh presiden di Istana Negara pada 12 Februari tersebut pukul 10.00 WIB di Istana Negara. Termasuk, sebut Dodi, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar terpilih Irwan Prayitno dan Nas­rul Abit 

Ia juga menyebutkan bahwa pelantikan yang dilangsung di Istana Negara tersebut tidak melanggar UU. “Tidak ada UU yang dilanggar karena berda­sarkan UU Pilkada bahwa pe­lantikan gubernur dan wagub dilakukan ibu kota negara. Tidak lagi dalam sidang paripurna DPRD,” jelas Dodi.

Tamu Dibatasi

Dari Padang, Kepala Biro Umum Setdaprov Sumbar, As­ben Hendri pada pelantikan tersebut, sesuai aturan proto­koler jumlah tamu untuk setiap Kepala Daerah yang akan dilan­tik pun dibatasi hanya 100 orang.

“Memang akan dilantik di Istana. Setelah itu malamnya akan ada acara pertemuan dan jamuan makan malam di Hotel Balairung,” terang Asben kepada Haluan Jumat (5/2) melalui sambungan telepon di Padang.

Setelah acara pelantikan tang­g­al 12 Februari, pada tanggal 13 Februari siangnya sekitar Pukul 10.00 WIB akan dilakukan acara resepsi di Auditorium Gubernu­ran Sunbar dilanjutkan dengan acara pisah sambut pada malam­nya. “Acara resepsi ada, nanti akan digabung dengan acara pisah sambut,” katanya.

Ditambahkan Kepala Biro Pemerintahan Sumbar, Mardi bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi pelantikan tersebut. Meski pun demikian dapat dipastikan pelan­tikan akan dilakukan pada 12 Februari tersebut. “Surat resmi­nya belum kita terima,” terang Mardi saat dijumpai di Musala kantor Gubernur Sumbar Jumat (5/2) sore. (h/sam/isr)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]