Nelayan Diimbau Gunakan GPS Saat Melaut


Selasa, 09 Februari 2016 - 03:25:21 WIB

BATAM, HALUAN — Ketua STAI Natuna, Umar Natuna menilai pemerintah pusat per­lahan mulai mengeluarkan ke­bijakan yang terkesan dis­kriminatif dalam hal alokasi da­na ke daerah. Kebijakan se­macam itu terlihat pada alokasi DBH Migas yang dipangkas sampai titik minimal tahun ini.

“Belakangan ini, dis­kri­minsai pemerintah dalam me­ngalokasikan anggaran ter­lihat semakin kentara sekali. Kasian daerah, kita tak tahu apa mak­sud mereka. Bisa saja mereka mau melakukan upaya- upaya sentralisasi atas hasil kekayaan alam daerah,” kata Umar di Kampus STAI Natuna, Jalan Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Jumat (5/2) melalui telepon.

Yang jelas tahun ini, ka­tanya, Natuna sebagai bagian dari NKRI bakal menyongsong derita yang berkepanjangan karena pendapatan daerah satu-satunya berupa Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas di pangkas secara masiv oleh pemerintah pusat.

Sehingga tahun ini pen­dapatan Natuna dari sektor DBH Migas hanya sebesar Rp11 miliar saja. Padahal sebe­lumnya pendapatan Natuna dari sektor ini tidak pernah kurang dari Rp500 miliar.

“Kita tak habis pikir juga dengan jalan pikiran orang pusat.  Kami menilai kebijakan dan tindakan ini sebuah dis­kriminasi,” tegas Umar.

Menurutnya, Natuna yang juga sebagai wilayah NKRI semestinya mendapatkan per­lakuan pemerintah RI sesuai dengan keperluan dan tan­tangan daerah setempat.

Masih menurut dia, Natuna sebagai daerah yang jauh di pojok negeri dan berada di­perbatasan negeri memiliki tan­tangan tersendiri di setiap jeng­kal pembangunannya yang ke­semuanya memerlukan treat­ment (perlakuan) tersendiri dalam upaya pembangunan.

“Keperluan dan tantangan kita beda dengan daerah lain. Selain kita berada jauh dari daerah lainnya, medannya juga susah. Belum lagi kita berbicara SDM, infrastrur dan ekonomi, ketahanan pangan dan lain sebagainya. Saya yakin pusat sangat paham dengan kondisi ini, tapi anehnya kenapa me­reka tega memangkas habis DBH Migas untuk Natuna, niatnya apa melakukan hal itu,” tandasnya.

Namun demikian, Umar mengaku jalan terbaik bagi Natuna dan masyarakatnya ada­lah mengambil hikmah dari keadaan pahit seperti ini dengan harapan kemandirian bisa ter­wujud bagi masyarakat dan daerah ke depannya. (fat)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 27 September 2016 - 02:20:42 WIB

    Satu Nelayan Ditemukan Tewas

    KARIMUN, HALUAN — Cekang (12), satu dari dua orang nelayan Meral yang hilang di perairan antara Pulau Pisang dan Takong Hiu, Rabu (21/9) lalu, akhirnya ditemukan tewas mengapung di perairan Takong Belanda, Minggu (25/9) pag.
  • Kamis, 28 April 2016 - 04:02:42 WIB
    Laut Dumai Tercemar

    Tangkapan Nelayan Berkurang

    DUMAI, HALUAN—Kondisi laut Dumai yang tercemar, dipicu makin banyak­nya pabrik beroperasi di sekitar bibir pantai, menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan nelayan..
  • Rabu, 08 April 2015 - 18:59:37 WIB

    Moratorium Ikan Napoleon Buat Nelayan Anambas Menjerit

    ANAMBAS, HALUAN — Moratorium ikan Napoleon pengaruhi perekenomian nelayan pembesaran ikan napoleon di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sejak moratorium terbatas yang diberlakukan pemerintah pusat  tahun 2013 lalu, menyebabk.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]