Akademisi Natuna

Nilai Pemerintah Diskriminatif


Selasa, 09 Februari 2016 - 03:26:04 WIB

NATUNA, HALUAN — Ketua STAI Natuna, Umar Natuna menilai pemerintah pusat perlahan mulai mengeluarkan kebijakan yang terkesan diskriminatif dalam hal alokasi dana ke daerah. Kebijakan semacam itu terlihat pada alokasi DBH Migas yang dipangkas sampai titik minimal tahun ini.

“Belakangan ini, dis­kriminsai pemerintah dalam mengalokasikan anggaran terlihat semakin kentara sekali. Kasian daerah, kita tak tahu apa maksud me­reka. Bisa saja mereka mau melakukan upaya- upaya sentralisasi atas hasil ke­kayaan alam daerah,” kata Umar di Kampus STAI N­a­tuna, Jalan Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng, Ra­nai, Kecamatan Bu­ngu­ran Timur, Jumat (5/2) melalui telepon.

Yang jelas tahun ini, katanya, Natuna sebagai bagian dari NKRI bakal menyongsong derita yang berkepanjangan karena pen­­dapatan daerah satu-satunya berupa Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas di pangkas secara masiv oleh pemerintah pusat.

Sehingga tahun ini pen­dapatan Natuna dari sektor DBH Migas hanya sebesar Rp11 miliar saja. Padahal sebelumnya pendapatan Natuna dari sektor ini tidak pernah kurang dari Rp500 miliar.

“Kita tak habis pikir juga dengan jalan pikiran orang pusat.  Kami menilai ke­bijakan dan tindakan ini sebuah diskriminasi,” tegas Umar.

Menurutnya, Natuna yang juga sebagai wilayah NKRI semestinya men­da­patkan perlakuan pe­me­rintah RI sesuai dengan keperluan dan tantangan daerah setempat.

Masih menurut dia, Na­tuna sebagai daerah yang jauh di pojok negeri dan berada diperbatasan negeri memiliki tantangan ter­sendiri di setiap jengkal pembangunannya yang ke­semuanya memerlukan treat­­ment (perlakuan) ter­sendiri dalam upaya pem­bangunan.

“Keperluan dan tan­ta­ngan kita beda dengan daerah lain. Selain kita be­rada jauh dari daerah lain­nya, medannya juga susah. Belum lagi kita berbicara SDM, infrastrur dan eko­nomi, ketahanan pangan dan lain sebagainya. Saya yakin pusat sangat paham dengan kondisi ini, tapi anehnya kenapa mereka tega memangkas habis DBH Migas untuk Natuna, niat­nya apa melakukan hal itu,” tandasnya.

Namun demikian, Umar mengaku jalan terbaik bagi Natuna dan masyarakatnya adalah mengambil hikmah dari keadaan pahit seperti ini dengan harapan ke­man­dirian bisa terwujud bagi masyarakat dan daerah ke depannya.

“Makanya kita harus pandai-pandai mengambil hikmah dan pelajaran dari keadaan ini.

Semoga saja ma­sya­ra­kat bisa mandiri seperti sedia kala sebelum daerah ini terbentuk,” pung­kas­nya. (fat)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 10 Oktober 2019 - 11:36:29 WIB

    Kabar Gembira! Sekolah 'Baruak' Dapat Penilaian dari Kemendes PDTT

    Kabar Gembira! Sekolah 'Baruak' Dapat Penilaian dari Kemendes PDTT Tim Verifikasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendatangi Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman..
  • Jumat, 05 Mei 2017 - 01:41:39 WIB

    Anggaran DPRD Riau Dinilai Boros

    PEKANBARU, HALUAN - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran menyoroti borosnya anggaran DPRD Riau, namun di sisi lain kinerjanya minim terlihat dari hanya lima peraturan daerah yang selesai pada tahun 2016 dan belum ada p.
  • Senin, 07 November 2016 - 00:30:33 WIB

    Gelper Masih Beroperasi, Kinerja Polisi Dinilai Lemah

    PEKANBARU, HA­LUAN — Kalangan DPRD Pekanbaru menilai jika kinerja Polda Riau masih lemah dalam mem­brangus judi gelang­gang permainan (Gel­per) yang masih ber­operasi di Kota Pekan­baru. Judi Gelper masih saja tetap b.
  • Sabtu, 26 Maret 2016 - 03:55:30 WIB

    Adipura, 40 Titik Bintim Dinilai

    BINTAN, HALUAN — Sekretaris Camat Bintan Timur (Bintim), Mujiono mengatakan sebanyak 40 titik lokasi di kawasan Bintim telah ditinjau oleh tim penilai Adipura dari Pusat. Pemantauan tersebut untuk melihat kondisi objektif d.
  • Rabu, 06 Januari 2016 - 02:40:36 WIB

    MC Donald’s Dinilai Salahi Amdal Lalin

    PEKANBARU, HALUAN — Ko­­misi IV DPRD Kota Pekanbaru melakukan ins­pek­si mendadak (Sidak) di toko baru MC Donald’s yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Selasa (5/1). Dalam pantauan sidak yang di­ikuti hampir semua .

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]