Dugaan Mala Administrasi Dana Haji

PTUN Kabulkan Gugatan Sarlina Putri


Jumat, 12 Februari 2016 - 03:58:43 WIB

PADANG, HALUAN — Ma­jelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pa­dang, akhirnya mengabul­kan gugatan Sarlina Putri, salah seorang PNS di Kantor Camat Barangin, Kota Sa­wahlunto, Kamis (11/2), atas dugaan melakukan mala ad­ministrasi dana haji khusus pada salah satu Travel Agen di Kota Sawahlunto.

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim yang diketuai hakim Akhdiat Sas­trodinata dan beranggotakan M. Afif serta Ari Purnomo disebutkan, dua Surat Ke­putusan (SK) Walikota Sa­wah­lunto yakni SK No­mor:­BKD.71 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 dan SK No­mor:BKD.49 tahun 2015 tertanggal 21 Mei 2015 ten­tang penurunan pangkat dan jabatan Sarlina Putri, dalam hal ini pihak penggugat dinya­takan tidak sah dan cacat hukum.

“Berdasarkan fakta persi­dangan serta keterangan se­jumlah saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persi­dangan akhirnya kami berke­simpulan dan memutuskan, bahwa Surat Keputusan (SK) Walikota Sawahlunto No­mor:BKD.71 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 dan SK Nomor:BKD.49 tahun 2015 tertanggal 21 Mei 2015 di­nyatakan tidak sah dan cacat hukum.

Untuk itu, selaku hakim yang menyidangkan perkara ini di tingkat PTUN Padang, kami perintahkan agar pihak tergugat, dalam hal ini Pemko Sawahlunto untuk mencabut kembali kedua SK Walikota tersebut, dan mengembalikan nama baik pihak penggugat,” sebut hakim ketua Akhdiat Sastrodinata saat memba­cakan amar putusannya di PTUN Padang.

Usai pembacaan amar putusan, pihak tergugat yang diwakili oleh Kabag Hukum Pemko Sawahlunto, Dewi Darmawati dan staf bagian hukum Pemko Sawahlunto, Andika Zulfianto (selaku perwakilan pihak tergugat, red), mengatakan akan pikir-pikir, apakah akan banding atau tidak.

Sementara itu, kuasa hu­kum Sarlina Putri, Ardisal dan Rina Noverya, dari Kan­tor Hukum Ardisal, SH. MH dan Rekan, saat ditanya war­tawan usai persidangan me­ngaku lega dengan putusan yang telah diberikan oleh hakim PTUN Padang ini.

“Dengan dibacakannya amar putusan oleh majelis hakim tersebut, otomatis mem­buktikan bahwa klien kami tidak bersalah. Saat ini akan menunggu eksekusi pen­cabutan kedua SK Wali­kota Sawahlunto terhadap klien kami tersebut. Batas waktunya 14 hari untuk pencabutan SK dan pengem­balian nama baik klien kami tersebut. Kita tunggu saja eksekusinya da­lam 14 hari ini,” sebut Ar­disal.

Disinggung mengenai lang­kah ke depan yang akan dilakukan, Ardisal mengaku telah menyiapkan langkah hukum pidana, yakni pence­maran nama baik kliennya.

“Sebelumnya kita sudah melaporkan kasus pen­cemaran nama baik atas nama Sarlina Putri atas dugaan mala administrasi dana haji ke Polres Sawahlunto. Saat ini pengembangan kasusnya ma­sih tetap berjalan,” pungkas Ardisal.

Sebagaimana diketahui, Sarlina Putri mendapatkan sanksi penurunan pangkat oleh Walikota Sawahlunto, Ali Yusuf pada 12 Mei 2015. Pemberian sanksi tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kasus oleh Ins­pektorat Kota Sawahlunto Nomor: 700/07.K/LHP/IT­KO-SWL/2013.

Pemeriksaan kasus yang dilakukan Inspektorat Sa­wahl­unto ini berdasarkan laporan dari sejumlah calon haji khusus dari Kota Sa­wahlunto yang tidak jadi be­rangkat tahun 2012 dan 2013. Pada saat itu Sarlina diduga menjadi perantara antara ca­lon jemaah haji dengan Ami­nah Malik.

Akibat laporan tersebut, Sarlina di turunkan dari pang­kat penata Golongan Ruang III/c menjadi pangkat Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/b terhitung sejak 1 Agustus 2015. Akibat penurunan pang­kat tersebut, Sarlina ha­rus kehila­ngan beberapa hak­nya sebagai PNS golongan III/c. (h/mg-isq)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 04 Januari 2018 - 10:45:48 WIB

    Polemik Jabatan Ketua DPRD Padang, Gubernur Abaikan Penetapan PTUN

    Polemik Jabatan Ketua DPRD Padang, Gubernur Abaikan Penetapan PTUN PADANG, HARIANHALUAN.COM - Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didesak untuk segera melaksanakan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, dan mengembalikan jabatan Ketua DPRD Padang kepada Erisman. Sampai sekarang, ja.
  • Jumat, 16 Desember 2016 - 01:32:41 WIB

    Erisman Tidak Terima Putusan PTUN

    PADANG, HALUAN — Ketua DPRD Kota Padang Erisman tidak terima, gugatannya terhadap Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pa­dang, SK No.04/PTS/BK/DPRD-Pdg/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016, tentang pem­ber­hentiannya dari jabatan Ket.
  • Kamis, 15 Desember 2016 - 02:06:33 WIB
    OBJEK PERKARA BELUM FINAL

    PTUN Tolak Gugatan Erisman

    PADANG, HALUAN – Gugatan Ketua DPRD (DPRD) Kota Padang Erisman terhadap Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pa­dang, ter­kait SK No.04/PTS/BK/DPRD-Pdg/VI/2016, ter­tanggal 6 Juni 2016, tentangpemberhentiannya dari jabatan Ke.
  • Jumat, 05 Agustus 2016 - 04:30:59 WIB

    PTUN Lanjutkan Sidang Gugatan terhadap Gubernur

    PADANG, HALUAN — Sidang gugatan mantan Kepala Kesbangpol Sumbar, H. Irvan Khairul Ananda di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, kembali digulirkan kemarin (4/8). Namun sidang dengan agenda persiapan (melengkapi da.
  • Rabu, 23 Desember 2015 - 03:19:49 WIB
    Gugatan Pemberhentian Direksi PDAM

    Walikota Padang Kalah di PTUN

    PADANG, HALUAN — Majelis hakim PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Padang me­mutuskan mengabulkan guga­tan Andi Taslim atas Walikota Pa­dang Mahyeldi Ansharullah. Majelis pada persidangan yang berlangsung Selasa (22/12).

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]