Besok, Sertijab Gubernur Sumbar

228 Pelanggaran Terjadi Selama Pilkada Sumbar


Jumat, 12 Februari 2016 - 03:59:20 WIB
228 Pelanggaran Terjadi Selama Pilkada Sumbar

PADANG, HALUAN — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumbar, mencatat terdapat 228 pelanggaran selama pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sumbar yang digelar 9 Desember 2015.

“Dari 228 pelanggaran tersebut, 101 diantaranya merupakan laporan ma­sya­rakat dan 127 lainnya adalah temuan langsung,” kata Divisi Penindakan Pelanggaran Ba­waslu Sumbar, Aermadepa di Padang, Kamis (11/2).

Baca Juga : Aktifitas Balimau di Padang Dibubarkan Polisi

Ia menyampaikan hal itu saat rapat koordinasi evaluasi pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, yang se­kaligus men­jadi ajang evaluasi ter­hadap pelaksanaan penga­wasan dalam Pilgub Su­mbar 2015.

Menurutnya, pe­la­ng­garan terbanyak ter­jadi pada masa kam­panye, yakni mencapai 136, yang terdiri atas laporan masyarakat 42 dan temuan langsung 94. “Yang banyak di­te­mukan pasangan calon mencetak atribut sen­diri, padahal dalam atu­ran itu tugas KPU,” ujar­nya seperti dilansir antara.

Baca Juga : Akibat Covid-19, Jumlah Pengunjung Museum Adityawarman Padang Hanya 17 Ribu Per Tahun

Ia merinci dari 228 pe­lang­garan tersebut ber­dasar­kan hasil kajian 103 masuk kategori ad­ministrasi, kode etik 18, pidana 45, bukan pe­langgaran 61 dan pelang­garan aparatur sipil negara 4.

Sementara anggota Ba­waslu Sumbar, Surya Efitri­men menyampaikan laporan yang juga menonjol yaitu penggunaan dana-dana pub­lik untuk kampanye. Di­an­tara­nya meliputi dana ban­tu­an sosial bagi kelompok ma­sya­rakat tertentu.

Baca Juga : Bulan Ramadan, Rutan Klas II B Padang Gelar Pesantren untuk Warga Binaan

Diantaranya pro­gr­am-program pe­me­rint­ah yang ada di AP­BN dan APBD seperti pro­gram raskin, pro­gram satu juta rumah, pro­gram PNPM, program dana desa, dana aspirasi, bantuan rehabilitasi, hingga bantuan masjid dan mushala, kata dia.

Kemudian, laporan peng­gunaan jabatan untuk ke­penting­an kampanye seperti mutasi pegawai, pengeluaran surat atau kebijakan yang menguntungkan calon ter­tentu, politik uang dan ba­rang, lanjut dia.

Baca Juga : Jelang Safari Ramadan, Hendri Septa Berikan Arahan Pada 66 Pengurus Masjid dan Musala

Selain itu masih dijumpai penggunaan materi kampanye yang dilarang seperti me­mfit­nah, menghasut, isu suku, ras dan agama.

Komisi Pemilihan Um­um (KPU) Sumbar menet­ap­kan Irwan Prayitno-Nasrul Abit sebagai calon gubernur terpilih provinsi itu dalam rapat pleno terbuka pene­tapan pasangan calon terpilih pada 23 Januari 2016.

Irwan-Nasrul menjadi ca­lon terpilih gubernur Sum­bar periode 2016-2021 ber­da­sarkan hasil rekapitulasi surat suara pada rapat pleno dengan perolehan 1.175.858 suara atau mengungguli pa­sangan nomor urut 1 Muslim Kasim-Fauzi Bahar yang ha­nya men­peroleh 830.131 suara.

Kepala Biro Pe­me­rintah­an Provinsi Sumbar, Mardi mengatakan pelantikan gu­bernur Sumbar terpilih dilak­sanakan di Istana Negara pada 12 Februari 2016. “Setelah pelantikan di istana pada 12 Februari, akan dilaksanakan serah terima jabatan di aula gubernuran pada 13 Februari 2016,” katanya. (h/yan)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]