Luput dari Perhatian Pemda

6.000 Ha Lahan Pertanian Banjir


Senin, 22 Februari 2016 - 03:07:08 WIB
6.000 Ha Lahan Pertanian Banjir SUNGAI Batang Panambam, Inderapura, Pesisir Selatan meluap dan merusak 6.000-an hektare lahan pertanian. Tapi sayang banjir yang terjadi Senin (8/2) itu, luput dari perhatian pemerintah.

PADANG, HALUAN —Ben­­cana alam yang terjadi akibat hujan lebat sepanjang Senin (8/2) lalu, tak hanya melanda Solok Selatan, Li­ma­puluh Kota dan Pasa­man, tetapi juga Pesisir Selatan. Tanggul sungai Ba­tang Penambam jebol, se­hingga merendam 4 nagari di Inderapura, Kecamatan Pancung Soal.

Namun peristiwa ini lu­put dari perhatian peme­rintah daerah setempat. Padahal, sekitar 6.000 hek­tar lahan pertanian dan per­kebunan masyarakat diren­dam banjir. Diantaranya terdapat areal pertanian yang hendak dipanen.

“Banjir seperti ini terjadi se­tiap tahun. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke pihak ter­kait. Tetapi belum ada penanga­nan serius,” ujar Walinagari Mua­ro Sakai, Ifrizal yang diamini Wali­na­gari Inderapura, Mar Alam­syah dan beberapa tokoh Pan­cung Soal lainnya, Sabtu (20/2).

Hal tersebut dibenarkan Wa­li­nagari Tigo Sepakat Indera­pura, Syafril. Banjir mengaki­batkan 130 hektar lahan sawah masyarakat gagal panen. Kebun jagung seluas 250 hektar juga gagal panen.

Bahkan sekitar 1.250 hektar lahan jagung yang baru ditanam dan berumur 2-3 bulan, mati akibat tergenang air luapan Su­ngai Batang Panambam. Pemu­kiman penduduk di sekitarnya 77 kepala keluarga (KK) ikut teren­dam banjir.

“Kebun sawit milik masyara­kat dan koperasi seluas 1.500 hektar, membusuk dan mati. Pada­hal sawit ini adalah program revita­lisasi perkebunan dengan pinjaman modal perbankan total mencapai Rp20 miliar,” ungkap Ifrizal.

Belum termauk areal perta­nian dan pemukiman masyarakat di sekitar Batang Air Inderapura. Diperkirakan yang terkena dam­pak meluapnya sungai Batang Panambam dan Batang Air Inde­ra­pura mencapi 6.000-an hektar.

Warga pun mengalami trau­ma untuk kembali berkebun. Kerugian yang diderita sudah dipelupuk mata. Tanaman sawit baru berusia 2 tahun dan rusak direndam banjir. Sementara kredit revitalisasi kebun sawit di Bank Nagari, harus dibayar.

“Belum lagi utang pupuk petani jagung di kios yang harus dibayar. Sedangkan petani padi, otomatis gagal panen tahun ini,” katanya.

Khairul Saleh, KAN Indera­pura menuturkan, saat musibah tersebut ada jajaran pemerintah kabupaten datang ke lokasi. Tapi entah bagaimana, dia pun tak tahu pasti. Yang jelas, hingga sekarang belum ada bantuan untuk daerah mereka.

Mereka menceritakan, di Inderapura dan sekitarnya sudah sering terjadi banjir akibat me­luap­nya sungai Batang Panam­bam. Paling parah terjadi sejak lima tahun terakhir sejak 2011.

Pada 17 November 2013, terjadi banjir dan tanggul Batang Pana­mbam, jebol. Kerugian diperkirakan Rp7 miliar karena lahan perta­nian seperti padi, jagung, cabe, semangka gagal panen. Pemkab mengajukan dana tanggap darurat ke Pemprov dan dikabulkan Rp250 juta untuk membangun tanggul.

Namun usia tanggul tak berta­han lama. Karena 2014, tanggul itu jebol lagi dan banjir kembali merendam rumah dan kebun warga. Masyarakat berupaya mem­perbaiki sendiri secara swa­daya.

2015, lagi banjir menerjang. Secara swadaya masyarakat kem­bali memperbaikinya. Akibat banjir 2014-2015 itu, kerugian masyarakat mencapai Rp36 miliar.

“Banjir tahun ini, masyarakat tak berdaya lagi untuk ber­swa­daya. Kami berharap bantuan pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat untuk penanganan sungai itu secara permanen,” terang Ifrizal.

Dikatakan, debit air hujan tak mampu ditampung Batang Pe­nambam karena sungai itu me­nga­lami pendangkalan. Akibat­nya tanggul sungai jebol dan airnya meluber merendam ru­mah, kebun dan lahan pertanian warga.

Pemerintah nagari setempat, seperti Inderapura, Simpang Lama Inderapura, Tigo Sepakat Inderapura, Teluk Amplu Inde­rapura secara tertulis sudah melayangkan proposal memo­hon bantuan kepada guber­nur agar sungai tersebut dinor­mali­sasi.

Proposal permohonan ikut ditandatangani Ketua KAN Inde­rapura, Camat Pancung Soal St. Heriyardi, UPTD Pertanian dan Perkebunan serta UPTD PSDA, dan ditembuskan kepada Ketua DPRD Sumbar, Kepala PSDA Sumbar, Kepala BWSS V, Bupati dan Ketua DPRD setempat.

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V), Kementerian PU Pera, Adek Rizaldi yang dihu­bungi terpisah menyebutkan, penanganan normalisasi sungai yang ada di Pessel merupakan kewenangan provinsi. Meski demikian, tak tertutup kemung­kinan pihaknya untuk membantu apalagi karena bencana alam.

“Bentuk bantuan yang dapat diberikan adalah berupa bahan untuk mengatasi banjir seperti karung plastik, geobag serta kawat bronjong. Namun pema­sangannya dilakukan oleh kabu­paten,” terang Adek.

Untuk penanganan perma­nen, lanjutnya, ada baiknya jika Pemkab Pessel mengundang pihak-pihak terkait dengan masa­lah ini, seperti BPBD Sumbar dan BWSS V untuk duduk bersa­ma mencari solusi penanganan­nya. (h/vie)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]