Dilema Utang, Pajak, dan Belanja Pemerintah


Selasa, 23 Februari 2016 - 02:55:44 WIB
Dilema Utang, Pajak, dan Belanja Pemerintah

Neraca keseimbangan primer atau kemampuan pemerintah membayar utang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 kembali mencatatkan defisit.

Data Kementerian Ke­uangan (Kemkeu) menun­jukkan, defisit keseimbangan primer APBNP 2015 naik 203,8% dari target Rp 66,8 triliun, realisasinya ternyata sebesar Rp 136,1 triliun. Defisit tersebut juga lebih besar dibandingkan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp 93,3 triliun, atau 87,9% dari target Rp 106 triliun.

Saya kira, kenaikan defisit ini sangat patut diwaspadai karena besarnya defisit neraca keseimbangan primer adalah representasi real dari ke­mampuan anggaran negara untuk menutup utang yang kian melemah. Secara teoritik dan praktik, keseimbangan primer dihitung dari total pendapatan negara dikurangi belanja, tanpa menghitung pembayaran bunga utang. Nah, posisi defisit menun­juk­kan pendapatan negara ti­dak bisa menutupi penge­lua­ran. Sehingga celakanya, pe­me­rintah akhirnya hanya mam­pu membayar bunga utang dengan memakai utang baru.

Tak bisa dipungkiri, defi­sit keseimbangan primer mem­bengkak akibat naiknya defisit anggaran. Dalam AP­BN-P 2015 tercatat, realisasi defisit anggaran adalah sebe­sar Rp 292,1 triliun atau 2,56% dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah ini cu­kup jauh  di atas target defisit yang telah direncanakan sebe­lumnya, yakni hanya sekira 1,9% terhadap total PDB. Bahkan realisasi defisit terse­but juga terhitung lebih besar jika dibandingkan dengan APBN-P 2014 yang tercatat sebesar Rp 226,7 triliun atau 2,25% terhadap PDB.

Memang agak berat me­nyia­sati kondisi ini. Pe­me­rintah hanya bisa berharap neraca keseimbangan primer menjadi surplus jika defisit anggaran ada di kisaran  1 % an dari PDB. Jika sudah susah dikontrol alias berada di atas satu persen, mau tak mau keseimbangan primer serta merta akan defisit. Maka tak ada jalan lain sebenarnya un­tuk membuat neraca kese­imbangan primer menjadi surplus, kecuali penerimaan negara lebih besar dari be­lanja negara yang ditambah dengan bunga utang.

Nah, untuk mengerek pe­ne­­rimaan negara, andalan yang paling mungkin adalah meng­genjot penerimaan sek­tor pajak dan bea cukai. Maka da­ri itu, pemerintah sangat di­harapakan mampu untuk le­bih kreatif memainkan kar­tu penerimaan sektor ini semisal dengan menurunkan tarif pajak agar lebih banyak wajib pajak yang mau mem­bayar pajak. Selain itu, peme­rintah juga diharapkan  bisa lebih fokus untuk menye­der­hana­kan administrasi per­pa­jakan agar WP tidak kesu­litan me­ngi­si atau mela­por­kan SPT.

Karena sungguh tidak mungkin pemerintah menyia­satinya dengan mengurangi belanja negara karena akan berimbas pada semakin terte­kannya kinerja mesin ekono­mi nasional. Pasalnya, belanja pemerintah selama ini di­anggap sebagai salah satu penggerak ekonomi ditengah melambatnya kinerja ekspor dan stagnasi  tingkat kon­sum­si rumah tangga serta investasi.

Disamping itu,  pemerin­tah saat ini sedang habis-habisan menggenjot pem­bangunan infrastruktur. Se­hing­ga mau tak mau solusi  mengurangi utang bukanlah solusi yang pas untuk saat ini, apalagi platform ekonomi politik pemerintah memang kental terfokus pada pengu­tamaan sektor infrastruktur sehingga harus menggeser dana subsidi energi sedari awal berkuasa akhir tahun 2014 lalu. Risikonya memang akan diterima secara oto­matis, yakni  bunga utang pemerintah akan segera membesar.

Rentetatn risiko selanjut­nya adalah bahwa utang pe­me­rintah yang kian mem­besar akan berimbas pada  angka defisit keseimbangan pri­mer yang juga akan naik. Pasalnya, pemerintah akan menutup bunga utang itu me­la­lui utang baru ditengah seretnya penerimaan pajak dan sumber-sumber pene­rimaan negara lainya se­lain utang. Saya kira, kon­disinya memang cukup pelik saat ini. Jika tetap mempertahankan asum­si penerimaan pajak se­ba­gaimana yang tertera di dalam APBN 2016, maka daya gedor peme­rintah dalam mengejar penerimaan sektor per­pajakan akan kembali dipertanyakan me­ngi­ngat cu­kup besarnya short­fall pene­rimaan pajak di tahun lalu.

Situasinya dilematis, pe­me­rintah menghadapi ta­hun 2016 dengan bayang-bayang dan track record pe­nerimaan pajak yang jeblok ditahun lalu sebagai imbas dari perlam­batan eko­no­mi yang tak mam­pu disiasati ketika itu. Sementara itu, di ta­hun ini pemerintah sedang gencar-gen­car­nya menggenjot angka belanja pemerintah se­bagai bantalan mem­buruknya situa­si global yang akan meng­ganggu neraca per­dagangan dan stabilitas kurs mata uang.

Wacana untuk merevisi target penerimaan perpajakan tahun 2016 sempat mencuat ke permukaan beberapa wak­tu lalu karena konsiderasi atas kalkulasi  tingkat realisasi tahun 2015 dan shortfall penerimaan pajak yang cukup lebar di tahun yang sama.  Misalnya, dengan memper­hitungkan angka pertum­bu­han ekonomi dan inflasi ta­hun 2016 serta potensi dari tax amnesty yang diper­kira­kan akan membukukan angka sebesar Rp 60 triliun, maka idealnya target penerimaan pajak tidak seharusnya sebe­sar yang tercatat di dalam APBN 2016 alias harus dire­vi­si. Jika wacana revisi ini dicuatkan, maka hitung-hitu­ngan yang paling mungkin adalah revisi target pene­rimaan pajak dari Rp 1.368 triliun dalam APBN 2016 menjadi sekitar Rp 1.250 - Rp. 1.260an triliun.  Sementara itu, target penerimaan bea cukai juga bisa diturunkan dari Rp 145 triliun menjadi Rp 135 triliunan.

Buruknya prospek eko­no­mi global dan regional men­jadi pertimbangan ter­sendiri mengapa pesimisme mem­bayangi penerimaan negara dari sektor pajak. Kecemasan atas kinerja pere­konomian Tiong­kok me­nim­bul­kan ke­ra­guan atas potensi pe­muli­han harga minyak yang telah meradang sepanjang tahun lalu. Se­makin mem­buruknya pros­pek pe­mu­lihan harga minyak dunia membuat eks­pektasi positif atas harga-harga ko­mo­ditas non migas andalan ekspor Indonesia pun mere­dup yang kemudian di­per­kirakan akan memangkas penerimaan ne­gara dari pajak ekspor ko­moditas non migas.

Bahkan Morgan Stanley  beberapa waktu lalu mera­malkan harga minyak Brent bisa merosot hingga level $20/barel pada tahun ini akibat dolar yang terus menguat. Bank investasi ini menya­takan bahwa aset komoditas minyak mentah, yang biasanya dito­pang oleh dolar AS, bisa mero­sot 10—25% setiap dolar terapresiasi 5%. Seturut de­ngan itu, Sociate Generale SA juga memangkas prediksi harga rata-rata Brent tahun ini dari $53,75/barel menjadi $42,50/barel, sedangkan Bank of America menu­run­kan proyeksi dari $50/barel menjadi $46/barel.

Kondisi yang nyaris kehi­langan prospek tersebut mau tak mau akan membuat rea­lisasi asumsi harga mi­nyak dalam Anggaran Pen­da­patan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar US$ 50 per barel makin jauh tertinggal. Hal ini dengan terang-tera­ngan diakui oleh Menteri Keuangan Bam­bang Brodjo­­negoro be­be­rapa wak­tu lalu. “Ren­dah­nya harga minyak ber­dam­pak pada pe­ne­rimaan negara. Bukan ha­nya saat ini, namun telah terjadi sejak tahun lalu. Pada 2015, PN­BP migas turun,” katanya kepada awak media, Selasa awal Ja­nua­ri lalu (12/1).

Data Kementerian Ke­uangan (Kemkeu) mencatat, realisasi harga minyak dalam APBN-P 2015 tercatat se­besar US$ 50 per barel dari asumsi US$ 60 per barel. Akibatnya realisasi pe­ne­rimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 31 Desember 2015 hanya tercatat Rp 252,4 triliun atau 83% dari target yang sempat dibanderol Rp 269,1 triliun. Sementara pe­nerimaan sumber daya alam (SDA) juga tercatat sebesar Rp 103,65 triliun alias te­rendah sejak 2011.

Selain itu, data Ditjen Pajak menunjukkan, realisasi pa­jak penghasilan (PPh) mi­gas juga turun drastis. Sampai 31 Desember 2015, realisasi penerimaan PPh migas ter­catat Rp 49,72 triliun. Jumlah itu turun 43,14% diban­ding­kan realisasi periode sama tahun 2014 yang Rp 87,45 triliun. Selain turunnya pene­rimaan negara, anjloknya harga minyak juga akan me­nyulut rontoknya harga ko­mo­ditas yang lain, sehingga ekspor diperkirakan akan terpuruk keok. Dengan de­mikian, banyak asumsi AP­BN yang harus dirubah dan tampaknya akan mem­per­pa­rah relasi antara peningkatan utang, penerimaan pajak, dan rencana belaja pemerintah tahun ini. **

 

RONNY P. SASMITA
(Analis Ekonomi Politik Internasional Financeroll Indonesia)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 17 Oktober 2016 - 00:52:31 WIB

    Dilema Gerakan Mahasiswa

    Dilema Gerakan Mahasiswa Dalam perjalanannya, mahasiswa yang terdiri dari kaum muda merupakan bagian terdepan dalam sejarah perubahan. Bermula dari berdiriya Budi Utomo 1908, peristiwa Sumpah Pemuda (1928), peristiwa Rengasdengklok (1945) dan Reforma.
  • Sabtu, 23 Juli 2016 - 04:04:09 WIB

    Dilematika Inflasi dan Kemiskinan

    Dilematika Inflasi dan Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia 28,01 juta atau 10,86% pada Maret 2016, ber­kurang dibanding September 2015 yang tercatat 28,51 juta orang atau 11,13%. Jumlah penduduk miskin menurun ka.
  • Jumat, 24 Juni 2016 - 05:23:32 WIB

    THR dan Dilema Perusahaan

    PNS, TNI dan Polri tentunya akan nyaman dari segi keuangan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Pemerintah sudah memastikan para abdi negara ini men­dapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan ditambah lagi gaji ke-13. G.
  • Kamis, 07 April 2016 - 03:07:56 WIB

    Tiongkok dan Dilema Negara Berkembang

    Tiongkok dan Dilema Negara Berkembang Awal tahun 2016, Goldman Sachs me­ngingatkan bahwa kompleksitas transisi ekonomi yang dilakukan Tiongkok akan terus menekan perekonomian emerging market dalam lima tahun ke depan. Dalam laporan mengenai prediksi ekonomi Chin.
  • Jumat, 29 Januari 2016 - 04:01:40 WIB

    Dilema Aktivisme Mahasiswa

    Dilema Aktivisme Mahasiswa Mengiringi perjalanan kehidupan kampus membawa kita pada titik dimana semuanya serba hambar. Tentu pernyataan ini beralasan, tidak serta-merta muncul dan membumi, walaupun dalam alam pikir penulis saja..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]