Pilkada Selanjutnya, 15 Februari 2017


Rabu, 24 Februari 2016 - 01:59:21 WIB
Pilkada Selanjutnya, 15 Februari 2017

PADANG, HALUAN — Ke­tua KPU RI Husni Kamil Manik mengatakan, ada 73 poin yang akan ditujukan pada pemerintah dan DPR dalam upaya merevisi UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada. 

“Sebagian tentu akan sama dengan yang sudah disiapkan oleh pe­me­rintah dan DPR, akan me­ngi­kuti pemerintah me­nge­valuasi 15 pasal serta kami membandingkan yang kami usulkan sebagian sama tapi ada sebagian lain yang ber­beda. Baik itu yang me­nyangkut dengan tahapan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kam­panye, pemungutan sua­­ra, penyelesaian per­se­lisihan hasil maupun yang non tahapan seperti so­sia­liasi, pengadaan logistik, kami ajukan perbaikan versi KPU. Kami juga berharap, pemerintah dan DPR me­m­b­uka ruang untuk diskusi itu,” jelasnya, usai mem­berikan sambutan pada Fo­kus Grup Diskusi (FGD) rapat evaluasi penye­leng­gara pemilihan gubernur dan wakil Sumbar, Selasa (23/2) di Pangeran Beach Hotel Padang.

Baca Juga : Cegah Penularan Covid-19, Lapas Padang Lakukan Penyemprotan Desinfektan

Dikatakan juga, me­mang a­da diantara pe­nga­juan ter­sebut ber­dasarkan pu­tusan pengadilan utamanya Mah­kamah Konstitusi (MK) memutus beberapa perkara dan hal itu perlu diakomodir dalam UU. Jadi, tidak hanya sekedar peraturan KPU se­perti selama ini.

Terkait persiapan untuk pilkada 2017, ia me­nga­takan sudah menetapkan pada hari Rabu 15 Februari 2017. Saat ini, pihaknya sedang melakukan pem­ba­hasan untuk tahapan-taha­pan yang akan dilakukan yang akan jatuh pada tanggal berapa. Ia juga menargetkan, pada awal Maret mendatang untuk internal sudah selesai.

Baca Juga : Jelang Lebaran, Perumda AM Padang Siagakan Petugas Lapangan

“Setelah itu, kami akan melakukan diskusi publik, kemudian melakukan kon­sultasi dengan pemerintah dan DPR. Setelah itu, baru menetapkan tahapan itu,” ulasnya.

Ketua KPU Sumbar A­m­­­nas­men mengatakan, se­bagai institusi yang ber­tanggungjawab terhadap sua­tu proses yang telah di­lakukan mesti ada evaluasi. Karenanya KPU berusaha melibatkan semua pihak-pihak terkait, agar banyak yang menerima masukan baik pada KPU maupun pada pembuat UU terhadap proses pemilihan gubernur di Sumbar ada yang mesti diperbaiki. (h/rin)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]