Komisi III Dukung Peningkatan Anggaran LPSK


Kamis, 25 Februari 2016 - 03:12:21 WIB

JAKARTA, HALUAN — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Lem­baga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) lebih proaktif memberikan layanan perlindungan saksi dan korban. Dewan juga konsisten mendukung LPSK sebagai lem­baga mandiri dengan memperkuat jajaran strukturalnya. Wakil rakyat ini berjanji mendukung terjadinya peningkatan ang­garan, mengingat banyaknya saksi dan korban kejahatan yang membutuhkan layanan LPSK. 

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mengatakan, Komisi III sangat mendukung terjadi peningkatan anggaran pelayanan perlindungan saksi dan korban. Karena itu, Komisi III akan membahas secara lebih rinci kebutuhan anggaran LPSK pada pembahasan APBN Perubahan 2016 dan RKP 2017. “Apakah hal itu dapat disetujui,” kata Trimedya meminta persetujuan peserta rapat saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan LPSK, Rabu (24/2).

Pada RDP tersebut, hampir semua fraksi hadir, mulai dari Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, NasDem dan Hanura. Sementara dari LPSK, hadir Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai bersama empat wakil ketua, yaitu Edwin Partogi Pasaribu, Hasto Atmojo Suroyo, Lies Sulistiani dan Teguh Soedarsono. Banyak saran, du­kungan dan kritik yang mengalir dari anggota Komisi III, khususnya dalam anggaran layanan perlindungan saksi dan korban.

Salah satu poin yang menjadi catatan penting anggota Komisi III yakni besaran anggaran yang dialokasikan untuk layanan perlindungan. Junimart Girsang dari Fraksi PDIP menyoroti anggaran sebesar Rp60 miliar, setelah dikurangi biaya pem­ba­ngunan gedung pada 2015, apakah bisa men­cukupi dalam memberikan layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban. “Dengan anggaran sekarang, apakah LPSK bisa bekerja maksimal,” tanya dia.

Ruhut Poltak Sitompul dari Fraksi Demokrat menyatakan LPSK tidak usah merasa rendah diri di antara lembaga penegak hukum lainnya. Menurut dia, semua lembaga penegak hukum yang menjadi mitra kerja Komisi III, posisinya sejajar. “Masalah anggaran itu penting. Dari semua mitra kerja Komisi III, anggaran LPSK kecil. Jangan takut, DPR siap membantu. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, LPSK harus jemput bola, jangan hanya menunggu,” kata Ruhut.

Sedangkan Daeng Muhammad dari Fraksi PAN,  menilai, anggaran Rp60 miliar untuk pelayanan LPSK masih sangat sedikit di­bandingkan Rp2.000 triliun lebih jumlah APBN Tahun 2016. Dengan jumlah per­mohonan yang masuk ke LPSK mencapai 2.000-an kasus setiap tahunnya, apalagi pemohon berasal dari seluruh daerah Indonesia, anggaran itu dirasakan sangat minim. Jika anggaran terbatas, sudah barang tentu pelayanan pun menjadi kurang maksimal.

Anggota Komisi III dari Fraksi Hanura Dossy Iskandar mengingatkan, LPSK harus mampu membangun koordinasi dan komunikasi dengan kementerian terkait lainnya dalam hal pemberian layanan perlindungan saksi dan korban.   (rel)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]