Dinilai Diskriminatif

Perwako No.29 Tahun 2015 Ditinjau Ulang


Jumat, 26 Februari 2016 - 02:28:21 WIB
Perwako No.29 Tahun 2015 Ditinjau Ulang Di sela-sela pisah sambut, Walikota Solok/Wakil Walikota Solok Zul Elfian/Reinier terlihat bincang-bincang dengan Ketua DPRD Yutriscan dan Kepala Dinas Parawisata ekonomi kreatif Sumatera Barat di Kubuang Tigo Baleh Kamis lalu. (ALFIAN)

SOLOK, HALUAN — Walikota Solok Zul Elfian memerintahkan Plt Sekdanya Helmiyati untuk meninjau ulang Peraturan Walikota (Perwako) nomor 29 tahun 2015, tentang pembayaran kontribusi bagi siswa SMA/SMK asal Kabupaten Solok, yang bersekolah di Kota Solok. Karena Perwako itu dinilai diskriminatif.

“Siapa saja boleh ber­sekolah di Kota Solok dan sebaliknya orang Kota Solok juga bisa bersekolah di Ka­bupaten Solok karena kita berada dalam Negara Ke­satuan Republik Indonesia. Hanya saja jika ada per­aturan yang mengikat perlu diluruskan kembali,” jelas Zul Elfian saat temu ramah dan silaturahmi dengan war­tawan di Balai Kota Solok Rabu (24/2).

Selain meninjau ulang, Sekda juga diminta me­lakukan kajian kembali ka­rena pembayaran kontribusi bisa berdanpak buruk pada keutuhan dan hubungan antara Kota dan Kabupaten Solok, Kota Solok tidak bisa berdiri sendiri dan mem­butuhkan dukungan juga dari Kabupaten Solok, apa­la­gi Kota Solok dilahirkan oleh Kabupaten Solok.

“Saya bersyukur adanya kritikan maupun informasi dari wartawan tentang Per­wako nomor 29 tahun 2015 yang mewajibkan siswa asal Kabupaten Solok membayar sebesar Rp 145.000/bulan ke sekolah dengan alasan un­tuk Pendapatan Asli Daerah (PAD),” papar Walikota yang saat silaturahmi itu juga didampingi Wakilnya Reinier.

Dalam temu ramah itu, Walikota Solok kembali memaparkan pada warta­wan tentang komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari praktek tidak terpuji, komitmen itu diawali dari pimpinan dae­rah, sekda, asisten dan terus kejajaran bawahan. Zul El­fian juga meminta pada jajarannya agar meng­hin­dari pungutan-pungutan yang tidak ada dasar hu­kumnya, jika itu dilakukan sama saja dengan peram­pokan uang negara.

Ingat kata Zul Elfian, pemerintah sudah mem­berikan yang halal untuk dinikmati, mulai dari gaji, tunjangan jabatan dan juga tunjangan daerah, nikmati saja apa yang sudah di­beri­kan negara karena didukung dengan payung hukumnya. Kalau masih saja terjadi pungutan lain yang tidak ada payung hukumnya berarti merampok uang ne­gara.

Yakinlah lanjutnya, per­buatan tersebut tidak ada berkahnya bagi seseorang karena tidak diredoi oleh Allah. Bahkan Zul Elfin mencontohkan pada sebuah cendol yang dibuat 1 bas­kom yang jelas asal usul dan bahannya, kemudian diberi sedikit kotoran, apakah ada yang mau memakan? Pasti jijik memakannya, begitu juga tentang uang yang di­am­bil tanpa ada keten­tuan­nya dan bukan hak kita.

Untuk menekan prak­tek-praktek seperti itu, Walikota Solok meminta pengawasan dari semua pi­hak, baik wartawan, masya­rakat dan aparat penegak hukum, bahkan Zul Elfian juga berencana membuka call center nantinya se­hing­ga pengawasan berlapis bisa menekan praktek korupsi.

Sebelumnya Selasa dan Rabu (23-24/2)Walikota Solok dan Wakilnnya juga menghadiri Musyawarah rencana pembangunan (Mus­renbang) Kecamatan Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan di kantor camat setempat.

Dalam Musren­bang itu Zul Elfian me­nekan­kan ten­tang perlunya pe­ningkatan ekonomi ma­syarakat.

Untuk menggairahkan ekonomi masyarakat, Wa­likota segera membentuk lembaga keuangan mikro yang dikelola pengurus mesjid yang ada di Kota Solok, bagi kaum ibu yang membutuhkan permodalan untuk berusaha bisa me­minjam ke lembaga keu­angan mikro tersebut tanpa agunan, hanya saja modal perlu dikembalikan dengan sistim cicil. (h/alf)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 16 Mei 2016 - 04:17:04 WIB

    Pemko Sosialisasikan Perwako No. 9/2016

    PADANG PANJANG, HALUAN —Bagian Organisasi Sekdako Padang Panjang men­sosialisasi Perwako No 9 Tahun 2016 kepada seluruh jajaran SKPD di lingkungan Pemko Padang Panjang, di Hall Balaikota setempat, Selasa (10/5) lalu..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]