Urgensi Musrenbang


Sabtu, 27 Februari 2016 - 03:10:01 WIB

Beberapa hari belakangan, keca­matan di Kota Padang sangat sibuk dengan agenda Musrenbang. Pela­yanan di kecamatan agak sedikit terganggu, karena nyaris seluruh personel terlibat dalam musrembang. Demikian pula pela­yanan di keluarahan, juga sedikit terganggu. Karena para petugas kelurahan sebagian juga mengikuti jalannya musrenbang.

Kata musrenbang merupakan singkatan da­ri Musyawaran Perencanaan Pemba­ngu­nan. Kata musyawarah berasal dari Bahasa Arab yang menggambarkan bagaimana war­ga saling berdiskusi memecahkan ma­salah konflik dan juga problem di ma­syarakat. Musrenbang, oleh karena itu, iden­tik dengan diksusi di masyarakat/kelurahan tentang kebutuhan pembangunan daerah.

Musrenbang merupakan agenda tahu­nan. Yang mana pada agenda tahunan itu warga saling bertemu. Berikutnya mendis­ku­si­kan masalah yang mereka hadapi dan me­mutuskan prioritas pembangunan jangka pen­dek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan daerah (Bap­pe­da) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Musrenbang di kelurahan dilaksanakan selama bulan Januari.

Berikutnya, proses penganggaran parti­si­patif ini menyediakan ruang bagi masya­rakat untuk menyuarakan kebutuhan mere­ka pada pihak pemerintah. Proses Musren­bang juga terjadi di level kecamatan dan kota demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pemba­ngunan disusun.

Pada mulanya, Musrenbang diperke­nalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah punya tang­gung jawab yang sama berat dalam mem­­ba­ngun wilayahnya. Masyarakat se­harusnya ber­partisipasi karena ini me­ru­pakan ke­sempatan untuk secara bersama menen­tu­kan masa depan wilayah. Ma­syarakat juga ha­rus memastikan pem­bangunan yang di­la­kukan pemerintah sesuai dengan kebutu­­han.

Tentu saja pembangunan sebuah kota/kabupaten agar terencana dan terlaksana dengan baik, maka aspirasi yang ditampung dan diseleksi di dalam musrembang juga mesti berpedoaman kepada RPJMD. Berikutnya  juga disesuaikan dengan program-program unngulan kepala daerah yang telah tersosialisasi di masyarakat. Namun demikian  bukan berarti pula aspirasi yang ditampung dari masyarakat tidak masuk dalam agenda pembangunan yang akan didanai dari APBD.

Musrenbang juga dapat menghindari program-program pembangunan yang naik di jalan penganggarannya. Anggaran demi­kian lahir dari deal-deal politik yang terkadang sangat menyakitkan bagi masya­rakat. Apirasi mereka sudah disampaikan berkali-kali, dalam  musrembang, tapi aplikasi dan realisasinya tak kunjung terlihat. Bila kondisi itu yang terjadi, masyarakat pun enggan untuk tahun-tahun berikutnya menghadiri kegiatan Musren­bang. Karena itu, sebaiknya suara atau aspirasi masyarakat jangan dikhianati. **

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 14 Oktober 2016 - 01:24:15 WIB

    Urgensi Membangun Generasi Emas Sejak Dini

    Urgensi Membangun Generasi Emas Sejak Dini Perkembangan maupun keberhasilan suatu negara atau daerah tidak hanya dapat diukur dari perkembangan ekonomi, tapi juga berdasarkan indeks kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau Human Development Index (HDI). Kualitas SDM In.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]