Badan Kearsipan Tingkatkan Layanan Publik


Senin, 29 Februari 2016 - 16:47:14 WIB
Badan Kearsipan Tingkatkan Layanan Publik

PADANG, HALUAN — Ba­dan Perpustakaan dan Kear­sipan Sumbar terus berbenah dalam memberikan layanan sesuai Standar Pelayanan Publik (SPP) yang ditetapkan peme­rintah. Hal ini tak terle­pas dari upaya maksimal agar masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuh­kan­nya.

SKPD itu sendiri me­miliki dua gedung yang ter­pisah, masing-masing layanan perpustakaan di Jalan Dipo­negoro dan gedung kearsipan di Jalan Pramuka. Gedung perpustakaan sudah me­me­nuhi SPP sesuai UU. Namun gedung memang belum mak­simal dalam memenuhi SPP.

Baca Juga : Hendri Septa Lepas 30 Pejabat Eselon III Pemko Padang Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator

“Kami punya dua gedung terpisah. Layanan per­pusta­kaan di Jalan Dipenegoro dan layanan kearsipan di Jalan Pramuka. Layanan kearsipan memang belum maksimal dalam memenuhi standar pelayanan publik,” kata Ke­pa­la Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar, Alwis akhir pekan kemarin.

Pekan lalu, katanya, Om­budsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sumbar menilai  pelayanan publik di Badan Perpustakaan dan Ke­ar­sipan Sumbar. SKPD ini mendapat sejumlah catatan yang harus dipenuhi sesuai Standar Pelayanan Publik (SPP).

Baca Juga : PLTU Teluk Sirih Disiapkan Pemko Padang untuk Ketersediaan Energi Listrik Bagi Investor

“Hal yang disampaikan Ombudsman itu, menjadi masukan bagi kita untuk lebih meningkatkan layanan kepa­da masyarakat,” ucap Alwis.

Beberapa layanan yang tak tersedia di gedung kearsipan di antaranya, ruangan ASI, jalan bagi penyandang dis­tabilitas, visi dan misi kear­sipan, petugas yang mem­berikan informasi terkait arsip dan lain sebagainya.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Minggu 28 Februari 2021

Mulai pekan ini, pihaknya akan melengkapi catatan yang diberikan Ombudsman itu. Sebenarnya dulu, katanya, gedung arsip sudah meme­nuhi SPP. Namun karena belum dibuat permanen, se­perti penunjuk arah dari kar­ton, maka seiring waktu atu­ran itu tidak terawasi dan rusak.

“Selain itu, saat ini ketika masyarakat datang ke gedung arsip, yang menerima hanya satpam. Ke depan akan kita tempatkan petugas khusus. Petugas itu akan melayani berbagai keperluan masya­rakat yang datang ke gedung arsip,” urainya.

Baca Juga : Mahyeldi Naik Jadi Gubernur Sumbar, Siapa Pengganti Wali Kota Padang?

Dengan ditetapkannya standar publik tersebut, diha­rapkan dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat ketika datang dan pergi dari Kantor Kearsipan Sumbar. SPP merupakan kewajiban pemerintah sesuai UU No 25 tahun 2009, tentang Pela­yanan Publik dan UU 23 tahun 2014 tentang Peme­rintah Daerah.

Sementara mulai hari ini, Senin (29/2), Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar, Alwis akan berkan­tor di gedung perpustakaan daerah. Ini dilakukan untuk lebih meningkatkan penga­wasan di perpustakaan. Teru­tama dalam mengawasi laya­nan petugas, kehadiran pega­wai dan lainnya. Sedangkan Sekretaris Badan tetap di gedung arsip bersama karya­wan lainnya. (h/vie)

 

 

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]