Sebagian Masyarakat Keberatan

Besaran Denda Tilang Sesuai UU


Sabtu, 05 Maret 2016 - 03:53:58 WIB
Besaran Denda Tilang Sesuai UU

PADANG, HALUAN — Kepo­lisian Republik Indonesia (Polri) telah mengeluarkan informasi tarif denda terhadap sanksi pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Dalam undang-undang ten­tang lalu lintas yang terbaru, sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp 250 ribu hingga Rp 1 juta.

Angka tersebut ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Ja­lan, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 22 Juni 2009 lalu.

Baca Juga : Aktifitas Balimau di Padang Dibubarkan Polisi

Nominal denda yang men­capai 10 kali lipat tersebut mem­buat sebagian masya­rakat, khususnya di Kota Padang merasa keberatan. Andre (26), seorang pegawai swasta di sebuah perusahaan ini saat ditemui Haluan mengatakan bahwa tarif denda sangat mem­beratkan dirinya jika dia lupa mematuhi salah satu aturan lalu lintas jika berkendara.

“Tarif dendanya ini sangat mahal, saya bingung juga ba­gaimana nantinya kalau ada razia dan seandainya motor saya banyak kesalahannya, bisa saja saya kenda denda ratusan ribu,” tuturnya.

Baca Juga : Akibat Covid-19, Jumlah Pengunjung Museum Adityawarman Padang Hanya 17 Ribu Per Tahun

Ditambahnya lagi, se­h­a­rus­nya pihak kepolisian me­ngeva­­luasi tarif denda bukti pe­langgaran (tilang) tersebut.

“Saya rasa dengan nominal seperti itu sangat memberatkan bagi masyarakat yang ber­peng­hasilan pas-pasan dan akan menyulitkan mereka jika me­reka ditilang oleh petugas nan­tinya. Untuk itu perlu dila­kukan lagi revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut,” tambahnya.

Baca Juga : Bulan Ramadan, Rutan Klas II B Padang Gelar Pesantren untuk Warga Binaan

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar, Kombes Pol Eddy Djunaedi saat dihubungi Ha­luan mengatakan, tarif ter­se­but bukanlah pihaknya yang menentukan, dalam hal ini Mabes Polri, akan tetapi itu semua telah disahkan oleh DPR berdasarkan Undang-Undang.

“ Kami hanyalah sebagai eksekutor, artinya menjalankan aturan yang sudah dikeluarkan oleh wakil rakyat tersebut untuk  diimplementasikan di lapa­ngan,” terang Eddy.

Baca Juga : Jelang Safari Ramadan, Hendri Septa Berikan Arahan Pada 66 Pengurus Masjid dan Musala

Mengenai jika terdapat oknum polisi lalu lintas yang meminta masyarakat yang diti­lang untuk damai di tempat, dengan tegas ia mengatakan bahwa jika ia mendapat laporan dan bukti yang cukup kuat ada oknum polisi lalu lintas yang ‘bermain mata’ dengan pe­ngen­dara kendaraan, ia tidak segan-segan untuk menindak oknum polisi tersebut dan mela­por­kannya kepada Kapolda.

“Silahkan buktikan, kapan perlu direkam jika ada oknum polisi yang mengajak damai di tempat terhadap pengendara kendaraan bermotor yang me­lakukan pelanggaran lalu lintas. Kita tidak main-main soal itu, saya akan laporkan kepada Kapolda Sumbar untuk di­tindak secara tegas,” tutupnya. (h/mg-adl)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]