LGBT di Pessel Capai 500 Orang

PAINAN, HALUAN — Mencengangkan! Jumlah lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 500 orang. LGBT di daerah itu didominasi oleh “bencong”, gay, lesbi yang umumnya bekerja di bidang jasa dan termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pemerhati masalah sosial, adat, budaya dan seni di Kabupaten Pesisir Selatan Ari Nurkomari Kamis (10/3) kepada Haluan menyebutkan, dari survei yang dilakukan lembaga Garis Pantai yang dipimpinnya, hingga awal tahun 2016 jumlah LGBT di Pessel naik drastis.

Baca Juga : Peduli, Satreskrim Polres Sijunjung Beri Bantuan ke Panti Asuhan

“Penghujung tahun 2014 jumlah LGBT hanya sekitar 300 orang, namun awal tahun 2016 telah mencapai 500 orang. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah LGBT adalah semakin terbukanya akses informasi dan komunikasi. Garis Pantai telah mencoba wawancara live di radio di Painan dengan kelompok LGBT tersebut,” katanya.

Disebutkan Ari Nurkomari, LGBT di Pesisir Selatan dido­minasi oleh transgender, gay dan lesbian. Mereka tersebar di 15 kecamatan dengan profesi pada umumnya bergerak di bidang jasa misalnya penari dan penyanyi, salon kecantikan dan per­daga­ngan.

Baca Juga : Lantik 11 Ketua TP PKK, Harneli: Intinya Kompak, Kepala Daerah Pasti Sukses

“Selain itu LGBT di Pessel juga ada yang bekerja di peme­rintahan sebagai PNS, mahasiswa atau mahasiswi. Berdasarkan catatan kami, fenomena LGBT ini sudah muncul ke permukaan semenjak teknologi hiburan dan bisnis salon kecantikan ber­kembang,” katanya.

Disebutkannya, tampilan di masyarakat antara waria dengan gay dan kesbian agak berbeda. Lesbian dan gay tidak terlalu atraktif dan cenderung tampak sama dengan orang kebanyakan sehingga dapat bergaul di semua lapisan masyarakat. Namun wa­ria nampak jelas dari tampilan fisik namun cenderung tidak diterima masyarakat.

Baca Juga : Trans Mentawai Wahana Strategis Pemasaran Pertanian ke Daerah

Salah seorang waria di Lenga­yang yang tidak bersedia dise­butkan namanya kepada Haluan mengatakan, waria mempunyai organisasi tersendiri di Pesisir Selatan sehingga kegiatan bisa terorganisir dengan baik. “Eike biasanya ngumpul pada waktu-waktu tertentu. Dan sebelumnya diundang pemimpin kami. Ter­kadang kami berkumpul di acara orgen tunggal,” kata waria yang berprofesi sebagai tukang salon ini.

Sementara itu Kantor Ke­men­terian Agama Pesisir Selatan hingga saat ini belum mene­mukan LGBT mengajukan per­mo­honan nikah sejenis. Namun pihak Kantor Kementerian Aga­ma akan menolak tegas bila ada calon pengantin dengan jenis kelamin sama.

Baca Juga : Persiapan Penandatanganan MoU, Disperindagkop dan UKM Pariaman Kunker ke Pekanbaru

Masalah Sosial Lain

Pesisir Selatan saat ini mem­butuhkan asrama rehabilitasi dan psikolog untuk wanita dan anak korban kekerasan. Rumah reha­bilitasi tersebut minimal mampu menampung lima belas orang, hal itu sesuai dengan jumlah angka kekerasan terhadap wanita dan anak dalam setahun di daerah.

Sebelumnya Kepala BPM KB PPr Mawardi Roska menye­butkan, hingga saat ini Pesisir Selatan belum memiliki rumah rehabilitasi atau penitipan wanita dan anak korban kekerasan, akibatnya Pessel kesulitan me­lakukan rehabilitasi korban ke­kerasan tersebut. Selain itu, dalam setiap penangan kasus kekerasan korban juga belum dapat penanganan dari psikolog.

Selama ini menurutnya, un­tuk kasus - kasus berat, Pemkab harus menyewa penginapan di Painan selama masa rehabilitasi, namun langkah seperti itu mem­buat korban menjadi risih, dilain pihak biaya yang harus dike­luarkan juga mahal.

Dikatakannya, BPM KB PPr dan Anak Pessel dalam mena­ngani persoalan tersebut masih menemukan banyak kendala. “Misalnya belum adanya tempat untuk merehabilitasi korban kekerasan, belum ada tenaga psikiater dan tenaga penasihat atau pendamping hukum bagi korban. Pada beberapa kali per­temuan hal ini sudah sering dibicarakan,” katanya.

Disebutkan Mawardi Roska, BPM KB PPr juga masih kekura­ngan tenaga untuk melakukan pemantauan kasus - kasus kekera­san terhadap perempuan. “Sela­ma ini kami memberdayakan Guru BP disekolah sekolah, dan peran Walinagari dan Ninik Mamak. Potensi terjadinya keke­rasan pada perempuan dan anak sangat besar di Pessel,” katanya

Menurutnya, BPM KB PPr Pessel telah menangani setidak­nya 15 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pesisir Selatan sepanjang tahun 2014, jumlah ini nyaris sama dengan tahun sebelumnya. Umumnya kasus itu terungkap atas laporan keluarga atau masyarakat yang tinggal didekat kejadian ke BPM KB PPr Pessel.

“Kasus yang ditangani dido­minasi oleh kekerasan seksual terhadap perempuan, maupun terhadap anak. Dilihat dari jum­lah kasus tersebut, Pessel perlu mewaspadai kasus - kasus serupa di tempat yang dikhawatirkan akan muncul. Kasus-kasus keke­rasan seksual kepada perempuan itu selanjutnya diproses secara hukum melalui institusi penegak hukum. Pelaku telah dituntut dan menjalani hukuman,” katanya.

Mawardi Roska menye­but­kan, tingginya kasus kekerasan seksual tehadap perempuan dan anak mengharuskan setiap nagari meningkatkan kewaspadaan akan munculnya hal tersebut dike­mudian hari. Rata-rata penyebab kekerasan terkait motif ekonomi dan lemahnya pengawasan orang tua. Termasuk semakin menipis­nya kesadaran kolektif sutu kawa­san atas munculnya kekerasan kepada perempuan dan anak.

Potensi kekerasan itu di Pesi­sir Selatan menurutnya, bisa dipicu soal ekonomi, kepadatan pen­duduk, kondisi geografis, lunturnya nilai nilai agama dan adat disuatu tempat. Kekerasan juga bisa dipicu oleh masuknya kebiasaan dan tradisi yang tidak sesuai dengan tradisi di Pes­sel. (har)