Temuan KPK

Banyak Pejabat Tak Laporkan Kekayaan


Sabtu, 12 Maret 2016 - 01:37:50 WIB
Banyak Pejabat Tak Laporkan Kekayaan

JAKARTA, HALUAN — Komisi Pem­beran­tasan Korupsi (KPK) mencatat masih ada sebagian anggota DPR yang belum men­ye­rahkan Laporan Harta Kekayaan Penye­lenggara Negara (LHKPN).

Kepala Bagian Pem­be­rita­an dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, men­ye­but sudah 62,75 persen dari 560 anggota DPR yang telah melaporkan harta ke­ka­yaannya. Ada 203 orang legislator belum men­yerah­kan laporannya.

Baca Juga : AHY: Pemerintah Agar Serius Perhatikan Keselamatan Penerbangan

“Dari 545 (anggota DP­R) wajib lapor, yang tercatat di KPK 342 telah me­la­por­kan,” ujar Priharsa saat dikonfirmasi pada Jumat, 11 Maret 2016.

Menurut Priharsa, KPK telah melayangkan surat untuk mengingatkan agar legislator yang belum mela­porkan kekayaannya sejak dilantik pada Oktober 20­14. KPK berharap mereka segera menyerahkan la­po­ran­nya, meski tidak ada sanksi jika tidak melapor.

Baca Juga : Tepuk Jidat! Edhy Prabowo Diduga Salah Gunakan Kunjungan Online

“Kita masih menunggu dalam waktu dekat akan segera berkurang sig­nifi­kan,” ujar Priharsa.

Sekretaris Kabinet, Pra­mono Anung, mengimbau semua pejabat negara, baik di legislatif, eksekutif mau­pun yudikatif, agar mau menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pen­ye­leng_gara Negara (LH­KP­N) ke Komisi Pem­beran­tasan Korupsi (KPK).

Baca Juga : Jokowi Instruksikan Jajaran Segera Selesaikan Tanggul Citarum yang Jebol di Bekasi

Pejabat publik punya kewajiban men­yerah­kan LHKPN, baik itu saat diberi jabatan maupun setelah selesai.

“Laporkanlah. Apalagi kalau ini sudah menjadi pimpinan di suatu lembaga tinggi negara,” ujar Pra­mono di kantornya, Jakarta, Jumat, 11 Maret 2016. 

Baca Juga : Jokowi Targetkan 5 Juta Guru dan Tenaga Pendidikan Sudah Disuntik Vaksin Juni 2021

Dengan rajin me­la­por­kan LHKPN, menurut Pra­mono, hidup pejabat bi­sa jauh lebih tenang dan nyaman.

“Sebenarnya bagi orang yang tertib melakukan men­yam­paikan itu, pasti hidup­nya lebih tenang daripada yang katakanlah tidak mau melaporkan itu ya,” kata Pramono.

Pramono mengaku su­dah melaporkan harta ke­ka­yaannya lebih dari tujuh kali. Seperti diketahui, Pramono sebelumnya menjabat se­bagai Wakil Ketua DPR periode 2009-2014. Lalu dia terpilih lagi menjadi anggota DPR 2014-2019, tapi mundur setelah dilantik menjadi Seskab Agustus 2015 lalu.

Mantan Sekjen DPP PD­IP ini mengaku, terakhir melaporkan LHKPN se­telah dilantik Presiden Jo­ko­wi menjadi Seskab. 

Saat ini masalah LH­KPN anggota DPR se­dang menjadi sorotan. Hal ini setelah adanya laporan dari masyarakat terhadap Ketua DPR yang juga bakal calon ketua umum DPP Partai Golkar, Ade Ko­ma­ruddin, ke Mahkamah Ke­hor­matan Dewan. Ade di­se­but, tidak pernah mela­porkan LHK­PN selama menjadi anggota DPR hing­ga sekarang.

Sementara itu, KPK me­n­catat sudah 342 anggota DPR yang sudah men­ye­rah­kan LHKPN, sisanya 203 anggota lain, masih belum mem­beri­kan laporannya. (h/vvn)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]