JK-Rizal Ramli Memanas


Sabtu, 12 Maret 2016 - 04:21:03 WIB
JK-Rizal Ramli Memanas

Kegaduhan di internal peme­rintahan Presiden Joko Widodo ternyata belum juga mereda. Teranyar adalah kegaduhan soal nomenklatur kabinet yang meli­batkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Koor­dina­tor Bidang Maritim Rizal Ramli.

JAKARTA, HALUAN —  Wapres Jusuf Kalla menegaskan bahwa Menko Maritim Rizal Ramli salah karena telah mengganti nomenklatur kementerian. Meski begitu, JK enggan tegur langsung Rizal terkait hal tersebut.

Baca Juga : Komisi VIII DPR RI: Pemerintah Harus Prioritaskan Vaksinasi Calon Jemaah Haji

“Tidak perlu dibicarakan, orang pasti sudah tahu sendiri pastinya,” kata JK usai membuka pameran furnitur di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Tetapi bukan berarti tak ada teguran kepada Rizal. JK menyebut Seskab Pra­mono Anung sudah ditugaskan untuk bicara dengan Rizal.

Baca Juga : Kapan Perpres Terbaru Terbit untuk Gantikan Lampiran Investasi Miras yang Dicabut Jokowi? Ini Kata Menkumham

“Itu Seskab sudah bilang, tanya Seskab dong,” ucap JK.

Politikus senior Golkar itu lalu menepis dirinya sentimen terha­dap Rizal Ramli. Menurut dia tak ada urusan apa pum dirinya dengan Rizal. “Kenapa uru­sannya senti­men? Apa urusannya sa­ma saya? (Urusannya) yang benar dan salah, itu saja,” ungkap JK.

Baca Juga : Erick Thohir Sebut Ada 159 Kasus Korupsi di Kementerian BUMN, 53 Pejabat Terlibat

Dugaan sentimen ini awalnya muncul ketika JK menyindir ada menteri yang seenaknya menam­bah nomenklatur kementerian. Yang dimaksud adalah Kemen­terian Koordinator Bidang Ke­ma­ritiman, yang sehari setelah Rizal dilantik menjadi menteri pada 12 Agustus 2015 menam­bahkan nama kementeriannya menjadi Kementerian Koor­dina­tor Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. “Pokoknya tidak ada perubahan sampai sekarang, tetap Menko Maritim. Tidak ada itu ‘Sumber Daya,” kata Kalla.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 memang hanya disebutkan bahwa kemen­terian ini bernama Kementerian Koordinator Bidang Maritim. Di bawah koordinasinya, terdapat empat kementerian, yakni Energi dan Sumber Daya Mineral (ES­DM), Perhubungan, Pariwisata, serta Kelautan dan Perikanan.

Baca Juga : Wacana Hukuman Mati bagi Koruptor, Ini Penjelasan Ketua KPK

Sementara Rizal Ramli su­dah menggunakan nama resmi ke­menterian yang ia pimpin yakni Kementerian Koordinator Kema­ritiman dan Sumberdaya.  Sejak diang­kat menjadi Men­teri pada Agus­tus 2015, Rizal menga­takan bahwa perubahan nama itu sudah disetujui Presiden Jokowi. Polemik soal nomenklatur ini menambah pan­jang perseteruan di internal pemerintah.

Suara pembelaan terhadap Rizal justru datang dari Adhie M. Massardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih yang juga per­nah menjadi Juru Bicara Presi­den Abdurrahman Wahid. Da­lam tulisannya bertajuk “Pelaja­ran Gratis untuk Pak Wapres” yang beredar melalui media sosial, Selasa malam (8/3) lalu, Adhie mengkritik keras Kalla. “Langit runtuh. Kiamat seakan sudah dekat” yang menjadi kali­mat pembuka tulisannya itu, menurut Adhie untuk mewakili perasaan Jusuf Kalla ketika melihat Ke­menterian Koor­dina­tor Bidang Kemaritiman yang dipimpin Ri­zal Ramli berubah nama menjadi Kementerian Koor­dinator Bi­dang Maritim dan Sumber Daya.

Menurut dia, perubahan na­ma kementerian itu secara wa­cana sudah disampaikan ke publik oleh Rizal pada 13 Agus­tus 2015. “Wacana perubahan nama ini tentu saja sudah disam­paikan kepada Presiden dan niscaya sudah disetu­jui, makanya Rizal Ramli menyam­paikannya ke publik,” kata Adhie.

Ia mengklaim beberapa ala­san Presiden menyetujui ide Rizal mengubah nama Kemenko Maritim tersebut. Dalam Pera­turan Presiden Nomor 10 tahun 2015 pasal empat menyebutkan Kemenko Bidang Kemaritiman mengoordinasikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mine­ral, Kementerian Perhu­bungan, Kementerian Kelautan dan Peri­kanan, dan Kementerian Pariwi­sata. Satu lagi adalah, instansi lain yang dianggap perlu.

Atas dasar itulah, menurut Adhie, Kemenko Maritim perlu menambahkan kata “Sumber Daya”. “Mengingat kata maritim dalam perspektif masyarakat sudah identik dengan segala sesuatu yang berbau laut. Jika tidak diubah maka akan janggal Kementerian ESDM berada di bawah Kemaritiman,” katanya.

Mengenai langkah Rizal me­ngu­bah kop surat kementerian, lanjut Adhie, bukan merupakan suatu perubahan nomenklatur. Ia mengacu kepada definisi no­men­klatur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya: tata nama atau penamaan yang dipakai dalam bidang atau ilmu tertentu. Apalagi, perubahan kop surat itu dilakukan agar instansi yang dipimpinnya sesuai dengan landasan hukum yakni Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2015. Rizal juga tidak mengubah tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) dari kementeriannya.

“Kematangan berbangsa dan bernegara memang tidak selalu tercermin dari usia seseorang, dan lamanya berkecimpung di pemerintahan atau di dunia politik. Tulisan ini didedikasikan kepada Pak Wapres JK dan orang-orang di pemerintahan yang kata-katanya didengar publik,” kata Adhie menutup tulisannya. (*)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]