Malaysia Berhenti Datangkan Pekerja Asing


Senin, 14 Maret 2016 - 03:24:40 WIB
Malaysia Berhenti Datangkan Pekerja Asing

KUALA LUMPUR, HALUAN  — Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyampaikan keputusan pemerintah Ma­laysia untuk berhenti men­datangkan pekerja asing baru ke negaranya, kecuali pem­bantu rumah tangga (PRT).

Kebijakan ini diambil un­tuk menepis isu mengenai m­a­suknya 1,5 juta pekerja asal Bangladesh ke Negeri Menara Kembar Petronas. Setelah pada 25 Juni lalu, Ahmad Zahid pernah mengatakan, sebanyak 1,5 juta pekerja dari Bang­ladesh akan dibawa ke Ma­laysia secara bertahap dal­am tem­po tiga tahun untuk me­menuhi permintaan dari ber­bagai sektor.

Baca Juga : Pertama di Dunia! Australia Berhasil Bikin Disinfektan Bunuh Covid-19 dalam 90 Detik

Namun begitu, melalui program 6P atau pemutihan pekerja asing, pemerintah Ma­laysia membolehkan para pen­cari tenaga kerja merekrut pekerja asing yang sudah ter­sedia di dalam negeri untuk dipekerjakan meskipun ilegal.

“Mulai sekarang, setiap majikan yang akan merekrut pekerja bisa mengambil pe­kerja yang sudah ada di negara ini, termasuk mereka yang sudah tamat tempo visa pek­er­jaannya,” ujar Ahmad Zahid seperti dikutip berbagai media setempat, Minggu (13/3).

Baca Juga : Perhatian! Saudi akan Wajibkan Jemaah Haji Vaksinasi Covid-19

Wakil PM yang sekaligus menteri dalam negeri itu me­negaskan, majikan atau agen pe­nyalur pekerja yang me­lin­dungi pekerja asing tanpa izin akan dikenai hukuman cambuk.

Ia mengatakan, hukuman cambuk itu dibuat berdasar UU Antiperdagangan orang dan Antipenyelundupan imi­gran pada 2007 serta UU Imigrasi.

Baca Juga : Berkat Vaksin, Akankah COVID-19 Berakhir di Penghujung 2021?

“Harus diingatkan hu­ku­man cambuk akan dija­tuh­kan pengadilan karena hu­kuman denda tidak memberi efek jera bagi majikan maupun agen yang terus membawa masuk pekerja tanpa izin (tanpa rasa takut),” katanya.

Program penggajian warga asing yang semula dilaksanaan dan sepatutnya berakhir pada 31 Desember 2016, akan diper­cepat prosesnya menjadi 30 Juni 2016.

Baca Juga : Presiden Duterte Ancam Usir Tentara AS dari Filipina, Lho Kenapa?

“Bagi para majikan nakal yang membayar upah ka­rya­wannya melebihi batas waktu tersebut akan kami ganjar tindakan tegas,” tambahnya. (h/okz)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]