Salah Tangkap Hingga Aksi Tembak Mati

Operasi Terorisme Dinilai Tak Transparan


Senin, 14 Maret 2016 - 03:26:51 WIB
Operasi Terorisme Dinilai Tak Transparan

JAKARTA, HALUAN — Kematian Suyono (39) yang menjadi terduga teroris dari Klaten setelah ditangkap oleh Densus 88, kembali menambah daftar panjang tidak transparan dan akuntabelnya operasi pemberantasan terorisme.

Kejadian ini, diharapkan bisa menjadi momentum untuk melakukan audit ter­hadap Densus 88. Pe­ngamat terorisme, Ha­­ris Abu Ulya me­nga­takan, selama ini ma­syarakat sudah me­ngin­dikasi adanya tindakan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Densus 88. “Kalau Densus mau jujur buka data, setidaknya ada 120-an orang yang tewas dalam operasi terorisme di luar pe­nga­dilan,” kata Haris, Minggu (13/3).

Baca Juga : Antisipasi Varian Virus Corona Baru, Ini Pesan Penting Kapolri

Kemudian, untuk kasus salah tangkap, setidaknya lebih dari 40 orang dan 99 persen dari mereka yang salah tangkap ini mengalami penyiksaan. Dikatakan Ha­ris, data tersebut baru hasil monitoring yang ia lakukan hampir setiap tahun.

“Sudah banyak orang tewas lantaran dicurigai sebagai teroris yang belum terbukti kebenarannya. Eks­­tra-judicial killing sudah lebih dari 120 orang, hanya dengan alasan seseorang itu terduga, terkait, tersangka teroris, dan alasan klise bahwa mereka melawan,” kata Haris yang juga Di­rek­tur The Com­mu­nity of Isla­mic Ideology Ana­lyst (CIIA) itu.

Baca Juga : KKP Jamin Kemudahan Usaha Perikanan Tangkap

Haris berharap, pim­pinan di kepolisian dapat menegaskan transparansi operasi Densus 88 selama ini sehingga lebih akun­tabel. Kalau memang Den­sus 88 harus membunuh atau menewaskan, jadi bisa dipertanggungjawabkan ke publik.

“Itu teknis, misalkan se­tiap operasi helm anggota Densus 88 dipasang ka­mera. Jadi, selesai operasi, gerak-gerik anggota itu bisa d­i­evaluasi. Kenapa harus me­nembak, melumpuhkan, atau bila terpaksa harus me­ne­waskan,” katanya sem­ba­ri menyarankan, agar Dens­us 88 mendapatkan pe­m­eriksaan psikiater in­de­penden.

Baca Juga : Jangan Main-main dengan Vaksin Covid-19, Ini Ultimatum Mabes Polri

Aktivis HAM, Rozaq Asyhari, dari Pusat Advo­kasi Hukum dan HAM (Paham) Indonesia me­nga­takan, Densus 88 memiliki tanggung jawab mutlak ter­hadap keselamatan Siyono karena dia adalah salah satu warga negara. Sedangkan, tugas Polri adalah mem­berikan perlindungan dan pengayoman kepada ma­syarakat. 

“Bila memang Siyono diduga melakukan tindak kejahatan, tugas Densus adalah menghadapkannya ke pengadilan, karena tugas Polri adalah sebagai pe­negak hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Kepolisian” kata Sekjen Paham Indonesia tersebut, Minggu (13/3).

Baca Juga : Awas Tertipu! Ini Daftar 28 Investasi Bodong yang 'Disikat' OJK

Kapolri diminta untuk menurunkan tim guna me­lakukan audit investigatif terhadap tewasnya Siyono. “Saya rasa itu harus di­lakukan oleh Kapolri ka­rena ini bukan pertama kalinya. Tahun 2011 kami juga menerima laporan te­was­nya warga Bandung ber­nama Untung Budi Santoso setelah ditangkap di desa Cibolang. Karenanya, perlu diaudit dan dilakukan per­baikan agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri tetap tejaga,” ujar pengacara publik tersebut.

Selain itu, Rozaq juga menyampaikan perlunya untuk menghentikan ren­cana revisi UU Teorisme. “Kita sepakat untuk me­merangi terorisme dan me­ngutuk tindakan terorisme. Namun, soal revisi UU Terorisme, sepertinya perlu dikaji ulang,” katanya me­negaskan. 

Tanggungjawab Pemerintah

Pakar Hukum Tata Ne­gara, Margarito Kamis me­nilai, ditengah ketatnya pa­sal-pasal mengenai te­ro­risme di revisi UU Tero­risme juga harus di­se­im­bangkan dengan klausul yang menyatakan pe­me­rintah bertanggung jawab atas kasus salah tangkap dan salah tembak.

Margarito menilai, ja­ngan sampai revisi UU Te­rorisme ini berpotensi un­tuk abuse of power dan menimbulkan banyak orang yang menjadi korban salah tangkap dan salah tembak. Pemerintah berkewajiban untuk membersihkan nama orang yang ternyata terbukti tidak terlibat dengan tero­risme, padahal ia sudah ditangkap atau ditahan.

“Itu sudah diatur di KUHAP bahwa harus ada perbaikan nama baik kalau memang dia terbukti tidak bersalah. Kalau sampai salah tembak maka pemerintah harus ganti rugi. Atau me­nindak dengan tegas. Yang nembak harus di copot jaba­tannya.” ujar Margarito da­lam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (13/3).

Meski sudah diatur di dalam KUHAP, Margarito juga menilai perlu adanya klausul yang mengatur seca­ra spesifik soal ini di dalam revisi UU Terorisme. Jika tidak maka, peluang untuk aparat penegak hukum me­lakukan abuse of power bisa terjadi.

Selain diatur mengenai pembersihan nama baik. Dalam kasus ini tuduhan kepada orang yang terlibat dalam terorisme juga harus bisa diuji dalam pra­pe­radilan. ”Harus bisa diuji di dalam praperadilan. Dan pemerintah harus tanggung jawab,” ujar Margarito.

Disisi lain, Men­ko­pol­hukam, Luhut Binsar Pan­jaitan saat ditemui Re­pu­blika, Sabtu (12/3) men­jamin bahwa penindakan kepada terduga terorisme tidak akan menyalahi pro­sedur. Aparat penegak hu­kum bisa me­mastikan bah­wa tidak akan me­la­kukan salah tangkap dan salah tembak.

Namun, ia juga tak bisa memungkiri bahwa ma­nusia bisa salah dan mung­kin aparat penegak hukum juga bisa khilaf dalam hal ini. Ia mengatakan pe­me­rintah akan bertanggung jawab penuh ketika orang tersebut tidak terbukti ber­salah. Pemerintah akan memberikan klarifikasi dan akan menjamin orang ters­e­but terbebas dari tuduhan sosial juga moral.

“Kalau salah (tangkap) pastilah kita minta maaf dengan cara yang baik. Saya kira tidak adil juga kita sudah rusak nama dia, kita tidak beri klarifikasi bahwa dia tidak salah. Kita akan tanggung jawab,” ujar Luhut. (h/rol)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 07 Maret 2021 - 23:39:14 WIB

    Antisipasi Varian Virus Corona Baru, Ini Pesan Penting Kapolri

    Antisipasi Varian Virus Corona Baru, Ini Pesan Penting Kapolri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali memberikan instruksi kepada seluruh jajaran Polri dalam menanggulangi serta melakukan antisipasi terhadap kehadiran virus corona dengan varian baru, virus corona B117..
  • Ahad, 07 Maret 2021 - 23:13:07 WIB

    KKP Jamin Kemudahan Usaha Perikanan Tangkap

    KKP Jamin Kemudahan Usaha Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan membawa kemudahan berusaha salah satunya perizinan perikanan t.
  • Ahad, 07 Maret 2021 - 21:01:01 WIB

    Jangan Main-main dengan Vaksin Covid-19, Ini Ultimatum Mabes Polri

    Jangan Main-main dengan Vaksin Covid-19, Ini Ultimatum Mabes Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia terus melakukan upaya-upaya untuk mencegah adanya vaksin palsu maupun penyalahgunaan vaksin Covid-19 di Indonesia..
  • Ahad, 07 Maret 2021 - 20:52:12 WIB

    Awas Tertipu! Ini Daftar 28 Investasi Bodong yang 'Disikat' OJK

    Awas Tertipu! Ini Daftar 28 Investasi Bodong yang 'Disikat' OJK Satgas Waspada Investasi (SWI) telah merilis daftar aplikasi, usaha gadai, dan entitas ilegal atau investasi bodong yang berpotensi merugikan masyarakat. Terbaru, SWI yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga, telah memb.
  • Ahad, 07 Maret 2021 - 20:37:10 WIB

    Kabar Baik! Kementan Berikan Pendampingan Intensif Bagi Petani

    Kabar Baik! Kementan Berikan Pendampingan Intensif Bagi Petani Guna memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah mengembangkan kawasan lumbung pangan atau food estate di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur..
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]