Memaknai Kewenangan Penahanan Oleh Polri


Senin, 14 Maret 2016 - 03:28:47 WIB
Memaknai Kewenangan Penahanan Oleh Polri

Salah satu kewenangan Polri dalam fungsi penegakan hukum  pidana yang paling menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat adalah kewenangan penahanan. Sering muncul kesalahpahaman atau dugaan bahwa penahanan  yang dilakukan oleh Polri sebagai penyidik dilakukan dengan sewenang-wenang atau diskriminatif. Kesalahpahaman tersebut bahkan sering menjadi kontroversi yang  muncul di media masa.

Timbulnya kesala­h­pa­ha­man  ­tersebut tidak meng­he­rankan, karena di satu pihak  penahanan   merupakan salah satu tindak yang merampas kemerdekaan seseorang, se­dang­kan kebebasan meru­pa­kan salah satu hak asasi manu­sia yang harus dilindungi. Oleh sebab itu, undang-un­dang mengatur dengan sangat ketat aturan tentang pena­hanan sehingga tidak akan merugikan warga Negara.  Di samping itu undang-undang memang memberikan kewe­nangan khusus kepada pe­negak hukum, khususnya penyidik sehingga pelak­sana­anya memang dapat bersifat subjektif namun tetapi dalam koridor yang ditetakan dalam undang-undang. Walaupun demikian, kalau hal itu dila­kukan dalam kerangka penyi­dikan maka penahanan  ada­lah tindakan legal dalam pelaksanaan penyidikan.

Yang pertama harus di­ingat bahwa kewenangan pe­na­hanan sebagai salah satu upa­ya paksa  dalam proses pe­radilan pidana tidak hanya dimiliki oleh Polisi sebagai penyidik melainkan juga oleh kejaksaan dalam fungsinya sebagai penuntut  umum serta oleh hakim dalam mengadili. Kewenangan penahanan  me­ru­pakan upaya paksa untuk menempatkan seorang ter­sang­ka atau terdakwa di tem­pat tertentu, terutama dalam rumah tahanan Negara, se­hing akan membatasi kebe­basan bergerak seseorang.

Tujuan diberikannya  ke­we­nangan penahanan  tidak lain dari untuk mem­per­mu­dah penyidik untuk mencari dan menemukan alat bukti untuk kepentingan pemerik­saan di persidangan nantinya. Dengan penahanan  juga dapat diantisipasi agar tersangka tidak melarikan diri, sehingga nantinya akan menyulitkan utuk dapat dihadirkan di persidangan. Tanpa kehadiran ter­­dakwa di persidangan, ka­sus­nya tidak dapat diperiksa karena pemeriksaan perkara pi­dana   harus dengan ke­hadiran terdakwa.  Dengan de­mikian penahanan  termasuk bagian penting untuk me­nentukan keberhasilan pe­nyelesaian sebuah kasus pida­na. Sebaliknya, tanpa pena­hanan  terdapat kemungkinan akan terjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana.

Dasar dan pertimbangan panahanan 

Mengingat urgennya ke­we­nangan penahanan,  un­dang-undang mengatur se­de­mikian rupa  baik dasar,  alasan dan prosedur pena­hanan, sehigga aparat penegak hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang melakukan penahanan. Yang pertama, dasar untuk dapat dilakukan penahanan  adalah bila tindak pidana  yang terjadi diancam dengan pidana  penjara mini­mal lima tahun atau beberapa tindak pidana  yang an­ca­mannya di bawah lima tahun. Dengan demikian, dalam hal tindak pidana  yang terjadi ancamannnya di bawah lima tahun atau tidak termasuk yang ancaman di bawah lima tahun yang dibolehkan, tidak data dilakukan penahanan.

Yang kedua, alasan dila­kukan penahanan  menurut undang-undang adalah ter­hadap tersangka atau terdak­wa yang diduga keras mela­kukan tindak pidana  dan terdapatnya  bukti permulaan yang cukup. Undang-undang memang tidak menjelaskan pengertian bukti permulaan yang cukup. Namun dalam praktek dan menurut juris­prudensi, yang dimaskud bukti permulaan yang cukup adalah terdapat minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Disamping terdapatnya bukti permulaan yang cukup, penahanan baru dapat dila­kukan bilamana terdapat ke­kua­tiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidananya. Syarat per­na­hanan seperti ini disebut dengan syarat subjektif, arti­nya alasan itu terdapat pada diri tersangka atau terdakwa, namun penilaian apakah sya­rat tersebut terpenuhi, se­e­nuh­nya merupakan penilai sub­jektif dari penegak hukum masing-masing sesuai dengan kepentingan penegakan hu­kum. Dengan demikian, peni­laian tersebut harus diambil   secara profesional dan penuh integritas. Sebaliknya, kalau alasan tersebut memang tidak terpenuhi, maka penahanan  seharusnya tidak dilakukan. Namun demi lancarnya pelak­sanaan peradilan dan ber­dasarkan prinsip kehati-ha­tian, maka penahanan  sangat perlu dilakukan untuk keber­hasilan sebuah penyidikan.

Tahapan dan jenis penahanan

Sistem peradilan sebagai suatu proses melibatkan bebe­rapa instansi dan  jabatan yang terkait  satu sama lain. Kewe­nangan penahanan  juga  dibe­rikan kepada masing-masing penegak hukum dalam fungsi dan kewenangan masing-ma­sing. Polri sebagai instansi yang berwenang melakukan penyidikan berwenang mela­kukan penahanaan dalam pelaksanaan fungsi  penyi­dikan. Dengan demikian bil­mana pelaksanaan penyi­dikan sudah selesai, maka kewe­nangan penahannya juga akan berakhir dan beralih pada kejaksaan dalam fungsi penun­tutannya.

Berakhirnya kewenangan penahanan oleh penyidik di­tandai dengan penyerahan Berita Acara pemeriksaan (BAP) sebuah perkara pidana  kepada lembaga kejaksaan. Dengan demikian   sejak dilimpahkannya BAP, kewe­na­ngan penahanan  akan bera­lih kepada penuntut umum. Selanjutnya, dilakukan atau tidak dilakukannya pena­hanan  sepenuhnya ditentukan berdasarkan penilaian dan  kepentingan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sekali lagi, sama hal­nya dengan kewenangan pena­hanan oleh penyidik Polri, maka kewenangan penahanan  oleh JPU sepenuhnya dengan dasar, alasan, pertimbangan dan persyaratan menurut per­tim­bangan subjektif penuntut umum.

Selanjutnya, dengan ber­akhir­nya penuntutan yakni de­ngan dilimpahkan perkara ke pengadilan, maka berakhir pula kewenangan penahanan oleh JPU dan selanjutnya beralih kepada hakim sesuai dengan masing-masing ting­katan peradilan, dari penga­dilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Se­kali lagi, pertimbangan untuk melakukan atau tidak mela­kukan penahanan sepenuhnya berdasarkan pertimbangan subjektif hakim yang me­meriksa perkaranya.

Undang-undang juga me­nga­tur jenis dan lamanya penahanan yang dapat dite­tapkan oleh penyidik. Jenis penahanan yang dapat dike­na­kan adalah penahanan di rumah tahanan Negara, pena­hanan rumah dan penahanan kota. Masing-masing penegak hukum berwenang mene­tap­kan jenis panahanan yang akan  dikenakan, serta mela­ku­kan perubahan dari satu jenis tahanan ke tahanan lain­nya. Pilihan terhadap jenis penahanan dan perubahannya harus diambil berdasarkan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing. 

Di samping jenis pena­ha­nan, undang-undang menga­tur lamanya penahanan yang dirumuskan secara mak­si­mum artinya tidak boleh me­le­bih dari yang ditetakan un­dang-undang. Pengaturan  la­manya penahanan bertujuan agar tidak terjadi panahanan yang berlama-lama sehingga sangat merugikan tersangka. Bilamana masa penahanan yang dilakukan telah habis, jangka waktunya, maka harus dilakukan pembebasan demi hukum oleh masing-masing pejabat yang melakukan penahanan.

Hak tersangka dalam penahanan

Konsekwensi sebuah ke­we­nangan yang diberikan, undang-undang memberikan perlindungan terhadap ke­mung­kinan pelanggaran hak warga Negara. Perlindungan pertama, terhadap penahanan yang dilakukan setiap, ter­sang­ka dapat mengajukan kebe­ratan terhadap pena­hanan  melalui praperadilan. Upaya praperadilan bertu­juan untuk menguji apakah penahanan yang dilakukan sah secara hukum atau tidak.

Pengujian dilakukan baik terhadap dasar penahanan ataupun prosedur penahanan. Bila pengadilan menyetujui, maka penetapan tersangka menjadi tidak sah sehingga penahanan  yang dilakukan juga tidak sah dan harus dihentikan. Namun bilamana praperadilan ditolak berarti pe­netapan tersangka sah dan penahannnya juga sah. Pra­pe­radilan berikutnya ditujukan khusus terhadap tidak sahnya penahanan  Namun peme­rik­saan disini lebih ditujukan kepada persoalan admi­nis­trasi dan proses penahanan,   bukan kepada dasar atau alasan penahanan .

Yang kedua, terhadap pe­na­hanan  yang dilakukan oleh penyidik,  seorang ter­sangka dapat melakukan upaya pe­nang­guhan pena­hanan. Sesuai dengan ke­weangan yang dibe­rikan, pe­nyidik dapat meno­lak atau menerima per­min­taan pe­nang­guhan penahanan. Pem­berian penangguhan pe­na­hanan dapat dilakukan pe­nyi­dik tanpa atau dengan jaminan. Jaminan yang di­beri­kan  dapat berupa uang atau orang. Penerimaan atau penolakan terhadap penang­guhan penahanan  tersebut sepenuhnya tergantung kepa­da penyidik, tentu saja sesuai dengan pertimbangan dan kepentingan penyidikan.

Perlindungan terakhir yang diberikan oleh hukum adalah dengan dapat diaju­kan­nya ganti kerugian terha­dap seseorang yang oleh pe­nga­dilan dinyatakan bahwa penahan terhadapnya dinyat­kan tidak sah. Dengan demi­kian, setiap tindakan aparatur penegak hukum sebenarnya tidak  dapat dilakukan dengan  semena-mena melainkan ha­rus terukur seusai dengan alasan, syarat dan prosedur yang ditetakan oleh undang-undang.

Oleh sebab itu, kewe­nangan penahanan oleh Polri merupakan bagian dari kewe­nangan yang diberikan oleh undang-undang dan bagian tidak terpisahkan  dari upaya  penegakan hukum dan ke­adilan. Sebaliknya kewena­ngan penahanan harus dilak­sa­nakan sesuai dengan dasar, alasan  dan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang. (*)      

 

YOSERWAN
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 23 Juni 2017 - 17:50:33 WIB
    Catatan Tentang Penjaga Muruah Minang di Perantauan (Bag-1)

    Memaknai Jalan Pikir Dony Oskaria: Tentang Minang dan Perjuangan Mambangkik Batang Tarandam

    Memaknai Jalan Pikir Dony Oskaria: Tentang Minang dan Perjuangan Mambangkik Batang Tarandam Dony adalah orang pertama yang berdiri kala Minang disebut buruk oleh orang diperantauan. Telinganya panas, saat tanah yang dicintainya semati-matinya cinta dianggap sebagai tempat orang-orang yang tak mampu lagi bangkit dar.
  • Senin, 08 Agustus 2016 - 03:50:17 WIB

    Memaknai Ulang Tahun Kota Padang

    PEMERINTAH dan warga Kota Padang Ahad kemarin (7/8), memperingati HUT Kota Padang yang ke-347. Puncak peringatan ditandai dengan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Padang..
  • Senin, 02 Mei 2016 - 04:18:09 WIB

    Memaknai Hari Pendidikan

    Memaknai Hari Pendidikan Hari Pendidikan Na­sio­nal diperingati setiap tanggal 2 Mei, bertepatan dengan hari ulang tahun Ki Hadjar Dewantara, pahlawan nasional yang dihormati se­bagai bapak pendidikan. Ki Hadjar Dewantara lahir dari keluarga kaya .
  • Selasa, 22 Desember 2015 - 02:56:14 WIB

    Memaknai Hari Ibu

    Memaknai Hari Ibu Hari Ibu me­ru­pa­kan perayaan ter­ha­dap peran se­orang ibu dalam keluarga, baik untuk suami, anak, maupun lingkungan sosial. Dimana hari ibu dirayakan hampir diseluruh dunia dengan waktu yang berbeda-beda sesuai denga.

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]