Tak Mudah Boikot Produk Israel


Senin, 14 Maret 2016 - 04:24:05 WIB
Tak Mudah Boikot Produk Israel

JAKARTA, HALUAN – Keputusan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memboikot produk Israel dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTTLB) di Jakarta pekan lalu, diperkirakan tak mudah. Salah satu kendala adalah ketergantungan negara-negara anggota OKI pada kebijakan AS dan sekutunya.

Ketua MUI bidang Luar Ne­geri KH Muhyidin Junaidi me­ngatakan, kebijakan memboikot produk Israel tersebut sebagai respons dari kebiadaban Israel. Keputusan tersebut tidak berarti apa-apa bila pimpinan OKI ter­nyata tidak serius melaksa­na­kannya.

Baca Juga : Viral di Medsos, Muda-Mudi Joget di Lampu Merah Berujung Dipanggil Polisi

“Sulit untuk direa­lisasikan di lapangan karena sebagian besar anggotanya masih sangat ber­gantung pada kebijakan AS dan mitranya,” katanya kepada Repu­blika.co.id, Ahad (13/3).

Selama AS masih menjadi pendukung dan penyelamat Is­rael, sulit bagi negara-negara anggota OKI bersatu memboikot produk Israel. Kondisi konflik di Timur Tengah saat ini sulit bagi anggota OKI yang bergabung di bawah koalisi atau menjadi se­kutu AS menekan kekuatan eko­nomi Israel.

Baca Juga : Didampingi Kahiyang Ayu, Bobby Nasution Resmi Dilantik Jadi Wali Kota Medan

Apalagi, anggota OKI juga sudah tidak bersatu lagi akibat konflik bersenjata dan perang terbuka, bahkan saling mem­bunuh sesama Muslim di mana senjatanya dari Israel. Karena itu, di dunia yang sudah sangat global dengan prinsip Borderless com­munity, OKI harusnya bukan sekadar merapatkan barisan.

Namun, yang paling penting melupakan perbedaan atas dasar sektarianisme demi kekuatan umat. Sekat-sekat sempit pemisah dengan slogan jangka pendek antara anggota OKI harus dihi­langkan dan persepsi harus disa­makan.

Baca Juga : Kabar Gembira! Ada 1,3 Juta Lowongan CPNS di 2021, Ini Syarat dan Bocorannya

“Kita harus mewaspadai stra­tegi musuh dengan cara proxy war, di mana pelaku utamanya adalah umat Islam, bukan umat lain. Konspirasi musuh sedang di­mainkan dengan format baru beraroma kesetaraan dan kea­dilan,” ujarnya.

Kerja Sama Beberapa Instansi

Baca Juga : Ini Rincian Insentif yang Disiapkan Kartu Prakerja Gelombang 12

Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay me­ngatakan, untuk memboikot produk Israel, diperlukan kerja sama dengan beberapa intansi berbeda. Kerja sama tersebut untuk melakukan pengecekan terhadap produk atau pengusaha Israel yang masuk ke Indonesia.

“Yang saya tahu negara Indo­nesia sampai saat ini belum mempunyai data tentang produk Israel yang dipasarkan di Indo­nesia,” kata Saleh, Ahad (13/3).

Saleh menuturkan, harus ada kerja sama Kementerian Perda­gangan (Kemendag) dan Kemen­terian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai).

Untuk Kemendag, kata Saleh, nantinya dapat melihat barang-barang impor yang masuk ke Indonesia berasal dari mana. Dari sana, baru dapat diambil solusi agar produk Israel dapat diketahui dan nantinya tidak diperbolehkan masuk ke In­donesia.

Kemudian, peran dari Ke­men­kumham dinilai penting untuk melihat warga negara asing (WNA) yang melakukan imigrasi ke Indonesia, terutama untuk melihat WNA yang berasal dari negara Zionis untuk melakukan bisnis di Indonesia.

“Karena di sana ada izin tinggal. Tujuan tinggal ada yang wisata, bekerja, dan macam-macam,” tutur dia.

Sebelumnya, pada Senin (7/3) lalu, Presiden Jokowi mene­gas­kan untuk memboikot produk Israel di hadapan 657 perwakilan dari 55 negara.

Dia berpidato untuk mem­boikot produk Israel saat penu­tupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta yang dilakukan pada 6-7 Maret 2016.

Tidak Sebatas Diplomasi

Pengamat Timur Tengah Al Chaidar mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo untuk memboikot produk Israel. Dia menilai pernyataan itu hanya bersifat diplomatis.

Jika hanya sekadar diplo­matis, katanya, hal tersebut justru akan menimbulkan kekecewaan mendalam di negara-negara Or­ganisasi Kerja Sama Islam (OKI) terutama Palestina.

Dia mengutip pernyataan salah satu tokoh diplomatik, Paul Penley, yang menyebut soal di­plo­masi munafik. Jadi di depan senyum-senyum, namun di bela­kang malah sebaliknya.

“Di depan senyum kepada Palestina, namun di belakang melakukan hubungan kerja sama dengan Amerika dan Israel,” terang Al Chaidar, Ahad (13/3).

Chaidar mengatakan, kenya­taannya memang Amerika Seri­kat tidak dapat meninggalkan hubungan kerja sama dengan Israel, dan Indonesia tidak per­nah dapat melawan Amerika. 

Kemudian Chaidar mene­gaskan pernyataan Jokowi hanya akan menimbulkan kekecewaan pada masyarakat Indonesia dan negara-negara Timur Tengah. Tentu saja, kalau ucapan yang disampaikan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada Senin (7/3) lalu tersebut tidak direa­lisa­sikan. (rol/met)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]