Rencana Rasionalisasi PNS

BKD Belum Terima Surat Resmi


Selasa, 15 Maret 2016 - 03:03:55 WIB

AROSUKA, HALUAN — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Solok mengaku hingga saat ini belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat ataupun provinsi, terkait rencana Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang akan melakukan rasionalisasi PNS.

“Itu baru sebatas wacana, karena hingga kini belum ada surat resmi dari pemerintah pusat terkait rasionalisasi pegawai ini,” kata kepala BKD Kab. Solok Emrizal kepada Haluan melalui se­lulernya, Senin ( 14/3).

Pihaknya menyebutkan, meski telah mendengar dari pemberitaan media nasional maupun lokal tentang ren­cana rasionalisasi itu, namun pihak BKD sendiri, belum mau berkomentar banyak terkait adanya wacana pen­siun dini bagi pegawai ini. “Sikap kita tentu menunggu instruksi dari atas,” kata Em­rizal yang mengaku tengah melakukan rapat koordinasi dengan KemenPAN-RB di Batam.

Namun demikian, kata dia jika hal ini akan diberlakukan, setidaknya sekitar 1.000 lebih Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Solok terancam dirumahkan. Pegawai yang terancam pensiun dini meru­pakan PNS jabatan fungsional umum dengan pendidikan SMA, SMP dan SD.

Data dari Badan Ke­pega­waian Daerah (BKD) Kabu­paten Solok menyebutkan, total jumlah PNS di Pemkab Solok mencapai 6.766 orang. Dengan rincian, sebanyak 4.234 orang berijazah Sarjana, 1.123 orang Diploma atau D3, 994 orang tamat SMA, 94 orang tamat SMP, 21 orang tamat SD, 298 orang Pegawai S2 dan 2 orang berijazah S3. “ Total Pegawai berijazah SD, SMP, SMA mencapai 1.109 orang,” katanya .

Di sisi lain, kabar yang dihembuskan KemenPAN-RB terkait rasionalisasi PNS ini, masih belum banyak dike­tahui para pegawai di Ka­bupaten Solok. Hal ini terlihat dari sikap Pegawai yang biasa-biasa saja tanpa ambil pusing rencana tersebut. ” Namanya kita Pegawai, apalagi tamat SMA pula, tentu harus patuh pada kebijakan Pemerintah. Kalau pensiun ya pensiun, asalkan uang pensiun dininya sesuai dengan masa aktif kerja kita. Atau dapat pasangon lebih besar,” ungkap salah seorang Pegawai di kantin samping Kantor Bupati Solok. (h/ndi)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 20 Mei 2016 - 03:53:09 WIB
    Yusuf Lubis Sidak ke SKPD

    Kantor BKD Didapati dalam Keadaan Kosong

    Kantor BKD Didapati dalam Keadaan Kosong PASAMAN, HALUAN — Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) kucar-kacir saat orang nomor satu di Pasaman, Bupati Yusuf Lubis melakukan inpeksi mendadak (Sidak) kesejumlah instansi di Lingkup Pemkab Pasaman, Selasa (17/5) lalu..
  • Senin, 01 Februari 2016 - 01:41:47 WIB
    Untuk Meningkatkan Kinerja

    BKD Solsel Tandatangani Pakta Integritas

    SOLSEL,HALUAN—Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solok Selatan (Solsel) untuk kali pertama melakukan pe­nan­datanganan Pakta Integ­ritas dalam rangka pening­katan hasil kerja ke arah yang lebih baik di internal kantor..
  • Kamis, 28 Januari 2016 - 03:57:24 WIB

    Diklat Revolusi Mental Diikuti Kepala BKD se-Sumatera

    Diklat Revolusi Mental Diikuti Kepala BKD se-Sumatera BUKITTINGI, HALUAN — Kepala Badan Pe­ngem­ba­ngan Sumber Daya Manusia (BP­SDM), Kementerian Dalam Negeri (Kemen­dag­ri), Drs La Ode M Salmar, membuka secara resmi Dik­lat Teknis Revolusi Mental bagi Kepala Badan Kepe.
  • Rabu, 27 Januari 2016 - 03:57:17 WIB

    BKD Imbau PNS Hindari Pemakaian Ijazah Palsu

    Agam, Haluan — Guna mengantisipasi penggunaan ijazah palsu dalam kenaikan pangkat dan mutasi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Agam, mengim­bau agar para aparatur sipil negara (ASN) menghindari pemakaian ijazah pal.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]