Konflik Golkar dan PPP

Ada Intervensi dan Keberpihakan Kekuasaan


Selasa, 15 Maret 2016 - 03:12:06 WIB
Ada Intervensi dan Keberpihakan Kekuasaan

JAKARTA, HALUAN — Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersuara soal konflik di tubuh Partai Golkar dan PPP. Menurut SBY, pemerintah terlalu ikut campur sehingga permasalahan internal dua partai tersebut berlarut-larut.

“Yang namanya konflik di tubuh partai, perpecahan, kongres atau munas tandingan, kepe­ngu­rusan ganda itu bukan hal baru di Indonesia. Kerap terjadi. Tapi yang menarik seolah-olah ada inter­vensi, keberpihakan kekuasaan,” ungkap kata SBY di sela agenda #SBYTourDeJava.

Baca Juga : Pengembangan Jaringan Listrik Pintar Percepat Elektrifikasi di Wilayah 3T

SBY menyoroti sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang beberapa kali menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang kepengurusan sah Partai Golkar dan PPP. Padahal menurutnya, pemerintah seharusnya menye­lesaikan masalah dengan merujuk pada UU Partai Politik.

Ini terkait bagaimana penye­lesaian konflik di tubuh partai yang harus diselesaikan oleh pihak internal dengan mekanisme ma­sing-masing, termasuk sesuai AD/ART tiap parpol.

Baca Juga : Ketua MPR Dukung Polri Buru dan Tindak Tegas Mafia Tanah

“Kalau pihak yang ber­seng­keta membawa ke ranah hukum maka domainnya hukum. Hukum juga jelas, siapa yang menang dan bersa­lah. Meskipun proses hu­kum me­wa­dahi mekanisme naik banding, sampai nanti inkrah,” kata SBY.

Jika melihat dua perspektif yang dimaksud itu, menurutnya penyelesaian konflik internal Par­tai Golkar dan PPP sudah dapat dinalar dengan akal sehat. Dengan demikian, kata SBY, permasalahan pun bisa segera selesai dengan solusi yang tepat.

Baca Juga : Presiden: Puncak Harlah NU Momentum Eratkan Persaudaraan

“Saya melihat karena pe­me­rintah involve, melibatkan diri, bukan sekadar mengesahkan apa yang telah dilakukan oleh parpol tapi ikut dalam proses, sebutlah sah atau tidak sah, benar atau tida benar. Ada unsur keberpihakan. Ini yang menjadi masalah,” jelasnya.

SBY juga mengingatkan bahwa kekuasaan ada batasnya. Ada atu­ran yang jelas, kapan pihak pe­nguasa harus berhenti dan tidak boleh mencampuri ranah atau wilayah pihak lain.

Baca Juga : Polisi Tegaskan Tak Ada Pelanggaran Hukum dalam Kunjungan Presiden ke NTT

“Sebutlah (terkait) kedaulatan partai. Maka harus dilakukan koreksi bersama agar demokrasi tidak goyah, dan keadilan bisa ditegakkan. Konflik internal partai yang tampaknya berlarut-larut, berbulan-bulan bahkan lebih darii setahun. Saya kok tidak nyaman ya,” tuturnya.

Di sisi lain, seharusnya stake-holder atau tokoh politik lainnya perlu mengambil sikap terkait permasalahan konflik Golkar dan PPP yang menurutnya diintervensi pemerintah. Para tokoh ini pun dinilainya perlu membantu mem­beri solusi terhadap kedua partai itu. (h/okz)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]