STR Dokter Yenni Direkomendasikan Dicabut

PADANG, HALUAN — Karena terbukti melanggar disiplin saat menjalankan praktik untuk pe­masangan kawat gigi, dokter Yenni dicabut haknya selama enam bu­lan. Pencabutan tersebut, putusan (re­komendasi) yang dibacakan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) pada sidang di Aula II Dinas Kesehatan Sumbar, Senin (14/3).

Ketua Tim Majelis, Dr. Har­gian­ti Dini Iswan­dari me­nga­takan, dokter Yenni terbukti me­langgar disiplin karena tidak menjalankan Standar Operasional (SOP), keti­ka memasang behel gigi kepada pasiennya bernama Wisda Wati (pelapor,red) pada 2008 lalu. Gigi Wisda Wati bukan bertambah cantik, malah makin jelek.

Baca Juga : Dinkes Kota Padang Sebut Vaksinasi Tahap Kedua Targetkan Lansia dan Aparat Pelayan Publik

“Dari bukti-bukti yang diha­dirkan, tidak ada yang menyatakan dokter Yenni melaksanakan SOP saat praktik,” kata Hargianti, usai sidang perkara nomor 27/P/MKDKI/VI/2014.

Seharusnya, kata Hargianti, dokter Yenni melakukan diagnosa tentang keluhan yang di­sam­pai­kan pasien dan baru membuat peren­canaan tindakan. “Itu yang ti­dak ada dilakukan dokter Yen­ni,” ujar­nya didampingi Ang­gota Tim Ma­jelis, Dr. Sabir Alwy dan Bam­bang Kusnandir, drg. 

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Selasa 02 Maret 2021

Ditegaskan Hargianti, putusan yang dibacakan itu bersifat final dan mengikat, tapi bunyinya ada­lah re­­ko­mendasi kepada Konsil K­e­­dok­­teran Indonesia (KKI). Re­ko­men­dasi dikeluarkan, wajib ditin­dakl­an­juti oleh KKI.

“Kami merekomendasikan ke­pada KKI Surat Tanda Re­gis­trasi (STR) yang bersangkutan di­cabut. Pencabutan STR itu, ber­dampak pada Surat Izin Praktik (SIP) yang dike­lua­r­kan pe­m­e­rintah daerah setempat,” jelasnya.

Baca Juga : Pipa Perumda AM di Sungai Lareh Padang Bocor, Ini Daerah Terdampak

Sementara dokter Yenni ter­lihat tegar usai men­de­ngar­kan pu­tusan tersebut. Dia me­nyalami beberapa rekannya yang turut hadir mendengarkan putusan itu dan langsung meninggalkan rua­ngan. “Tidak apa-apa,” kata Yenni, sambil berlalu.

Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Di­nas Kesehatan Sum­bar, Ach­mad Mardanus mengatakan, seka­rang pihaknya me­nung­gu ke­putusan dari KKI yang ke­mudian akan diteruskan ke Di­nas Kes­e­hatan Kota Padang untuk pe­la­ks­anaan dan dipantau.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Senin 01 Maret 2021

“Kami juga akan berikan ke­pada organisasi profesi PDGI un­tuk membina anggotanya. Bahwa, setiap memberikan pelayanan harus ada pelayanan, diagnosa dengan alat-alat yang memadai dan meren­canakan penindakan,” kata Achmad.

Perkara itu sudah pernah di­gugat di PN Padang 2013 lalu, namun hingga Kasasi di MA gugatan Wisda Wati ditolak. 

Kasus tersebut berawal pada bulan April 2008 lalu. Saat itu, Wisda Wati hendak memasang kawat gigi dan memilih Kli­nik Bai­ti Jannati, tempat dokter Yenni buka praktek di kawasan Simpang Gadut, Padang, karena di lokasi itu dikatakan menerima pemasangan behel. Setel­ah pe­masangan, bebe­rapa bulan giginya yang diharapkan jadi bagus, malah jadi jelek.

Karena itu, dia melaporkan ke Dinas Kesehatan Kota (DKK) Pa­dang, Persatuan Dokter Gi­gi Indonesia (PDGI) 2011 dan laporan polisi tahun 2012. Karena tidak ada tindak lanjut, dia gugat ke Pengadilan Negeri (PN) Padang dan MKDKI. (h/nas/rel)