Alih Kewenangan SMA/SMK dan Kualitas Pendidikan


Selasa, 15 Maret 2016 - 03:41:04 WIB
Alih Kewenangan SMA/SMK dan Kualitas Pendidikan

Mulai tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat akan mengambil alih pengelolaan Se­kolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dari Pemerintah Kabupaten/kota. Hal itu merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dicantumkan soal pem­bagian urusan pemerintahan antara peme­rintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa menyebutkan bahwa ma­najemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten/kota hanya me­na­ngani sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Baca Juga : SKB 3 Menteri Terkait Pemakaian Seragam siswa Perlu Ditinjau Ulang

Proses alih kelola mem­bu­tuh­kan kerjasama dengan ber­bagai pihak agar berjalan lancar. Penyerahan pengelolaan itu meliputi tiga hal, yakni aset, Sumber Daya Manusia (SDM) serta keuangan. Dari sisi aset, akan ada pelimpahan aset SMA/SMK dari Kabupaten Kota ke­pada Propinsi. Sedangkan dari sisi SDM, seluruh guru dan tenaga pendidik jenjang SMA/SMK akan di bawah tanggungjawab Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, termasuk status kepega­waiannya, proses sertifikasi hing­ga pengelolaan Tunjangan Pokok Pendidik (TPP).

Berkenaan dengan alih kewe­nangan ini sekolah tidak perlu khawatir karena pengelolaan keuangannya akan diatur kem­bali dan hak-hak sekolah akan tetap diberikan sesuai porsi, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sesuai UU 23/2014, pelimpahan kewenangan pendidikan ini selambat-lam­batnya diterapkan dua tahun mendatang. Kewenangan Peme­rintah Provinsi antara lain meli­puti Pengelolaan pendidikan menengah, Pengelolaan pend­idikan khusus (SDLB, SMPLB, & SMALB), Pemindahan pen­didikan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi yang semuanya mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Peme­rintahan Daerah.

Baca Juga : Jangan Ikuti! Iblis Penebar Hoaks Pertama

Peta jalan atau road map pera­lihan dari 19  kabupaten/kota ke provinsi akan berlang­sung secara cepat dan terencana. So­sialisasi untuk pendataan per­sonel, penda­naan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) sudah dilaku­kan. Kebijakan ini fungsi utama­nya sebenarnya untuk pemerataan pendidikan, jangan sampai ada ketimpangan antar daerah.

Menjaga Mutu Pendidikan

Baca Juga : Surau Inyiak Djambek, Warisan Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam

Terealisasikan alih kewena­ngan SMA/SMK jelas akan me­nimbulkan masalah yang me­merlukan keseriusan stakeholder pelaksana pendidikan dan Peme­rintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kasus pelik yang memer­lukan kearifan dan kedewasaan semua pihak berkaitan adanya 9 (enam) daerah Kabupaten Kota yang memberikan pendidikan gratis bagi SMA/SMK. Peme­rintah propinsi menjadi sulit menyikapinya, apakah akan dibe­ri gratis semua, atau dibiarkan seperti apa adanya.

Pilihan mengratiskan keselu­ruh SMA/SMK jelas memerlu­kan biaya cukup besar. Andaikan dipungut pembiayaan SPP bagai­mana pula jadinya, bola panas politik akan bergulir dan me­nganggu ketenangan kepala dae­rah. Pengelolaan tenaga pen­didik, pengawas dan tenaga ke­pendidikan yang berada di sekol­ah di perbatasan propinsi akan mengalami hambatan yang seca­ra tidak langsung akan mem­pengaruhi belajar mengajar di Sekolah.

Baca Juga : Prabowo dan Habib Rizieq

Masalah yang juga berpotensi gaduh adalah tentang pengawas yang saat sekarang ada 200 orang, sementara riilnya yang dibu­tuhkan 70 orang. Cara mense­leksi pengawas profesional dan kompeten juga perlu diper­siap­kan Dinas Pendidikan Provinsi. Keadaan yang sama juga berlaku bagi kepala sekolah, apakah mereka mendapat garansi akan aman dengan adanya alih kewe­nangan. Kegalauan kepala seko­lah bertambah dengan berita media bahwa kepala sekolah akan di lelang. Apakah proses lelang kepala sekolah benar akan mengacu kepada aturan atau sarat kepentingan.

Alih kewenangan SMA/SMK menjadi perlu mendapat perha­tian sungguh-sungguh kepala daerah kabupaten/kota dan pro­vinsi, karena ini terkait langsung dengan mutu pendidikan dan terjaminnya proses belajar me­ngajar berjalan. Masalah akan menjadi rumit dan komplek ketika kondisi ini diikuti pula oleh kepentingan sesaat yang tak dapat dikategorikan sebagai pro­ses pendidikan.

Keseriusan Pemda

Masalah pendidikan adalah hajat hidup anak bangsa dan berkaitan dengan masa depan negara. Pendidikan itu jelas banyak masalahnya, rumit, na­mun mulia. Dewan Pendidikan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dan memberikan masukkan kepada pemerintah mencermati ada 6 (enam) ma­salah crusial yang terkait dengan alih kewenangan yang harus ditangani dengan hati-hati dan perhitungan cermat:

Pertama: Penempatan kepala sekolah, seleksi pengawas, biro­krasi pendidik dan ketenaga kependidikan. Pengurusan dan pengelolaan yang tepat terhadap sumber daya insani pendidikan adalah prasyarat utama bagi tercapainya kualitas pendidikan. Pengabaian, termasuk dalamnya intervensi politik dan birokrasi tidak profesional,  terhadap SDM kepala sekolah, guru, pengawas dan tenaga kependidikan adalah bencana bagi peningkatan kua­litas pendidikan.

Kedua: Dana APBD untuk Pendidikan. Berkenaan dana pendidikan yang berasal dari APBD. masih banyak pemerin­tah daerah yang belum kuat menunjukkan keberpihak pada biaya pendidikan. Walaupun jumlah 20 persen APBD untuk pendidikan masih ada perde­batan apakah gaji termasuk atau tidak, namun realitasnya APBD Sumatera Barat masih jauh dari harapan.

Ketiga: SMA/SMK Gratis. Pendidikan gratis SMA/SMK cukup dilematis. Di satu sisi tuntutan masyarakat terhadap pendidikan gratis cukup kuat, dalam batas-batas tertentu pen­didikan gratis menjadi modal kampanye. Jika pendidikan gra­tis diberlakukan untuk seluruh kabupaten kota akan memer­lukan biaya yang cukup tinggi.

Keempat: Sekolah Swasta. Reformasi pendidikan yang mem­berikan ruang yang sama pada sekolah swasta yang dikelola masyarakat, dalam realitasnya belum semuanya dapat melak­sanakan secara bertanggung ja­wab. Pembinaan terhadap seko­lah swasta juga masalah yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah provinsi.

Kelima: Dana Pendidikan. Dukungan dana masyarakat ter­ha­dap dunia pendidikan. Peme­rintah propinsi tentu harus segera menentukan format yang tepat terhadap dana hibah Rajawali yang konon jumlah 65 milyar agar dapat memberikan manfaat bagi siswa dan mahasiswa yang ter­kendala dalam pembiayaan pen­didikan. Begitu juga melakukan terobosan penghimpunan dana pendidikan melalui CSR peru­sahaan dan pemilik modal di rantau dan sumber lain yang memungkinkan.

Keenam: Pendidikan Ke­luarga. Pendidikan keluarga segera menjadi perhatian. Dinas pendidikan dituntut untuk me­nyediakan perangkat dan pem­biayaan bagi pembinaan ke­luarga. Krisis keluarga adalah faktor yang berpengaruh pada prestasi pendidikan anak.

Pada rapat Dewan Pen­didi­kan dan Dinas Pendidikan Su­matera Barat, Jumat, 12 Maret 2016, persentasi kepala dinas sudah menampakan arah pe­ngalihan yang profesional dan diha­rapkan tidak akan me­nim­bulkan masalah yang ber­akibat­nya turunnya kualitas pendi­dikan. Namun, tentu keme­ngertian dan kearifan penentu kebijakan di level eksekutif dan legeslatif adalah modal penting untuk suksesnya alih kewenangan tanpa menganggu proses belajar mengajar. Kepada pelaksana pendidikan di sekolah diminta untuk terus melakukan upaya strategis bagi pencapaian mutu pendidikan yang lebih baik. Apapun bentuk hambatan tek­hnis, politis dan birokratis diha­rapkan dapat dihadapi dengan legowo, cerdas dan proporsinal.  Semoga pendidikan di Sumatera Barat menjadi lebih berkualitas. ***

 

DUSKI SAMAD
(Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 09 Februari 2021 - 14:07:37 WIB

    SKB 3 Menteri Terkait Pemakaian Seragam siswa Perlu Ditinjau Ulang

    SKB 3 Menteri Terkait Pemakaian Seragam  siswa Perlu Ditinjau Ulang Ternyata persoalan pemakaian jilbab bagi siswi Non Muslim di SMKN 2 Padang,  belum berakhir. Pemberitaannya hiruk pikuk dan viral  diperbincangkan secara nasional dalam dunia pendidikan. Sampai Mendikbud terpancing angkat b.
  • Kamis, 04 Februari 2021 - 14:45:37 WIB

    Jangan Ikuti! Iblis Penebar Hoaks Pertama

    Jangan Ikuti!  Iblis Penebar Hoaks Pertama Kita barangkali akrab dengan cerita Nabi Adam ‘alaihissalam diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah. Melalui anugerah ilmu, Allah memuliakan Nabi Adam di atas malaikat dan iblis..
  • Senin, 01 Februari 2021 - 16:58:52 WIB

    Surau Inyiak Djambek, Warisan Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam

    Surau Inyiak Djambek, Warisan Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam Syekh Muhammad Djamil Djambek adalah ulama pelopor pembaruan Islam dari Sumatra Barat awal abad ke-20, dilahirkan pada tahun 1860 di Bukittinggi, terkenal sebagai ahli ilmu falak terkemuka..
  • Senin, 04 Januari 2021 - 09:37:20 WIB

    Prabowo dan Habib Rizieq

    Prabowo dan Habib Rizieq Partai Gerindra sungguh seperti berkayuh di antara dua karang dalam bersikap terhadap kasus yang dialami Habib Rizieq Sihab (HRS), Ormas dan pengikutnya sekarang ini. .
  • Kamis, 31 Desember 2020 - 20:46:02 WIB

    Catatan Akhir Tahun (4): Selamat Tinggal Tahun Kelam

    Catatan Akhir Tahun (4): Selamat Tinggal Tahun Kelam TAHUN 2020 segera akan berakhir. Tahun 2021 segera akan tiba. "Selamat tinggal tahun 2020. Selamat tinggal tahun kelam. Selamat tinggal tahun yang penuh dengan kepahitan hidup. .
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]