3.500 Izin Pertambangan Bermasalah

JAKARTA, HALUAN — Wakil Ketua Ko­misi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, pihaknya kini tengah menggalakkan gerakan nasional pe­nyela­matan sumber daya alam.

Hal tersebut dikarenakan sektor itu rawan dikorupsi terutama dalam hal perizinan. Ia me­nye­butkan, sejauh ini KPK telah menemukan 5.000 izin pertambangan bermasalah.

Baca Juga : Waduh! Indonesia Masuk dalam 35 Negara Rawan Bencana di Dunia

Dari hasil komunikasi yang dilakukan antara KPK dengan kepala daerah, baru 1.500 izin pertambangan bermasalah yang sudah di­tindaklanjuti.

“KPK sudah mendorong supaya yang tidak clean and clear, izin tambangnya dica­but atau di-freeze. Yang baru dikerjakan 1.500 izin,” kata Laode saat menjadi pem­bicara dalam seminar na­sional Anti-Corruption and Democracy Outlook 2016 di Jakarta, Selasa (15/3).

Baca Juga : Presiden Jokowi Lapor SPT Tahunan PPh secara Daring

KPK pun mendorong agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral segera mencabut izin per­tam­bangan yang masih ber­masalah. “Kami beri waktu sam­pai Mei untuk yang 3.000 lebih itu dicabut,” kata dia.

Ia menambahkan, ba­nyak perusahaan tambang yang justru tidak membe­rikan manfaat besar terha­dap masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertam­bangan.  (h/kcm)

Baca Juga : Satu Tahun Covid-19, Lucy Kurniasari: Pemerintah Jangan Profit Oriented