DPR Setujui RUU Perlindungan Nelayan

JAKARTA, HALUAN — Rapat paripurna DPR pada Se­lasa(15/3) menyetujui untuk disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlin­dungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam men­jadi Undang-Undang.

“Apakah Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pem­ber­dayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bisa disahkan menjadi Undang-Undang,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (15/3).

Baca Juga : Kabar Duka: Baru Sepekan Dilantik, Bupati OKU Kuryana Aziz Meninggal Dunia

Seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna itu me­ngatakan setuju lalu Fadli me­ngetuk palu menandai disah­kannya RUU tersebut menjadi UU.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo dalam pidatonya me­nga­takan nelayan, pembididaya ikan, dan petambak garam selama ini mayoritas miskin dengan prasa­rana, akses dan pembiayaan yang terbatas.

Baca Juga : Guru Agama Honorer Ancam Mogok Mengajar Secara Nasional, Ini Penyebabnya

Dia mengatakan tingkat ekonomi mereka yang rendah berdampak terhadap keluarga yang bergantung kepada usaha mereka.

“Lalu istri dan anak para nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam melakukan cara tradisional untuk meningkatkan nilai tambah produk dengan harga jual yang ren­dah,” ujarnya.

Baca Juga : Antisipasi Varian Virus Corona Baru, Ini Pesan Penting Kapolri

Dia mengatakan UU tersebut bertujuan menyediakan sarana dan prasarana untuk memberikan kepas­tian usaha dan kelembagaan pembia­yaan untuk melindungi masyarakat.

Edhy mengatakan strategi bantuan nelayan, pembudidaya ikan dan pe­tambak garam dilakukan dengan memberikan jaminan risiko melalui asuransi kecelakaan.

Baca Juga : KKP Jamin Kemudahan Usaha Perikanan Tangkap

“UU ini mendorong penguatan usaha yang mandiri, produktif, modern dan melestarikan lingkungan,” katanya.

Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti mengatakan kebera­daan UU tersebut sangat strategia dan memberikan payung hukum dalam pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan penambak garam.

Hal itu menurut dia dilakukan dengan memberikan jaminan kepas­tian hukum dan keadilan.

“Upaya perlindungan para nela­yan, pembudidaya ikan dan petambak garam merupakan upaya konkret pemerintah untuk memenuhi hak dasar masyarakat,” katanya.

Dia berharap melalui UU tersebut, para nelayan dapat meningkatkan produksinya melalui pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.  (h/ans)