Walinagari Limapuluh Kota Mengadu ke Bupati

LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Walinagari mengadukan nasib mereka kepada Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, akibat pembayaran honor yang selalu datang terlambat dan petunjuk teknis (juknis) penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN) juga molor.

Keluhan itu disampaikan walinagari dalam rapat ko­ordinasi pengurus Forum Wa­li­nagari Kabupaten Lima­puluh Kota (Forw­analiko) dengan bupati, di ruang rapat bupati, Bukik Limau, Sari­lamak, Selasa (15/3) kemaren.

Baca Juga : Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Sumbar Mencapai 94,04 %

“Kami berharap supaya honor kami bisa dibayarkan setiap bulan awal bulan. Ja­ngan seperti yang terjadi sela­ma ini, gaji kami baru bisa diterima pada bulan ke em­pat,” ungkap Walinagari VII Koto Talago, Kecamatan Gu­guk, Yon Hendri, dihadapan Bupati Irfendi Arbi.

Tak hanya soal honor, Yon Hendri juga mengadukan lam­batnya penyampaian pe­tunjuk teknis (juknis) penyu­sunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN). Bahkan hingga perte­nga­han bulan Maret ini Juknis itu tak kunjung sampai ke nagari. “Plafon anggaran sudah ada, tetapi kami tidak tahu ang­garan itu masuk ke mana. Buntutnya, penyusunan APB Nagari menjadi molor,” te­gasnya.

Baca Juga : Kasus Positif Corona di Sumbar Bertambah 87 Kasus

Selain itu, lanjutnya, pihak DPPKAD diharapkan segera mencairkan anggaran nagari, kalau nagari sudah selesai menyusun APBN-nya. Jangan seperti selama ini pencairan menunggu sejumlah nagari lain menyiapkan penyusunan APBN-nya. “Pencairan dana nagari tidak lagi menunggu penyelesaian APBN nagari lain,” sebutnya.

Dikatakan, akibat keter­lam­batan penyusunan APBN nagari lain, nagari yang sudah lebih duluan menyusun APBN tetap saja terlambat mene­rima kucuran dana desa.

Baca Juga : Besok Dilantik, Gubernur Sumbar Terpilih Mahyeldi Jalani Swab Test di RS Bunda Jakarta

Menyikapi keluhan para walinagari tersebut, Irfendi langsung meminta klarifikasi dari salah seorang Kabid DP­P­KAD dan sejumlah pejabat lainnya.

Mendapati jawaban dari dinas terkait, bupati seketika memerintahkan DP­PKAD untuk memenuhi tun­tutan para walinagari tersebut.

Baca Juga : Pesan Ketua DPRD Sumbar untuk Mahyeldi-Audy, Lanjutkan Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru

“Kalau honor walinagari bisa dibayarkan setiap bulan, mengapa harus ditangguhkan hingga bulan keempat. Begitu pula Juknis penyusunan AP­BN nagari dan pencairan APBN nagari, jika bisa se­cepatnya mengapa harus di­perlambat,” ujarnya.

Irfendi juga mengapresiasi para wali nagari yang secara terbuka memberikan berbagai informasi terkait dengan pem­bangunan nagari dan daerah. Menyimak pentingnya per­temuan dengan para pe­mim­pin pemerintahan terbawah itu, bupati meminta anak buahnya mengagendakan ra­pat rutin setiap bulannya dengan walinagari.

Dalam kesempatan itu, putera Koto Tangah Sima­langgang itu juga mengi­ngat­kan walinagari agar segera memiliki perangkat yang ahli di bidang keuangan. Begitu juga Camat, diharapkan bisa memberikan pelatihan-pe­latihan tentang keuangan bagi perangkat nagari. Sebab, dana yang akan di dapat nagari sudah akan bertambah hingga lebih dari Rp1 milar.

Nagari dituntut harus siap dengan teknis pengelola keu­angannya agar nantinya tidak berurusan dengan aparat hu­kum. Bila nagari sudah siap dengan perangkatnya, ten­tunya bisa dipastikan tidak ada yang perlu ditakutkan nagari.

“Kalau takut, kita tidak akan maju-maju,” ingat Irfendi Arbi. (h/zkf/hel)