Soal Dana Bos

12 SMP Negeri Dinilai Tak Transparan


Rabu, 16 Maret 2016 - 04:03:16 WIB
12 SMP Negeri Dinilai Tak Transparan

PADANG, HALUAN — Lembaga Anti korupsi Integritas yang beralamat di Jalan Ikhlas XI Nomor 16 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur menggelar jumpa pers terkait dengan pengelolaan anggaran di sekolah yang dinilai tidak transparan untuk dipubilkasikan ke masyarakat.

Hal ini disampaikan lang­­sung oleh Koordinator Integritas, Arief Paderi ke­marin (15/3) kepada se­jum­lah awak media. Arief meng­klaim, pihaknya telah me­lakukan penelitian sejak tanggal 10 Februari 2016 lalu dengan tujuan adalah Se­kolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang ada di Kota Padang.

Baca Juga : Ditinggal Pasangannya Mahyeldi, Hendri Septa: Selamat Bertugas Pak Gubernur!

“Upaya permintaan in­for­masi dan data ini ber­tujuan untuk menguji trans­paransi informasi pe­nge­lo­laan anggaran dana ope­ra­sional Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekaligus menilai akuntabilitas pe­nge­lolaan anggaran. Ka­mi (Integritas, red) menilai, transparansi informasi ada­lah hal terpenting dalam pe­ngelolaan anggaran, dalam hal ini sekolah,” tutur Arief.

Sebanyak 12 SMP Ne­geri yang ada di Kota Pa­dang menjadi sampel pe­nelitian dari lembaga anti ko­­rupsi tersebut. Arief ber­alasan, bahwa ia memilih SMP sebagai objek pene­litian karena akses yang gam­pang untuk men­da­pat­kan informasi.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Kamis 25 Februari 2021

“Selain karena ke­mu­dahan akses yang kami pikir awalnya, 12 SMP yang kami jadikan sampel itu sendiri adalah SMP N 1 Padang, SMP N 2 Padang, SMP N 3 Padang, SMP N 4 Padang, SMP N 5 Padang, SMP N 7 Padang, SMP N 8 Padang, SMP N 10 Padang, SMP N 12 Padang, SMP N 25 Pa­dang, SMP N 30 Padang, dan SMP N 31 Padang,” ungkapnya.

Dari hasil uji akses infor­masi yang dilakukan oleh Integritas terhadap 12 seko­lah tersebut, dengan men­gi­kuti alur permintaan infor­masi dan data yang diatur da­lam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, semua sekolah menolak per­min­taan informasi dan data yang diajukan Integritas.

Baca Juga : Pemko Padang Terima CSR Ambulance dan Mobil Operasional dari Bank Nagari Guna Tingkatkan Layanan Kesehatan

“Semua sekolah me­nya­takan menolak dengan ala­san informasi dan data me­ngenai pengelolaan ang­garan BOS tidak dapat dibe­rikan tanpa adanya izin dari Dinas Pendidikan Kota Pa­dang. Pihak sekolah me­wajibkan terlebih dahulu agar Integritas mendapatkan izin atau rekomendasi dari Disdik Kota Padang. Bah­kan di SMP N 8 Padang, surat yang disampaikan oleh Peneliti Integritas langsung ditolak dan dikembalikan, sehingga kemudian Peneliti Integritas mengirimkan surat tersebut melalui Kan­tor Pos,” ujarnya.

Arief menilai, tindakan pihak sekolah yang tidak bersedia untuk memberikan informasi dan data, pertama pihak sekolah tidak paham mengenai kewajiban untuk memberikan informasi pu­blik sebagaimana yang di­atur dalam UU Keter­bu­kaan Informasi Publik ter­sebut. Kedua, pihak sekolah sengaja tidak mau untuk transparan dan membuka informasi kepada publik.

Baca Juga : Belajar Billing Sistem, Perumda AM Kota Padang Disambangi Direksi PDAM Muaro Tebo

“Jika alasannya adalah yang kedua, tentu patut di­duga ada persoalan yang ingin disembunyikan oleh pihak sekolah terkait de­ngan pengelolaan anggaran dana BOS. Tindakan pihak seko­lah ini, tentu dapat meng­hambat upaya ke­ma­juan pendidikan. Dengan diham­batnya akses terhadap infor­masi publik terhadap pe­ngelolaan anggaran terse­but, maka akan menutup ruang bagi publik untuk menilai, mengkritik, dan mem­be­rikan saran kepada pihak sekolah dalam me­ngelola anggaran,” im­buhnya.

Integritas berencana da­lam waktu dekat akan mela­porkan persoalan tersebut kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, karena 12 sekolah tersebut dinilai tidak melakukan pelayanan publik secara baik.

Menanggapi ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pa­dang Habibul Fuadi yang dihu­bungi terpisah menga­takan jika ingin meminta data atau apapun terkait sekolah memang harus izin dinas dulu. Menurutnya hal itu memang prosedurnya di dalam bidang tugasnya, apa­lagi itu sebuah lembaga resmi yang ingin melakukan pene­litian. Lembaga yang akan dijadikan objek penelitian harus tahu, apa saja data yang diminta. Malah kalau ingin tahu data BOS harus melewati Kesbangpol.

“Saya memang tidak tahu lembaga apa yang mela­ku­kan penelitian. Karena saya se­dang dinas di luar kota sedang belajar. Tapi itu sudah pro­sedurnya yang saya ka­ta­kan,”ujarnya (h/mg-adl/ows)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]