Kembalikan Habitat Hewan Langka

Pengelolaan kawasan hutan seluas 780 ha dengan sistem kekeluargaan mungkin akan membuat Anda bertanya. Apakah mungkin bisa dilakukan? Dan Seperti apa hasilnya? Selama ini yang kita tahu pengelolaan hutan dilakukan dengan sistem yang terintegrasi dengan pengawasan dari dinas terkait yang kompeten.

Tidak ada salah untuk berkunjung ke kawasan hutan rakyat di Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Tempat yang mu­dah dijangkau dengan moda transportasi apapun. Bahkan hanya satu jam dari pusat Kota Padang atau menghabiskan waktu 25 menit dari Bandara Interna­s­ional Minangkabau (BIM).

Baca Juga : SKB 3 Menteri Terkait Pemakaian Seragam siswa Perlu Ditinjau Ulang

Banyak hal yang luar biasa yang bisa ditemui di kawasan ekowisata ini. Se­lain dapat belajar dengan alamnya yang masih terjaga, Anda juga dapat melihat hewan langka yang selama ini sudah sangat jarang dite­mui yaitu masyarakat se­tem­pat menyebutnya burung kuau.

Kuau yang dikenal mas­yarakat setempat serupa dengan burung merak de­ngan ekor panjang dan me­na­wan ketika terkembang. Sekretaris Camat, Batang Anai, Inda menyebutkan, burung kuau ini tidak lagi tampak semenjak 2013 lalu. Dimana saat itu kawasan hutan di Sungaui Buluh kritis karena pembabatan lahan.

Baca Juga : Jangan Ikuti! Iblis Penebar Hoaks Pertama

“Bahkan kami me­ngang­gap burung endemik ini sudah punah. Karena tidak lagi tampak wu­judnya,” ungkap Indra kepada Haluan di Padang Pariman saat kunjungan Jurnalistik ke lokasi perhutanan sosial Sumbar Selasa, (15/3) siang.

Namun, setelah kawasan hutan ini kembali ditata dengan dan dirawat burung endemik ini kembali terlihat di sekitar kawa­san hutan rakyat Sungai Buluh, Batang Anai.

Baca Juga : Surau Inyiak Djambek, Warisan Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam

“Bahkan beberapa warga me­ne­munkan beberapa lokasi yang tempat burung langka ini kawin,” terangnya.

Ditambahkan Walinagari Sya­ha­rudin bahwa semenjak kembali diperbaikinya hutan ini beberapa satwa lainnya seperti siamang (Sebangsa monyet, red) yang sebelumnya telah menye­berang ke hutan lain, kembali ke hutan rakyat Sungai Buluh, Keca­matan Batang Anai tersebut.

Baca Juga : Prabowo dan Habib Rizieq

“Sangat banyak manfaat yang bisa dirasakan 16.640 warga Sungai Buluh dengan dikelolanya hutan ini kembali. Mulai dari ketersediaan air bersih, udara yang segar, dan juga bisa dijadikan sumber perekonomian masya­rakat,” katanya kemarin.

Diceritakan Syaharudin, bah­kan pada 1998 lalu masyarakat Sungai Buluh pernah bertengaar karena kekurangan air. Karena saat itu hutan yang menjadi sumber air tidak dikelola seperti saat ini.

“Semua itu berubah setelah pengelolaan hutan ini diberikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat Sungai Buluh sudah paham dan mengerti bagaimana mengelola hutan bukan meru­saknya,” tandasnya.

Bahkan dengan kerjernihan dan ketersediaan air yang me­limpah Sungai Buluh menjadi pemasok air untuk BIM. “Tidak tertutup kemungkinan nantinya akan ada pengeloaan air kemasan di sini seperti di daerah Kabu­paten Solok dengan mata air Gunung Talang-nya,” ungkapnya.

Setali tiga uang dengan Sya­harudin Ketua Lembaga Penge­lola Hutan Nagari sungai Buluh, Ali Dt Rajo Panghulu menu­turkan, masyarakat di Sungai Buluh terus diberikan pendidi­kan dan pengetahuan tentang me­rawat dan menjaga hutan. Mas­ya­rakat diimbau untuk tidak me­rusak hutan dengan cara apa pun.

“Surat Keputusan (SK) pe­ngelolaan hutan rakyat ini me­mang baru kami terima 2013 lalu, namun dengan waktu tiga tahun sudah banyak yang bisa kami lakukan,” pungkasnya.

Ditambahkan anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Hasan Basri yang juga berasal dari pengurus LPHN Sungai Buluh di kawasan hutan rakyat ini juga tengah dikembangkan kawasan wisata keluarga dengan beberapa potensi yang ada seperti air terjun sarasah Sungai Buluh dengan ikan larangannya, serta beberapa kawasan hutan yang masih belum terjamah oleh ma­nusia.

“Banyak yang Anda bisa da­patkan jika berkunjung ke sini. Selain kawasan yang asri dengan hamparan sawah yang luas dan latar belakang hutan yang masih perawan akan membawa sensasi pelepas penat yang harus di­kunjungi,” jelasnya.

Masyud dari Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat pada Dirjen Per­hutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Masyarakat di Ke­menterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI meng­apre­siasi langkah masyarakat Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai dan juga pemerintah Kabupaten Padang Pariman dalam pengem­bangan hutan masyarakat.

Menurutnya banyak manfaat yang bisa didapat dari pe­nge­lolaan hutan selain hasil kayu yang memang mempunyai nilai jual. “Hasil kayu hanya mem­berikan masukan 5 persen, akan sangat berbeda dengan penge­lolaan hasil hutan non kayu yang dapat memberikan manfaat hing­ga 95 persen,” tandas Masyud.

Hasil hutan non kayu ini katanya dapat berupa hasil beru­pa karet dari pengembangan karet, durian, tanaman obat rumahan dan pengelolaan seba­gai ekowisata seperti kawasan sungai ikan larangan.

“Bahkan hutan ini apabila dimanfaatkan dengan baik akan menjadi sumber pangan nasional. Semoga terus dimanfaatkan dan dipertahankan. Ini modal besar untuk masyarakat Sungai Bu­luh,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Amin dari United Nation Deve­lopment Program (UNDP), bah­wa Sumbar masuk kedalam pro­vinsi yang difasilitasi UNDP untuk pengelolaan hutan rakayat dari enam provinsi yang jadi prioritas UNDP.

“Untuk provinsi lain seperti Riau, Sumatera Selatan, Kali­mantan Barat hanya pada pence­gahan kebakaran hutan. Diharap­kan ini menjadi penyemangat bagi masyarakat di Sungai Bu­luh,” katanya. ***

Laporan: ISRA CHANIAGO