Pemerintah Didesak Bubarkan Densus 88

JAKARTA, HALUAN — Ki­ner­ja serta cara penindakan dan pencegahan terorisme yang dilakukan Detasemen Khu­sus Anti Teror 88 (Den­sus 88), masih berbuntut pan­­jang pada reaksi pel­bagai pihak. Di Solo, ke­lom­pok massa yang me­na­ma­kan diri Mahasiswa Moslem Soloraya, Rabu (16/3) meng­gelar aksi unjuk rasa un­tuk mendesak pe­me­rin­tah untuk membubarkan Densus 88.

Desakan itu dilancarkan ratusan Mahasiswa Moslem Soloraya dalam aksi unjuk rasa di Bundaran Gladag Surakarta. Sebelumnya, Se­lasa (15/3), ratusan orang yang menamakan diri se­ba­gai Komunitas Nahi Mun­kar Solo (Konas), juga me­lak­ukan aksi demontrasi di lokasi yang sama. Intinya sama, rakyat mendesak pe­me­rintah untuk mem­bu­bar­kan Densus 88 Anti Teror.

Baca Juga : Resmikan KRL Yogyakarta-Solo, Jokowi : Moda Transportasi Negara Kita Harus Mengarah ke Ramah Lingkungan

‘’Densus 88 bubarkan, bubarkan, bubarkan. Den­sus 88 harus diadili, diadili. Harus diadili,’’ teriak se­orang pengunjuk rasa lewat pengeras sua­ra me­ga­phone.

Sambil membawa span­duk dan mengibarkan ben­dera, massa aksi meng­gelar orasi terbuka di bawah se­ngatan terik matahari. ‘’Den­sus 88 Antiteror telah mem­bunuh begitu banyak orang tanpa proses pe­nga­dilan. Nyawa-nyawa mela­yang tan­pa alasan yang jelas. Pem­bunuhnya tidak pernah di­proses melalui prosedur hukum yang jelas,” kata koordinator aksi, Rachmadi.

Baca Juga : Lewat Aplikasi PLN Mobile, Masyarakat Sudah Bisa Dapatkan Stimulus Listrik Maret Ini

Mahasiswa Moslem So­loraya juga menuduh Den­sus 88 sebagai penjajah dan kaki tangan asing yang ingin melemahkan Islam.

Karena itu, mereka me­minta pe­merintah untuk segera me­lakukan pem­bu­baran ter­hadap Densus 88 An­ti­te­ror. 

Baca Juga : Penyidik Terus Usut Kasus Dugaan Suap Benih Lobster, 4 Saksi Dipanggil KPK

Selain itu, pemerintah diminta segera memeriksa dan mengaudit setiap kasus yang dilakukan Densus 88. Selama ini, kata Rachmadi, Densus 88 dinilai tidak beres dalam menangani ka­sus tero­risme di Tanah Air.

‘’Kita juga akan me­nye­rahkan surat kepada Pre­siden Joko Wi­dodo un­tuk membubarkan dan me­nga­dili Densus 88,’’ kata Roch­madi.

Baca Juga : Tanah Bergerak di Purwakarta, 120 Rumah Dilaporkan Rusak

Audit Kinerja

Pengamat terorisme Ha­rits Abu Ulya me­ngatakan, diperlukan audit terkait kinerja Densus 88. Me­nurutnya, jika audit tak juga dilakukan, pasukan khusus tersebut akan bekerja de­ngan menyalahi prosedur hukum yang berlaku. 

“Kepentingan audit ini krusial dan sebenarnya ti­dak hanya karena ada mo­mentum Siyono ini. Selama ini, tidak ada transparansi yang bisa dilihat dari cara Densus 88 bekerja,” ujar Harits, Rabu (16/3).

Menurut Harits, dengan tidak adanya keterbukaan, kinerja dari Densus 88 tak dapat terkontrol dengan tepat. Akibatnya, terjadi perbuatan yang tak dapat dipertanggungjawabkan, salah satunya adalah seperti kematian yang terjadi pada terduga teroris.  

Menurut Harits, selain audit yang memang men­desak untuk dilakukan, di­butuhkan lembaga pe­nga­was khusus untuk me­nga­wasi kinerja dari Densus 88. Hal ini agar pasukan itu bisa bertindak lebih profesional dalam setiap operasi teroris yang dilakukan. “Lembaga pengawas dibutuhkan ke depan agar Densus 88 lebih profesional,” kata Harits. (h/yan)