Peserta BPJS Mandiri Resah

PADANG, HALUAN — Rencana kenaikan iuran bulanan peserta mandiri BPJS (Badan Pe­nye­lenggara Jaminan Sosial) disam­but dingin peserta asuransi jami­nan kesehatan nasional ini. Mere­ka resah dengan rencana kenaikan tersebut karena dianggap mem­beratkan, terutama bagi anggota keluarganya cukup banyak.

Menurut Kepala Unit Hukum Komunikasi Publik dan Ke­patuhan BPJS Cabang Padang, Saiban Sidauruk iu­ran JKN untuk pe­serta mandiri  atau Pekerja Bukan Pe­nerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pe­kerja, untuk ruang rawat kelas III dari Rp25. 500/orang/bulan naik menjadi Rp30.000/orang/bulan. Peserta dengan ruang rawat kelas II dari Rp42.500/orang/bulan naik men­jadi Rp51.000/orang/bulan. Dan peserta kelas I dari Rp59. 500/orang/bulan naik menjadi Rp80.000/orang/bulan.

Baca Juga : Hendri Septa Serahkan SK Pengangkatan bagi 112 P3K di Lingkungan Pemko Padang Formasi 2019

Penyesuaian iuran juga ber­laku untuk peserta PPU dari PNS, TNI/Polri, pejabat negara, pim­pinan dan anggota DPRDD, pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5 persen dari gaji atau upah perbulan. Ketentuan­nya, 3 persen dibayar pemberi kerja dan 2 persen dibayar peserta.

“Peserta yang ditanggung pemerintah baik melalui APBN maupun APBD Sumbar, juga disesuaikan menjadi Rp23.000/orang/bulan dari sebelumnya Rp19.225/orang/ bulan. Namun anggarannya sudah ditanggung pemerintah,” ujar Saiban

Baca Juga : 112 Orang Terima SK Pengangkatan di Lingkungan Pemko Padang, Terbanyak Formasi Guru

Pembahasan penyesuaian iuran ini sudah dibahas sejak lama dengan melibatkan sejum­lah kementerian terkait dan selu­ruh stakeholder. Penyesuaian ini merupakan perhitungan aktuaris oleh para ahli, termasuk reko­mendasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Pertimbangan penyesuaian iuran ini adalah untuk keberlanjutan program.

“Penyesuaian untuk peserta kelas III menjadi Rp30.000 masih dibawah bottom line yang direkomendasikan DJSN Rp36. 000. Jadi pemerintah masih mengalokasikan tambahan di APBN untuk memenuhi bottom line itu,” terang Saiban didam­pingi Pengurus Persi Sumbar Gustavianov, Dinas Kesehatan Sumbar diwakili Achmad Mar­danus dan jajaran BPJS Cabang Padang lainnya.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Jumat 05 Maret 2021

Dengan penyesuaian iuran ini, maka ada beberapa pening­katan manfaat yang akan dipero­leh masyarakat, seperti pening­katan kualitas layanan, pening­katan akses layanan, kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Per­ta­ma (FKTP) dapat dilakukan melalui kontrak berbasis komit­men pelayanan, dan tambahan manfaat layanan KB dan peme­riksaan medis dasar di RS (UGD).

Ditambahkan Gustavianov, ada 10 penyakit yang pasiennya dominan peserta JKN BPJS, seperti penyakit janjung dan penyakit dalam. Keluhan dari rumah sakit anggota Persi, tarif yang dibayar pemerintah cukup rendah untuk penyakit ini.

Baca Juga : Sebanyak 2.500 Pedagang Pasar di Kota Padang Divaksinasi

Mengeluh

Salah satu peserta BPJS kese­hatan Mandiri, Rahmi (35) justru mengeluh menanggapi rencana kenaikkan tarif pembayaran. Menurutnya, kewajiban pem­bayaran bulanan yang harus ia bayarkan dengan anggota ke­luarganya selama ini saja susah diusahakan. Namun jika naik tarifnya berarti biaya semakin bertambah lagi. “Agak keberatan juga bila naik tarif ini. Biasanya saja ikut BPJS kelas III supaya lebih irit karena harus membayar tiga anggota keluarga setiap bulannya. Sekarang malah naik, namun jika sudah keputusan mau gimana lagi,” ungkap warga Kecamatan Padang Timur itu pasrah.

Selain itu, peserta BPJS Kese­hatan Mandiri yang memilih Kelas I untuk pembayarannya juga terkejut dan resah dengan informasi kenaikkan ini. Yandi (35) peserta BPJS Kesehatan Kelas I yang membayar Rp59. 000 per bulan sangat keberatan dengan kenaikkan tersebut. “Sa­ya sudah dua anggota keluarga yang harus bayar BPJS Kesehatan Mandiri ambil kelas I. Jika naik sangat keberatan karena saat ini harus menambah iuran per bulan lagi,” terangnya.

Keberatan juga datang dari Arsukman Edi. Secara pribadi, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD K SPSI) ini menilai hal ini sangat memberatkan, terutama pekerja bukan penerima upah atau peda­gang yang berkeluarga, kenaikan iuran semakin memperbesar pengeluarannya. Belum lagi bi­cara upah yang dinilainya masih relatif kecil untuk wilayah Sumbar.

“Namun, secara organisasi, DPD K SPSI Sumatera Barat belum bisa mengomentari dan mengambil sikap, karena belum di bahas dalam rapat pengurus. Termasuk membaca isi Perpres tersebut secara utuh, sehingga belum mengetahui sasaran dari Perpres tersebut,” kata Arsuk­man Edi ketika diwawancari Haluan lewat telpon.

Namun, Ketua DPP Apindo (Dewan Pengurus Provinsi Aso­siasi Pengusaha Indonesia)  Sum­bar Muzakir Azis mengakui pihaknya tak memper­masalah­kan kenaikan iuran tersebut karena yang mengalami kenaikan hanya untuk peserta mandiri. “Dari yang saya baca sekilas, kenaikan iuran yang dimaksud Perpres Nomor 19 tahun 2016 tersebut hanya untuk peserta tidak penerima upah, atau peserta mandiri. Sedangkan pekerja penerima upah masih tetap. Namun, nanti akan dipelajari lagi maksudperpres tersebut,” kata Muzakir

Kritisi Layanan

Sementara itu, anggota DPRD Sumbar Hidayat men­desak pemerintah turut mengkaji sisi layanan yang diberikan BPJS pada peserta. “Jika iyuran me­mang naik mesti ada evaluasi. Dengan kata lain harus ada peningkatan yang didapat mas­yarakat pada pelayanan yang didapat dari BPJS,” tutur anggota Komisi V DPRD Sumbar ini.

Politisi Gerindra ini me­ngakui kebijakan ini bukan ma­suk dalam otoritasnya karena menjadi kebijakan nasional, se­hingga tak bisa mempengaruhi terlalu dalam. Kendati demikian, ia akan mendesak agar persoalan pelayanan dan kekurangan lain untuk dievaluasi dan akan me­manggil BPJS ke DPRD dan mempertanyakannya.

Senada dengan Hidayat, Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Apris Yaman menyebutkan jika pelayanan yang didapat peserta BPJS telah maksimal, pertanyaan tentang tujuan menaikkan iuran tentunya juga tidak akan muncul. (h/win/vie/mg-fyt/len)