Mahasiswa Desak Jaksa Usut Penggunaan Anggaran Pilkada


Jumat, 18 Maret 2016 - 03:35:24 WIB
Mahasiswa Desak  Jaksa Usut Penggunaan Anggaran Pilkada

Payakumbuh, Haluan — Aliansi Mahasiswa Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota mendesak Kejaksaan Negeri Payakumbuh untuk melakukan pengusutan terhadap penggunaan Angga­ran Pemilihan Kepala Daerah oleh KPU setempat.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator  Aliansi Mahasiswa Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota Muhammad Fauzan dan Fadli Riansyah pada Kamis (17/3) kemarin. “Dengan telah adanya temuan dari Panitia Khusus Pemilukada DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dan telah diterima oleh Kejaksaan. Karena itu kita desak jaksa untuk menindak lanjuti apa yang telah diserahkan oleh Pansus DPRD Limapuluh Kota,” terang mereka.

Baca Juga : Angka Kematian Karena Covid-19 di Sumbar Mencapai 647 Kasus

Dikatakan Fadli Riansyah, dengan telah adanya rekomendasi Pansus Pilkada DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dan dokumen rekomendasi tersebut sudah diterima Kejaksaan, sehingga publik harus me­ngetahui sejauh mana langkah kejaksaan terhadap temuan Pansus tersebut.

“Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Harus ada kejelasan yang tegas dari kejak­saan. Kalau mereka (KPU) melanggar hukum dalam penggunaan anggaran, harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini yang kami minta,”tegas mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muhammadyah Sumatera Barat tersebut.

Baca Juga : Positif Corona di Sumbar Bertambah 22 Orang dan Sembuh 30 Kasus

Hal senada juga diungkapkan Ketua Bidang Lingkungan Hidup Hukum dan Ham HMI Sumbar Pebriansyah, temuan terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran Pilkada harus segera dituntaskan oleh penegak hukum.

Hal itu, terang mahasiswa Pasca Sarjana Unand Padang tersebut, supaya kedepannya tidak ada lagi gonjang-ganjing terhadap Pilkada Kabupaten Limapuluh Kota. Tak hanya itu, Pebriansyah mengaku siap untuk mendorong  persoalan hukum terhadap  dugaan penyalahgunaan anggaran Pilkada Limapuluh Kota sebesar Rp16 Miliar sesuai dengan temuan Pansus Pemilukada ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca Juga : Perdagangan Miras, Pemkab Solsel Telah Melarang Secara Aturan

“Ini kedepannya, supaya ada titik terang dan kejelasan hukum terhadap dugaan-dugaan yang selama ini muncul di tengah-tengah masyarakat. Apabila ada pelang­garan hukum dalam penggunaan anggaran , harus dituntaskan secara hukum,” terangnya.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Hasbih menuturkan, berda­sarkan dokumen temuan yang diterima dari Pansus Pilkada DPRD Kabupaten Lima­puluh Kota, segera melakukan pengusutan terhadap adanya dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut.

Baca Juga : Sumbar Bakal Konsumsi Produk Organik Nutrisi Alami Laa Roiba

“Dokumen temuan dari Pansus Pilkada tengah ditelaah kejaksaan. Dalam waktu dekat, kita akan mengundang KPU Lima­puluh Kota dalam klarifikasi terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran Pilkada,” ungkap Hasbih.

Hasbih mengakui, tidak main-main untuk mengusut tuntas terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran Pilkada tersebut. “Kita tidak main-main terhadap kasus ini. Apalagi dengan telah terbitnya dokumen temuan atau rekomendari dari Pansus Pemilukada DPRD Kabupaten Limapuluh Kota,” pungkasnya. (h/ddg)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]