Sosialisasikan Perpres Nomor 19 Tahun 2016

BUKITTINGGI, HALUAN — Badan Pe­nye­lenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bukittinggi sosialisasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016, ten­tang perubahan kedua atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan.

Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Ru­jukan (MPKR) BPJS Kese­hatan Cabang Bukittinggi, Fauzi Lukman mengatakan, dalam Perpres tersebut terda­pat beberapa perubahan-pe­ru­bahan penting yang perlu diketahui oleh masyarakat.

Baca Juga : Dongkrak Taraf Hidup Petani, Pengembangan Tanaman Porang Jadi Program Unggulan Satu Desa di Solsel

Seperti penambahan ke­lompok peserta PPU dan penyesuaian hak kelas pera­watan peserta PPU. Dalam hal ini dimana pimpinan dan anggota DPRD dimasukan dalam kategori PPU. Selain itu, iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah yang terdiri atas PNS anggota TNI, Polri, Pejabat Negara, pimpinan dan ang­gota DPRD , pegawai peme­rintah non pegawai Negeri sebesar 5 persen dari gaji atau upah perbulan.

‘’Tidak hanya itu, dengan terbitnya Perpres 19 ini, juga terdapat peningkatan manfaat pelayanan kesehatan, seperti peningkatan kualitas pela­yanan kesehatan, penyesuaian rasio distribusi peserta dengan FKTP (puskesmas, klinik pra­tama dokter praktek dan per­ora­ngan),” jelasnya saat so­sialisasi BPJS Kesehatan, Rabu (16/3).

Baca Juga : Sebanyak 27.798 Orang di Sumbar Telah Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Sedangkan untuk  iuran peserta Pekerja Bukan Pe­nerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja, Mulai 1 April 2016 juga mengalami kenaikan iuran, yakni untuk kelas I dari Rp59.500 menjadi Rp80.000, Kelas II dari Rp42.500 menjadi Rp51.000 dan Kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp30.000. Kemudian untuk iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) naik dari Rp19.225 menjadi Rp23.000 dan telah diberlakukan sejak Januari 2016.

Sementara itu Kepala Unit Huku, Komonikasi Pu­blik dan Kepatuhan BPJS, Masri Bakri menambahkan, saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Bukittingi sampai Februari 2016 sebanyak 909.167 dari 5 daerah, yakni Bukittingi, Agam, Padang Panjang, Pasa­man Dan Pasaman Barat. Dalam kegiatan sosialisasi ini juga turut dihadiri Kepala Dinas Kesahatan Kota Bukit­tinggi, Syofia Dasmauli.

Baca Juga : Positif Corona di Sumbar Bertambah 87 Orang, Total 29.467 Kasus

Masyarakat Bingung dengan Kenaikan BPJS

Sementara itu, terkait de­ngan rencana kenaikan iuran premi Badan Penyelanggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Mandiri pada setiap kelas mencemaskan masya­rakat miskin. Masyarakat kecil bingung dengan upaya ke­naikan tersebut apalagi beban hidup masyarakat semakin sulit seharusnya BPJS mem­berikan keringanan, bukan sebaliknya.

Baca Juga : Deklarasi Tolak KLB, Tegaskan Demokrat Solid dan Tegak Lurus dengan AHY

Salah seorang masyarakat Lubuk Basung, Yudia Kamis (17/3) mengatakan, di tengah sulitnya perekonomian mas­yarakat sekarang tidak layak jika apapun itu dinaikkan. Apalagi BPJS yang pada da­sarnya bertujuan untuk mem­bantu masyarakat. Bagi mas­yarakat ekonomi lemah ten­tunya ini sangat tidak pas. 

“Saya sangat tidak setuju dengan kenaikan ini. Sebagai masyarakat kecil seharusnya kami diberikan keringanan bukan sedikit-sedikit naik. Pada dasarnya BPJS fungsinya membantu masyarakat mis­kin,” katanya.

Diakatakan Yudia, apabila benar terjadi kenaikan, ba­gaimana nasib masyarakat yang golongan ekonomi le­mah. Banyak masyarakat yang tak sanggup masuk dengan bayaran premi BPJS sekarang, tidak sedikit pula yang me­nunggak apalagi naik, tentu tambah banyak masyarakat enggan masuk. 

Sementara salah seorang warga lain, Yusri, pemerintah harus lebih objektif dalam menaikan iuran BPJS karena fungsi dari badan tersebut pada dasarnya untuk kemas­lahatan masyarakat bukan untuk komersial.  (h/tot/yat)