Identitas Minangkabau Terancam Hilang Karena Kawin Sasuku


Jumat, 18 Maret 2016 - 03:48:00 WIB
Identitas Minangkabau Terancam Hilang Karena Kawin Sasuku

PADANG, HALUAN Kawin sasuku adalah hal tabu di Minangkabau. Bahkan, orang yang melakukannya dapat dikenakan sanksi paling menakutkan di Minangkabau, yaitu dibuang sapanjang adat. Namun, tak disangkal praktik ini masih terjadi di tengah-tengah masyarakat. Segala resiko dianggap sebagai angin lalu yang bisa dikondisikan.

Ketua Bundo Kanduang Sumbar, Puti Reno Raudhah Thaib, kepada Haluan¸ Ka­mis (17/3) mengatakan, adat yang telah diwariskan turun-te­murun sejak nenek moyang tentu dibuat dengan landasan dan alasan yang kuat. Me­le­wati pertimbangan baik dan buruk dengan tujuan menjaga ke­mas­lahatan dan me­n­jauh­kan dari kemudaratan. Ter­ma­suk pada urusan perkawinan.

Baca Juga : Dinkes Kota Padang Sebut Vaksinasi Tahap Kedua Targetkan Lansia dan Aparat Pelayan Publik

“Dasarnya, orang sekaum tidak boleh kawin sasuku. Aturan dalam adat ini me­ngan­dung upaya preventif (pen­cega­han) bagi ke­mas­la­hatan dalam kehidupan orang Minang. Ka­win sasuku dapat merusak struktur dalam ke­luarga luas di Minangkabau. Membuat struktur keluarga di rumah gadang menjadi rusak. Padahal struktur du­duk di atas rumah gadang saja sudah jelas, sesuai dengan fungsinya dalam ka­um,” kata Puti Reno.

Ditambahkannya, secara ilmu pengetahuan, per­ka­wi­nan sasuku juga berpotensi besar menghasilkan ke­turun­an yang terganggu secara fisik atau pun secara mental. Hal ini dapat dibuktikan melalui data-data konkrit dalam be­berapa hasil penelitian.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Selasa 02 Maret 2021

“Meskipun dalam Islam tidak ada larangan untuk me­ni­kahi sepupu dari jalan ibu, tapi dalam Islam itu bukan sesuatu yang biasa. Dan melalui beberapa referensi diketahui bahwa perkawinan dengan hubungan darah yang dekat berpotensi melahirkan ke­tu­runan yang terganggu secara fisik dan mental. Dari sini saja kita dapat memahami begitu pentingnya upaya pre­ventif yang dilakukan nenek moyang terkait hal ini,” katanya lagi.

Lebih gamblang lagi, Pe­nga­mat Ilmu Budaya Uni­ver­sitas Andalas (Unand), Ha­sa­nud­din, menilai bahwa ke­ru­sa­kan identitas atau bahkan kehilangan identitas ke­mi­nang­­kabauan akan se­ma­kin nyata melalui ancaman prak­tik ka­win sasuku. Fungsi or­ang per orang dalam kaum tidak lagi ber­jalan, dan terus ber­lanjut hingga ke ting­kat nagari dan tataran lebih tinggi.

Baca Juga : Pipa Perumda AM di Sungai Lareh Padang Bocor, Ini Daerah Terdampak

Menurutnya, ter­jadinya kawin sasuku adalah bukti longgar­nya ikatan adat di te­ng­ah-tengah masyarakat. Di mana masyarakat dalam na­gari melihat aturan pe­la­ra­ngan­nya sebagai hal kolot dan tidak penting untuk diper­tahankan, se­hing­ga dengan mudah di­labrak dan dilanggar.

“Adat melarang or­a­ng dari suku yang sama da­lam satu nagari atau kaum. Ini sudah jelas dan tak perlu lagi di­per­debatkan. Karena sudah pasti praktik ini akan meng­hadir­kan permasalahan yang me­ngganggu struktur ke­luar­ga komunal (luas) di Minang­kabau,” tegasnya.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Senin 01 Maret 2021

Saat kawin sasuku terjadi, lanjut dosen Jurusan Sastra Daerah di Fakultas Ilmu Budaya Unand ini, struktur dalam keluarga komunal akan terganggu, dampaknya setiap persoalan yang terjadi di dalam kaum akan sulit untuk diselesaikan karena sudah saling kait-mengait antara satu dengan yang lain. Akibatnya, ada yang merasa dimenangkan dan dirugikan, sehingga hubungan dalam keluarga luas akan rusak.

“Jika hubungan dalam keluarga luas itu sudah rusak, kerusakan akan berlanjut ke struktur sosial dalam nagari. Contoh, jika ada pertemuan adat dalam nagari, setiap kaum harus mengutus peng­hulu kaumnya, tapi di dalam kaum itu, ada pihak yang tidak menyenangi keterwakilan penghulu tersebut, sehingga hasil dalam pertemuan tidak diakui dan lain sebagainya,” jelas Hasanuddin.

Kemudian, rusaknya str­uk­tur sosial nagari akan me­n­ye­­babkan kabur atau ter­ki­kis­nya identitas Minangkabau itu sendiri. Jadi, pembiaran prak­tik kawin sasuku bisa disebut sebagai upaya men­ga­burkan identitas Minangkabau.

Dalam hal ini, Ha­sa­nud­din berharap agar pemerintah daerah memiliki perangkat yang mampu mengawasi agar praktik kawin sasuku tidak terulang lagi di kemudian hari.

“Perangkat tertinggi di suatu nagari itu tentu kerapa­tan adatnya. Tapi persoalan ini seolah tidak menjadi anca­man yang serius bagi peme­rintah daerah kita. Seharunya ada perangkat yang menga­wasi hal ini,” katanya lagi.

Namun menurutnya lagi, pelarangan kawin sasuku sedikit melonggar apabila pasangan berasal dari nagari yang berbeda. Menurut Ha­sanuddin, jika memang lain nagari, kemungkinan ke­rusa­kan struktur keluarga luas tidak ada. Karena keduanya berasal dari dua keluarga luas yang berbeda.

“Jika beda nagari masih bisa ditolerir. Konflik yang akan timbul nyaris tidak ada. Paling mungkin itu masalah ditemukan saat gelaran upa­cara adat antar nagari,” pung­kasnya. (h/isq)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]