Wagub Tak Setuju Rasionalisasi ASN


Jumat, 18 Maret 2016 - 03:53:26 WIB
Wagub Tak Setuju Rasionalisasi ASN

PADANG, HALUAN —  Wa­­kil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit tidak setuju de­ngan rasionalisasi Apa­ratur Si­pil Negara (ASN) go­longan II atau SLTA se­de­rajat di seluruh Indonesia. Me­nurutnya data dan sum­ber dana untuk pesangon juga tidak jelas.

“Data tidak jelas berapa jumlahnya? Kemudian dari mana uang pesangonnya akan dicarikan?” kata Nas­rul Abit kepada media ke­marin di Padang.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Senin 01 Maret 2021

Namun, untuk me­ngan­tisipasi hal tersebut, Nasrul Abit meminta dan me­ng­ha­rapkan agar ASN yang tama­tan SLTA sederajat untuk dapat melanjutkan pen­di­dikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti Diploma III bahkan kalau bisa ke tingkat Sarjana.

“Tujuannya baik kok, yakni memberikan ke­nya­manan bagi para ASN ter­s­e­but dalam bekerja sampai pensiun nanti,” sebutnya.

Baca Juga : 1 Hektare Sawah di Gurun Laweh Padang Rusak Akibat Diserang Hama Wereng

Selain itu Wakil Gu­bernur juga menyinggung, apa­bila ASN memiliki pen­didikan yang lebih tinggi dari SLTA sederajat, maka secara oto­matis akan me­nambah il­mu, sehingga kua­litas ki­nerja ASN akan terus meningkat.

“Saya sangat meng­ha­rapkan hal tersebut ter­wujud, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang men­ce­maskan bagi para ASN, ter­u­tama ASN tamatan SLTA sederajat,” harapnya.

Baca Juga : Hendri Septa Lepas 30 Pejabat Eselon III Pemko Padang Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator

Badan Kepegawaian Dae­rah (BKD) Sumbar men­catat ada sekitar 3.139 Pe­gawai Negeri Sipil (PNS) dengan ijazah SD, SMP, dan SMA yang akan pensiun dini di lingkungan Pemprov Sum­bar jika rasionalisasi PNS benar-benar dilakukan.  Da­ri catatan BKD dari 3.139 di antaranya, 2.817 ASN ber­la­tar belakang SMA, 177 orang SMP dan 145 orang SD.

 Kepala BKD Sumbar, Jayadisman mengatakan, Pemerintah Sumbar masih membutuhkan setidaknya 1.250 orang PNS. Usulan ini pun telah dikirim se­menjak tahun 2015 la­lu. ”Na­mun, karena mo­ra­to­rium kita masih menung­gu usulan ini untuk di­ka­bulkan,” katanya.

Baca Juga : PLTU Teluk Sirih Disiapkan Pemko Padang untuk Ketersediaan Energi Listrik Bagi Investor

Untuk kekurangan PNS saat ini pada bidang ad­mi­nistrasi mengingat akan ada pensiun besar-besaran pada 2017 mendatang. Sementara untuk tenaga guru itu sudah berlebih apalagi seiring de­ngan penarikan ke­we­nangan Sekolah Me­nengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) dari kabupaten/kota ke provinsi.

“Saat ini kita sedang memikirkan untuk gaji guru yang nantinya sudah men­jadi ASN provinsi. Jadi, untuk jalur lainnya kita tunggu saja regulasi, karena kalau masih dipaksakan untuk menambah pegawai, gajinya dari mana,”  ka­tanya. (h/isr)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]