Pejabat Bakal Kehilangan Jabatan

PADANG, HALUAN — Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral, akan dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi. Namun soal pegawainya, tidak serta merta dibawa provinsi. Sebagian tetap berada di kabupaten/kota.

Hal ini dikatakan Kepa­la ESDM Sumbar, Marzuki Mahdi saat dihubungi Ha­luan Jumat, (18/3) siang di Padang. Menurutnya, yang akan dibawa ke provinsi hanya beberapa bidang yang memang dibutuhkan. Se­men­tara yang sebagian lain­nya tetap berada dan be­kerja di kabupaten/kota.

Baca Juga : Dinkes Kota Padang Sebut Vaksinasi Tahap Kedua Targetkan Lansia dan Aparat Pelayan Publik

“Ketika penarikan kewe­nangan dilakukan, PNS yang sebelumya ada di kabu­paten/kota hanya pindah meja saja dari yang sebe­lum­nya. Sementara yang tidak dibawa, tetap berada di dae­rah dan menjadi pegawai daerah,” ungkapnya.

Namun, Marzuki belum bisa menyebutkan berapa jumlah PNS yang akan di­bawa ke provinsi mengingat saat ini pihaknya masih menunggu laporan Per­so­nel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) dari kabupaten/kota.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Selasa 02 Maret 2021

“Setelah dapat nantinya P3D baru kita bisa hitung berapa jumlah pegawai yang ke provinsi. Tentu sesuai kebutuhan bidang di pro­vinsi,” ujarnya.

Ke depan ESDM juga tengah mengkaji apakah akan ada Cabang Dinas atau UPTD di daerah meng­gantikan dinas setelah pe­narikan kewenangan ini.

Baca Juga : Pipa Perumda AM di Sungai Lareh Padang Bocor, Ini Daerah Terdampak

“Kita belum tahu apa bentuknya nanti di ka­bu­paten/kota, apakah akan dibentuk UPTD atau Ca­bang Dinas,” katanya.

Hanya saja untuk pem­bentukan cabang dinas atau nama lainnya, tidak akan sebanyak dinas yang ada saat ini. Mungkin diper­lukan sekitar lima atau empat cabang dinas saja, ter­gantung pertimbangan lokasi.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Senin 01 Maret 2021

“Sekarang ada 19 ESDM kabupaten/kota. Namun setelah ditarik ke provinsi hanya akan ada empat atau lima saja yang di­perlukan. Misalnya, untuk Ka­bupaten Dharmasraya, Sijun­jung dan Kota Sawahlunto, hanya ada satu cabang dinas. Begitu selan­jutnya sesuai dengan lokasi,” ungkapnya.

Hanya saja rencana ini baru dalam pembahasan. Pihaknya masih menunggu P3D dari kabu­paten/kota.

PNS Tak Perlu Cemas

Untuk menghadapi penye­rahan kewenangan, beberapa SKPD kabupaten ke provinsi, Pemkab Solsel sudah melakukan pendataan pegawai maupun aset. Diperkirakan sekitar 300 PNS dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Bagian KB, Dinas Kehu­tanan dan Dinas ESDM yang dialihkan kewenangannya.

“Jumlah terbanyak di Dinas Pendidikan, mulai dari guru sampai pegawai TU SMA.

Nantinya, pengelolaannya diserahkan ke provinsi namun tetap berada di kabupaten,” kata­nya.

Sementara, Kepala BKD Sol­sel, Erwin Ali menyebutkan, untuk kebijakan mengenai pega­wai pihaknya belum bisa berbuat banyak karena belum ada Perda yang mengatur.”

Seorang pegawai di Dinas ESDM, Zilhimri mengaku hanya mengikuti saja karena memang amanah UU.

“Kita berharap, setelah pe­nge­lolaannya di provinsi nantinya menjadi lebih baik,” tutupnya.

Begitu juga Pemkab Si­jun­jung. Menurut Sekdakab Si­junjung, AT Rohendi, pengalihan sejumlah kewenangan dari kab­u­paten/kota ke provinsi sudah ditindaklanjuti. Saat ini sedang dilakukan inven­tarisasi personel oleh  masing-masing SKPD terkait.

Namun pihaknya belum me­ngetahui secara pasti, berapa jum­lah personil yang akan dis­e­rahkan ke provinsi dan yang tinggal di kabupaten.

“Jumlahnya saya tidak tahu pasti karena dihimpun tim P3D,” ucap AT.Rohendi.

Diakuinya, pengalihan be­berapa kewenangan atau urusan ke provinsi, mengakibatkan se­jum­lah pejabat di kabupaten/kota kehilangan jabatan. Namun be­gitu, ia minta personil yang menduduki jabatan tersebut, tidak perlu cemas. Soalnya, Pem­kab masih menunggu perubahan PP Nomor 41 Tahun 2014 ten­tang susunan organisasi pe­rang­kat daerah.

“Tidak perlu cemas, be­ker­jalah seperti biasa, karena jabatan itu adalah amanah. Kita  masih menunggu revisi PP Nomor 41 Tahun 2014,” ucap Sekdakab AT Rohendi.

Senada dengan Sekdakab Sijunjung, Kepala Dinas Ke­hutanan Kabupaten Sijunjung, Khairal menyebutkan, pihaknya telah melakukan pendataan per­sonil terkait pengalihan kewe­nangan kehutanan ke provinsi.

“Pendataan sudah dilakukan. Hasilnya akan kami ekspos de­ngan Bupati, Kamis (24/3),” katanya.

Kata Khairal, pendataan per­sonil tersebut mengacu Perka BKN Nomor 2 TAHUN 2016 ten­tang pelaksanaan pe­ngalihan pe­gawai negeri sipil dae­rah kabu­paten/kota yang melak­sanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan selain yang me­lak­sanakan taman hutan raya kabu­paten/kota menjadi PNS daerah provinsi. (h/isr/jef/azn)