Ekonomi Politik Petani Sawit Sumbar


Sabtu, 19 Maret 2016 - 03:53:48 WIB
Ekonomi Politik Petani Sawit Sumbar

Berkebun sawit itu gampang-gampang susah. Bahkan belakangan ini, susahnya lebih banyak ketimbang gampangnya. Harga jual yang berbeda itu sudah biasa, karena kebun sawit rakyat Kabupaten Agam Sumbar dicap tak berstandard korporat lantaran dikelola secara mandiri.

Yang penting berbuah, petik, kemudian hubungi teng­kulak, barang ditimbang, lalu terima uang. Berapapun harga tak jadi soal. Toh jika ditawar-tawarpun, harga tetap mangkrak ogah bergerak, alih-alih naik, yang ada kian meluncur ke bawah.

Baca Juga : SKB 3 Menteri Terkait Pemakaian Seragam siswa Perlu Ditinjau Ulang

Jika terus ditawar, teng­kulak kesal, tak jadi sawit diganti pakai uang. Jika tak jadi, uang gagal masuk saku. Persoalanya, sawit tak mung­kin dimakan pakai nasi, la wong bukan lalapan. Tak di­jual, ujung-ujungnya busuk. Sawit busuk, uang tak dapat, anak bini mau makan apa. Anak sekolah diongkosin pakai apa. Bensin motor mau dibayar pakai daun singkong, tentu tak mungkin. Kebun sawit kepunyaan sendiri itu secara bisnis punya logika tersendiri, jika tak mau dibi­lang logika terlantar, logika buangan para pembesar.

Berbeda dengan sawit kor­po­rasi atau sawit koperasi yang sudah jadi anak asuh korporasi (konglomerasi). Mereka tinggal produksi, sistem dan standard telah ditetapkan, hargapun tentu te­lah disepakati untuk jangka waktu tertentu. Konon, ko­perasi-koperasi ini adalah badan usaha-badan usaha dari marga atau suku tertentu, jika tak mau saya bilang sebagai atm berjalan para petinggi adat. Entah warga sukunya makan ayam atau bangkai ikan bersayur singkong, ma­kan pakai piring atau tem­purung, itu lain soal. Sawit tetap berproduksi, gocek pengelola dan pembesar-pem­besar adat makin beng­kak, hidupnya kian men­te­reng. Bahkan konon ada yang menyewa bodyguard karena merasa parno jangan-jangan ada warga suku yang tak teri­ma dengan ketimpangan yang disengaja ini.

Baca Juga : Jangan Ikuti! Iblis Penebar Hoaks Pertama

Lucunya itu memang diba­gian ini, sudahlah mereka menikmati sendiri-sendiri, harga sawit yang didapat dari pabrik pengolahan adalah harga istimewa pula. Kurang apa coba hidup mereka. Ko­non uang saku miliaran sudah menjadi rahasia umum. Mobil mentereng ditengah nagari sudah menjadi pemandangan biasa. Maksudnya peman­da­ngan yang dipaksa terasa biasa, daripada uang mereka dipaksa bekerja untuk menakut-nakuti para penentang tetua, ya men­­ding dianggap biasa saja. Ya tetua, tetua adat maksudnya, setidaknya begi­tulah mereka mem-branding badannya. Tetua adat makan sendiri, abis makan mem­bakar rokok, lalu sisa pun­tungnya dilemparkan ke war­ga sukunya.

Bisa dibayangkan, puntung yang mereka buang dibeli pakai uang sawit yang har­ganya diatas sawit petani. Ini bagian lucu lainya. Di daerah ini, harga bukan kepunyaan pasar, harga bukan bentukan mekanisme pasar ber­da­sar­kan hukum permintaan dan penawaran (demand dan supply), karena harga adalah milik pembesar. Mengapa petani kebagian harga sisa? Karena petani bukan pem­besar. Kebun sawitnya tak terlalu terawat dengan ukuran yang pas-pasan, karena modal investasinya pun tak seindah rekening para pembesar.

Baca Juga : Surau Inyiak Djambek, Warisan Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam

Pahitnya lagi, Pemda se­tem­pat tak berniat memberi pelatihan, agar sawit petani bisa tokcer dengan harga yang mentereng. Pemda diam saja nampaknya, padahal banyak hal yang bisa mereka perbuat untuk para petani sawit. Oto­ritas setempat bisa saja inter­vensi harga, atau jika itu tak diperbolehkan dalam hukum ekonomi, setidaknya ada kebi­jakan intervensi bagaimana caranya agar sawit petani pu­nya kualifikasi seharga sawit pembesar-pembesar itu. 

Tapi mengapa tak dila­kukan? Jawabnya toh sudah jelas, yang memberi makanan tambahan kepada penguasa lokal tentu bukan petani. Boro-boro mau kasih pe­ma­sukan tambahan kepada pe­ngua­sa, menambah modal untuk investasi sawit saja nafas sudah kelangit rasanya. Buat beli pupuk, buat perawatan batang dan putik, buat pestisi­da ini dan itu, modal dari mana. Harapanya cuma pada buah sawit. Nah masalahnya, buahnya sekilo dihargai diba­wah harga sebatang rokok. Lalu bagaimana ceritanya bisa kasih tambahan pemasukan buat penguasa? Elusif.

Baca Juga : Prabowo dan Habib Rizieq

Soal aturan main pena­na­man juga semestinya ada pen­cerahan dari otoritas terkait, lalu soal perawatan tanaman sawit, dll. Sebetulnya banyak celah bagi penguasa untuk bermain, bermain dalam ar­tian ikut menyejahterakan petani sawit. Tapi ya sudahlah, penguasa setempat paham betul bahwa petani sawit didaerahnya lumayan banyak, tapi mereka lebih paham bahwa ada beberapa kong­lo­merasi perkebunan sawit juga disana. Sehingga keber­pi­hakan yang menguntungkan sudah jelas arahnya kemana.

Jadi saya pikir, jika situa­sinya masih seperti ini, jangan lah dicoba-coba menularkan cita-cita menjadi petani sawit kepada anak-anak anda. Toh hasilnya akan sangat menge­ce­wakan. Tapi bagaimana mung­kin, untuk membuat sang anak beralih profesi se­lain menjadi petani sawit tidak mu­dah alias susah. Seko­lah­nya harus ditinggikan, diting­gikan sampai mana? La wong buat makan sehari-hari saja, hasil penjualan panen sawit tak cukup.

Bisa tamat SMP ya syukur, apalagi bisa tamat SMA. Ta­mat sekolah semacam itu di­ba­wa ke kota ya mau jadi apa? Mau jadi OB? Kalau jadi OB gajinya sama dengan gaji ma­na­ger, ya tak jadi soal. Kan bi­sa diraba sendiri, bahkan gaji OB itu tak terdaftar di dalam gaji profesi karena jumlahnya off the record, terkadang ha­nya setengah dari UMR se­tem­pat. Lalu apakah tidak ter­lin­dungi pasal kete­na­ga­ker­jaan? Nah itu dia masalahnya, cuma OB kok, masa harus dilindungi pakai pasal-pasal. Toh mereka yang butuh peker­jaan, begitulah jawabanya.

Lalu mau apa? Jadi petani sawit lagi, ya itu pilihan yang paling mungkin. Karena kalau anak disuruh merantau, me­mang­nya ada uang sawit yang bisa dijadikan modal awal. Merantau butuh biaya awal, jika belum kerja, ya minimal bayar biaya hidup dirantau. Soal tempat tinggal, ya masih bisa lah numpang disana sini, numpang disaudara atau di kawan-kawan sekampung yang kebetulan merantau di kota yang sama. Nah, apalagi merantau dengan niatan ber­da­gang, itu lebih berat lagi ka­rena kudu ada modal usaha. Sepertinya agak susah, bahkan su­sah sangat. Toh kondisinya sudah jelas seperti yang dipa­par­kan tadi, ya pasti susahlah jika harus mencarikan modal usaha buat anak merantau, yang benar saja.

Lalu sampai saat ini, de­ngan siapa petani-petani sawit berkawan, sampai-sampai tak ada yang memperjuangkan. Petani ya berkawan sesama petani, tak ada kelompok tani disini. Kelompok tani itu tak penting, tak ada gunanya. Oleh karena itu, dinas perke­bu­nan atau dinas pertanian setempat tak terniat mengi­ni­siasinya. Padahal jika ada niat kesana, intervensi pemerintah setempat bisa dilakukan via kelompok tani sawit ini. Bisa melakukan penyuluhan ten­­tang penanaman atau pe­rawatan tanaman sawit agar buahnya memiliki standar yang sama dengan permintaan pabrik, sehingga harganya bisa bersaing.

Tapi ya sudahlah, otoritas setempat memang tak diope­ra­sionalisasikan untuk peta­ni. Itu pointnya. Mereka bero­perasi sendiri, mes­kipun na­ma­nya dinas per­ke­bunan atau dinas pertanian atau apalah, jika disuruh mengurus kebun, tentu akan mengotori pakaian sera­gam­nya yang mentereng itu. Ini perkaranya. Bagai­mana mung­kin mereka yang ber­se­ragam, yang sudah ma­suk kategori priyayi, harus disu­ruh kumpul-kumpul de­ngan petani, yang benar saja.

Ini logika budaya toh, jadi tak perlu dibantah. Perasaan semacam itu sudah ada dida­lam jiwa para pekerja biro­krasi sedari zaman raja mo­nyet mengantarkan biksu Tong ke utara. Jadi jangan terlalu heran soal ini. Pendek kata, nasib petani sawit ya ada ditangan tengkulak, bukan ditangan pak Bupati atau ditangan pak Gubernur. Ter­lalu ngacok logikanya jika menggantungkan nasib dita­ngan mereka. Beliau-beliau itu bupati dan gubernur, mana mungkin mengurus petani, beda level, tolong dipahami itu. ***

 

RONNY P SASMITA
(Analis Ekonomi Politik Internasional Financeroll Indonesia)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 09 Februari 2021 - 14:07:37 WIB

    SKB 3 Menteri Terkait Pemakaian Seragam siswa Perlu Ditinjau Ulang

    SKB 3 Menteri Terkait Pemakaian Seragam  siswa Perlu Ditinjau Ulang Ternyata persoalan pemakaian jilbab bagi siswi Non Muslim di SMKN 2 Padang,  belum berakhir. Pemberitaannya hiruk pikuk dan viral  diperbincangkan secara nasional dalam dunia pendidikan. Sampai Mendikbud terpancing angkat b.
  • Kamis, 04 Februari 2021 - 14:45:37 WIB

    Jangan Ikuti! Iblis Penebar Hoaks Pertama

    Jangan Ikuti!  Iblis Penebar Hoaks Pertama Kita barangkali akrab dengan cerita Nabi Adam ‘alaihissalam diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah. Melalui anugerah ilmu, Allah memuliakan Nabi Adam di atas malaikat dan iblis..
  • Senin, 01 Februari 2021 - 16:58:52 WIB

    Surau Inyiak Djambek, Warisan Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam

    Surau Inyiak Djambek, Warisan Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam Syekh Muhammad Djamil Djambek adalah ulama pelopor pembaruan Islam dari Sumatra Barat awal abad ke-20, dilahirkan pada tahun 1860 di Bukittinggi, terkenal sebagai ahli ilmu falak terkemuka..
  • Senin, 04 Januari 2021 - 09:37:20 WIB

    Prabowo dan Habib Rizieq

    Prabowo dan Habib Rizieq Partai Gerindra sungguh seperti berkayuh di antara dua karang dalam bersikap terhadap kasus yang dialami Habib Rizieq Sihab (HRS), Ormas dan pengikutnya sekarang ini. .
  • Kamis, 31 Desember 2020 - 20:46:02 WIB

    Catatan Akhir Tahun (4): Selamat Tinggal Tahun Kelam

    Catatan Akhir Tahun (4): Selamat Tinggal Tahun Kelam TAHUN 2020 segera akan berakhir. Tahun 2021 segera akan tiba. "Selamat tinggal tahun 2020. Selamat tinggal tahun kelam. Selamat tinggal tahun yang penuh dengan kepahitan hidup. .
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]