Samsat Hapuskan Denda dan BBN KB


Senin, 21 Maret 2016 - 03:48:14 WIB
Samsat Hapuskan Denda dan BBN KB

BATAM, HALUAN — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kepri, kembali mengeluarkan program Peng­hapusan Sanksi Administrasi (PSA) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), tahap ke-II (dua), dari tahun 2015.

Hal tersebut dilakukan untuk menga­komodir masyarakat yang telah melakukan pendaftaran untuk pembayaran pajak yang menunggak per 31 Desember 2015, hingga sekarang.

Baca Juga : Keren! Kawasan Danau Maninjau Diusulkan Jadi Wisata Unggulan Nasional

Kepala Dispenda Provinsi Kepri, Isdian­to, mengungkapkan, program tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 tahun 2016, yaitu pemberian insentif kepada masyarakat yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya yang sudah melewati tenggat waktu pem­bayaran, tanpa dikenai sanksi dan denda.

“Terhitung mulai tanggal 18 Maret hingga 18 Mai 2016, atau selama 60 hari mendatang, Dispenda memberikan insentif ke masyarakat, melalui program PSA dan BBN-KB Tahap ke-II. Dengan demikian, tentunya akan meringankan beban masya­rakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraannya, “ kata Isdianto, akhir pekan lalu kepada wartawan.

Baca Juga : Sandiaga Uno Sebut Ajakan Presiden Cintai Produk Lokal Bisa Bangkitkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Diterangkan Isdianto, terhitung per 31 Desember 2015 lalu, sudah terdaftar seba­nyak 800 lebih berkas pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kepri. Namun masyarakat tidak bisa melakukan pembayaran, karena sudah lewat tenggat waktu pembayarannya.

“Nah, dengan dasar hukum Pergub Kepri No.20 tahun 2016 inilah, kita lakukan kembali program PSA dan BBN-KB tahap ke-II, atau lanjutan program tahun 2015 lalu. Bahkan, 20 hari setelah itu masih diberikan tenggang waktu untuk melakukan pembayaran,” ungkap Kadispenda Kepri ini.

Baca Juga : Dampak Pandemi Covid-19, Hanya Seorang Wisman Kunjungi Riau

Dijelaskan Isdianto, pelaksanan program pemberian insentif tersebut dalam rangka mengoptimalkan hasil penerimaan pajak daerah dari kendaraan bermotor dan bea balik nama.

“Penghapusan sanksi administrasi dan BBN-KB tahap kedua ini juga diberikan penghapusan 100 persen. Karena, masih sangat banyak kendaraan yang mau bayar pajak di program tahap pertama itu tidak terakomodir. Dimana saat proses dilakukan, massa berlaku program berakhir, saat 31 Desember 2015 lalu,” papar Isdianto. (h/vnr)

Baca Juga : Grand Launching COE Pariaman Festival 2021 Dihelat di Pekanbaru

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]