Bhineka Tunggal Ika (Tidak Rasis)

Maret adalah bagian penting dalam perjuangan anti diskriminasi rasial di dunia. Pada tanggal ini, tepatnya tahun 1966, Dewan Keamanan PBB menjadikan hari tersebut sebagai hari penghapusan diskriminasi rasial sedunia atau International Day for the Elimination of Racial Discrimination untuk memperingati tragedi Sharpeville.

Tragedi ini memicu pe­langgaran HAM, dimana me­nurut laman History, sedi­kitnya 69 orang dilaporkan tewas dan 180 lainnya terluka. Para demonstran memprotes larangan yang dibuat peme­rintahan kulit putih Afrika Selatan, yang melarang perja­lanan warga non-kulit putih. Perjuangan masyrakat non-kulit putih di Afrika dimulai dari tragedi ini. Sebuah ge­rakan yang menuntut peru­bahan atas ketidakadilan. Munculnya perjuangan ini, tidak terlepas dari isu rasisme yang saat itu terjadi di Afrika.

Baca Juga : SKB 3 Menteri Terkait Pemakaian Seragam siswa Perlu Ditinjau Ulang

Isu rasisme merupakan isu global yang belum ber­akhir hingga saat ini. Isu ini memberikan dampak negativ bagi masyarakat dunia. Menu­rut Kamus Besar Bahasa In­do­nesia (KBBI), rasisme atau rasialisme didefinisikan se­ba­gai (1) prasangka berda­sarkan keturunan bangsa; perlakuan yang berat sebelah terhadap (suku) bangsa yang berbeda-beda; (2) paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yag paling unggul. Per­soalan rasisme ini telah me­nye­luruh ke segala aspek kehidupan baik iu politik, dan sosial hingga memunculkan diskriminasi rasial. Orang yang mengalami diskriminasi rasial akan ditempatkan lebih rendah harkat dan marta­batnya dibandingkan dengan ras yang lain dan menjadi kaum minoritas. Diskri­mi­nasi rasial ini sudah terjadi selama ratusan tahun, sepan­jang sejarah manusia itu sen­diri. Sejarah mencatat pepe­rangan bisa terjadi dika­rena­kan isu rasisme, termasuk ekspansi dan penjajahan di­ma­sa lampau. Kekejaman Nazi yang dilandasi oleh rasis­me adalah salah satu contoh yang tidak terlupakan oleh seluruh bangsa di dunia.

Lalu bagaimana saat ini?  Isu rasisme masihlah berja­lan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh World Value Sur­vey yang mengukur peri­laku sosial penduduk dunia, mengklaim bahwa bangsa yang kurang toleran terhadap ras lain adalah negara-negara berkembang, salah satu yang tertinggi adalah Bangladesh. Studi tersebut dilakukan de­ngan menanyakan partisipan secara individual, tipe orang seperti apa yang mereka ingin untuk hidup berdampingan dalam sebuah lingkungan. Lalu bagaimana dengan Indo­nesia? Seperti dikutip dari Dailymail, Indonesia meru­pakan salah satu negara yang belum menoleransi hadirnya ras bangsa lain. Dimana, Indo­nesia memiliki populasi seki­tar 30-39,9%  yang menolak bertetangga dengan bangsa asing. Mengapa demikian?

Baca Juga : Jangan Ikuti! Iblis Penebar Hoaks Pertama

Indonesia merupakan ne­ga­ra yang multikultur. Ber­bagai keberagaman baik itu ras, suku maupun agama tum­buh dan berkembang di Indo­nesia. Hidup dalam kebera­gaman memanglah tidak mu­dah, terdapat perbedaan pen­dapat dan pandangan dida­lam­nya. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa sebagian populasi Di Indonesia meno­lak untuk hidup berdam­pi­ngan dengan bangsa lain. Keberagaman masyarakat Indonesia memang dapat menjadi berkah karena meng­hadirkan mozaik kebudayaan yang indah dalam rangkaian Bhineka Tunggal Ika. Akan tetapi, ternyata berkah itu bersanding dengan musibah sehingga kepluralistikan ma­sya­rakat Indonesia lebih ba­nyak menjadi pekerjaan ru­mah daripada berkah.

Menelisik Indonesia tem­po dulu, diskriminasi rasial telah menjadi bagian dai pe­lang­garan HAM. Pada masa pemerintahan Orda Lama dan Orde Baru, etnis Tionghoa mendapat perlakuan yang buruk. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang menghalangi akses dari entis Tionghoa untuk hidup di In­donesia secara layak. Seperti, pelarangan etnis Tionghoa untuk memiliki tanah di pe­desaan. Persoalan etnis inipun menjadi turun temurun dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Hal yang signifikan adalah pengaruh rasisme ini dalam perpolitikan di In­donesia. Demi kepentingan politik, isu ini pun dimun­culkan ditengah keberagaman masyarakat.

Baca Juga : Surau Inyiak Djambek, Warisan Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam

Masih lekat diingatan kita, bagaimana kampanye Pemilu Presiden yang lalu. Isu-isu rasisme dimunculkan, dari mulut kemulut, melalui me­dia sosial, bahkan media cetak dan eletronik. Entah ber­sumber dari informasi yang benar atau tidak, tetapi isu itu cukup untuk meresahkan dan memunculkan gesekan. Jika kita lihat saat ini, isu seperti itu masih saja sama. Untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang, isu rasisme masih menjadi senjata dalam perta­rungan kepentingan politik. Ahok yang merupakan etnis Tionghoa masih diganggu oleh isu rasisme. Untuk hal berbau politik, memang isu rasisme ini sangat mengambil perhatian masyarakat banyak. Ini merupakan bentuk dis­kriminasi rasial.

Dalam aspek sosial, jika kita melihat perkembangann saat ini, untuk kasus rasisme sering kali dijadikan sebagai guyonan. Tidak jarang dite­mui, seperti di lingkungan kampus, isu rasisme menjadi bahan tertawaan antar teman. Selagi pihak yang diter­ta­wakan dapat menerimanya sebagai guyonan, hal tersebut bukanlah hal yang perlu di­kha­watirkan. Akan tetapi, guyonan seperti ini seringkali dilakukan dan tanpa disadari akhirnya membentuk pribadi anak bangsa yang suka me­ngejek dan mengucilkan. Guyonan tersebut telah mem­budaya dan sulit dile­pas­kan. Padahal, guyonan seperti itu dapat dikatakan sebagai diskriminasi tidak langsung. Misalnya, guyonan untuk warna kulit, suku bahkan agama dengan segala tatacara peribadatannya. Hal tersebut dialami oleh kelompok mi­noritas dalam suatu ling­ku­ngan. Untuk aspek sosial seperti ini, isu rasisme men­jadi hal “lumrah” dalam ma­syarakat kita.

Baca Juga : Prabowo dan Habib Rizieq

Indonesia dengan kebe­ragaman perlu untuk mem­perjuangkan sebagai sebuah negara tanpa diskriminasi. Dalam buku Denny JA, ditu­turkan rahasia dimana Ame­rika Serikat terbebas dari diskriminasi. Terdapat dua faktor penting dalam penye­lesaian kasus diskriminasi. Fakor yang pertama adalah infrastruktur yang berupa peraturan perundang-unda­ngan dan segala bentuk atu­ran lainnya. Faktor infra­struktur ini menyumbang 55% pe­nyebab sebuah nega­ra bisa terbebas dari diskri­minasi. Selain fakor in­fra­struktur, juga dibutuhkan sosok pelaku atau tokoh yang memberantas diskri­minasi, faktor ini me­nyum­bang 45%. Untuk faktor pertama, Indonesia memilki UU No 40 tahun 2008 yang mengatur tentang diskri­mi­nasi ras. Melalui UU ini ada jaminan bagi masyarakat un­tuk mendapatkan per­sa­ma­an hak. Mungkin untuk se­lan­jutnya adalah pene­gakan hu­kum­nya yang lebih tegas. Untuk faktor kedua, yang dibutuhkan adalah to­koh seperti pemimpin yang da­pat memahami kondisi ma­je­muk di dalam masya­rakat­nya. Un­tuk ini, kita pernah punya seorang Gus­dur seba­gai ba­pak pluralisme. Kita berha­rap akan ada Gusdur lain yang akan bermunculan.

Hal lainnya yang bisa mem­­bantu adalah mem­be­rikan pendidikan anti rasisme dan membiasakan budaya tanpa diskriminasi.  Hubu­ngan antar kedua hal tersebut adalah baik untuk masyarakat kita. Pendidikan anti rasisme sejak dini dapat diajarkan baik dalam keluarga, sekolah mau­pun lingkungan. Dengan mem­berikan pengajaran dan pemahaman yang baik sejak dini, maka anak-anak bangsa akan mengerti dan mulai untuk tidak menjadikan hal tersebut sebagai guyonan yang tidak berarti. Dengan demi­kian, anak bangsa yang suka mengejek dan anak bangsa yang terkucilkan dapat kita hindarkan. Selain itu, media massa termasuk penyiaran acara ditelevisi sebaiknya lebih kepada hal-hal yang bemanfaat, termasuk cerdas dalam menggunakan media sosial yang seringkali me­mancing keributan.

Rasisme telah turun-te­mu­run dan menjadi doktrin yang membentuk pola pikir dalam masyarakat. Karena itu, untuk mengatasi dis­kriminasi rasial dalam ma­sya­rakat, yang perlu dila­kukan adalah meru­bah pola pikir masyarakat kita bahwa suatu perbedaan termasuk warna kulit, bentuk wajah dan hal sejenis lainnya meru­pakan ciptaan dari Yang Maha Esa dan bukan menjadi kualifikasi atas orang terse­but sehingga menghasilkan keti­dak­adilan. Agar “ Bhi­neka Tunggal Ika” yang kita sebut-sebut bukan sekedar istilah tak bermakna. Dan semoga 21 maret bukan ha­nya sekedar hari peringatan saja tetapi perbaikan atas tindak diskri­minasi rasial di dunia agar perjuangan dan gerakan sosial sebelumnya menjadi tidak sia-sia. (*)

RAHMA YENI CANIAGO
(Mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional UNAND)