Puluhan Ton Kerapu Terancam Sia-sia


Senin, 21 Maret 2016 - 05:02:39 WIB

PADANG, HALUAN – Nelayan pem­budidaya ikan kerapu di Sumbar akan kesulitan memasarkan produknya ke luar negeri menyusul larangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Melalui SE No 721/DPB/PB.510.S4/II/2016, KKP melarang operasional bagi kapal pe­ngang­kut ikan hasil pembudidayaan berbendera asing sejak 1 Februari 2016.

“Akibatnya, ikan nelayan (kerapu) tidak bisa terjual dengan harga layak. Puluhan ton ikan kerapu di Sumbar terancam mubazir hingga Maret 2016 ini akibat larangan tersebut. Jumat lalu mereka mendatangi kami untuk kejelasan nasib budidaya mereka,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri di Padang.

Menurutnya, selama ini hasil budi daya ikan kerapu Sumbar dijual pada kapal asing, karena harganya yang relatif lebih tinggi. Namun, jika dijual kepada konsumen lokal, harga otomatis anjlok. Selain harga yang rendah, permintaan pasar lokal dengan kerapu itu juga tak sebesar pasar luar negeri.  Akibatnya, hasil budidaya nelayan tetap saja sia-sia.

Karenanya, ia sudah me­nyurati gubernur perihal ini untuk diteruskan ke kementerian terkait. “Nanti, pak gubernur yang akan menyurati Dirjen Perikanan Budidaya Kemen­terian Kelautan dan Perikanan untuk meninjau kembali SE tersebut atau mencarikan solusi agar nelayan bisa menjual ikan ke luar negeri,”kata Yosmeri.

Menurut Yosmeri yang per­nah jadi pejabat serupa di Kabu­paten Pesisir Selatan ini, di Sumbar ada sebanyak 1.800 pembudidaya ikan kerapu, de­ngan produksi ikan mencapai 100 ton per tahun. “Jika tidak ada solusi, mereka tentu akan kesu­litan dan besar kemung­kinan akan bangkrut,” lanjutnya.

Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen Perikanan Budidaya, me­nge­luar­kan SE nomor 721/DPB/PB.510. S4/II/2016 tentang Kapal Pe­ngangkut Ikan Hasil Pembu­dida­yaan Berbendera Asing. Isi SE itu, antara lain meng­hentikan opera­sional bagi kapal pengangkut ikan hasil pem­budidayaan berbendera asing sejak 1 Februari 2016.

Selain menyurati gubernur, Yosmeri juga berkoordinasi de­ngan anggota DPR RI asal Sumbar yang duduk di Komisi IV, Dr. Sidi Hermanto Tanjung untuk diperjuangkan saat bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Hermanto sendiri kepada Haluan mengaku siap untuk mendesak Menteri Susi mere­view aturan ini karena yang teraniaya itu justru pembudidaya lokal. Mereka, kata Hermanto, telah berinvestasi cukup panjang dan dana yang tak sedikit pula. Tentu mereka berharap lebih, tapi kini justru dibatasi.

“Kami menghargai sikap anti asing dari Menteri Susi. Tapi hendaknya bijak dan jangan sam­pai merugikan bangsa sendiri. Soal Hongkong yang selama ini membeli langsung hasil kerapu itu, saya yakin bagi mereka tak masalah dengan larangan ter­sebut. Toh mereka bisa beli di Vietnam atau Malaysia,”kata putra Kurai Taji, Pariaman ini.

Di sisi lain, Hermanto juga mendengar kabar Wakil Presiden Jusuf Kalla akan meminta Men­teri Susi untuk meninjau ulang beberapa aturan yang dikeluar­kannya. Karenanya, ia sepen­dapat dengan Wapres karena ini menyangkut dengan kepentingan rakyat banyak. (h/mat)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]