Ketua DPN Peradi: Pertahankan Kode Etik Advokat


Selasa, 22 Maret 2016 - 04:56:22 WIB
Ketua DPN Peradi: Pertahankan Kode Etik Advokat Pelantikan dan pengambilan sumpah DKD oleh Ketua DPN Peradi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi, Fauzi Yusuf Hasibuan, kemarin. (ISHAQ)

PADANG, HALUAN – Ketua Umum Dewan Pimpinan Na­sional (DPN) Peradi, Fauzi Yusuf Hasibuan mengharap­kan dapat mempertahankan kode etik advokat, meski jumlah pengacara terus me­ning­kat dengan berbagai tantangan dan persolan da­lam menjalankan profesi.

“Semakin rapuh kompe­tensi, semakin gampang melakukan pelanggaran ko­de etik. Secara umum, pe­lang­garan kode etik ad­vokat di Kota Padang minim” kata DPN Peradi, Fauzi Yusuf Hasibuan di sela-sela pelan­tikan dan pengambilan sum­pah Dewan Kehormatan Da­e­rah (DKD) dan Majelis Kehormatan Adhoc DPC Pera­di Padang di Hotel Bumi­minang, Senin (21/3).

Baca Juga : Sebanyak 5000 Orang di Kota Padang Telah Ikuti Vaksinasi Tahap Kedua

DKD yang dilantik dan diambil sumpah, yakni Ketua Rahmat Wartira, Sekretaris Armizen Wahid, serta ang­gota Djon S. Agoestian, Miko Kamal dan Sudi Prayit­no. Sementara untuk Majelis Kehormatan Adhoc, yakni Elwi Danil dan Nanda Utama dari unsur akademisi, serta Muchlis Bahar dan Zulnadi dari tokoh masyarakat.

Dikatakan Fauzi, Kota Padang dianggap daerah dengan tingkat pelanggaran kode etik rendah. Dari data yang ada, pelaksanaan pro­fesi di daerah ini berjalan cu­kup lancar, tidak terlalu pelik dibandingkan dengan da­erah lain yang banyak ge­se­kan dan kadang tak terkendali.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Minggu 07 Maret 2021

Fauzi berharap kondisi seperti ini terus dipertahan­kan, tetapi tentunya tak boleh lengah dengan terus lakukan pembinaan dan penegakkan kode etik. Kemudian dewan pengawas diminta aktif mela­kukan tindakan sebelum terjaring pelanggaran.

“Tanpa ada pengaduan dewan pengawas bisa lang­sung menangkap dan mem­proses, agar bisa mengawasi pelak­sanaan tugas profesi dengan baik. Dengan demi­kian kode etik dapat terjaga, dan pe­layanan kepada ma­sya­­rakat dapat berjalan de­ngan baik,” katanya. Ketua DPC Peradi Pa­dang, Amiruddin menga­ta­kan, rendahnya tingkat pe­langgaran etik di Padang ten­tunya membanggakan, te­tapi penilaian itu juga seba­gai pelecut untuk terus mela­kukan pembinaan terha­dap anggota Peradi di Pa­dang.

Baca Juga : Cegah Perceraian dan Kekerasan, Kemenag Padang Dukung Raperda PKK

Sementara Ketua DKD, Rah­mat Wartira menyam­paikan, kode etik advokat se­cara umum mengatur tiga dimensi, yakni hubungan antara sesama advokat, hu­bung­an advokat dengan klien dan hubungan advokat de­ngan penegak hukum la­innya. “Di Padang tidak ada yang pelik, yang ada sema­cam persaingan, tetapi b­elum mengarah kepada pelang­garan,” ujarnya.

Pelantikan DKD dan MK Adhoc itu, diawali dengan pelantikan dan pengambilan sumpah 35 calon advokat di Pe­ngadilan Tinggi, Padang. Wa­kil Ketua PT  Padang, Wah­jono mengingatkan, agar p­ara pengacara itu juga me­mak­­­simalkan bantuan hu­kum bagi masyarakat yang ku­rang mampu. “Ber­da­sarkan UU advokat wajib mem­be­rikan bantuan secara cuma-cu­ma kepada pen­ca­rian ke­adilan yang tidak mam­pu. J­a­ngan tebang pilih,” ujarnya. (h/isq)

Baca Juga : Gempa 5,8 Magnitudo Guncang Padang, Pasien dan Keluarga di RSUP M Djamil Berhamburan

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]