Deponering Abraham Samad dan Bambang Widjojanto

Awal Maret lalu, Jaksa Agung M Prasetyo mengenyampingkan perkara dua mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Dengan demikian, terhitung sudah empat mantan pimpinan KPK yang perkaranya dikesampingkan demi kepentingan umum, termasuk Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

Pengeyampingan perkara demi kepentingan umum itu disebut dengan seponering atau lebih dikenal dengan deponering. Pemberian de­ponering memang salah satu ‘’hak perogratif’’ kejaksaan seperti yang telah diatur da­lam  Pasal 35 huruf c UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, deponering atau pengenyampingan perkara demi kepentingan umum (de­ponering) adalah kewe­na­ngan Jaksa Agung.

Baca Juga : SKB 3 Menteri Terkait Pemakaian Seragam siswa Perlu Ditinjau Ulang

Namun, materi subtansial didalam UU kejaksaan terse­but tidak ada penjelasan ten­tang kriteria apa suatu subjek yang terlibat perkara pidana, per­karanya dapat dikesam­pingkan demi kepentingan umum sehingga menim­bul­kan kerancuan.

Sebenarnya apaan sih, yang menjadi Frasa ‘’demi kepentingan umum’’ dalam kewenangan jaksa menge­luarkan deponering?. Jika merunut definisi kepen­ti­ngan umum, sampai saat ini masih diperdebatkan karena belum adanya definisi yang baku.

Baca Juga : Jangan Ikuti! Iblis Penebar Hoaks Pertama

Mengacu pada definisi ke­pentingan umum yang di­ke­mu­kan John Salindeho, seca­ra sederhana dapat diar­tikan bahwa kepentingan umum da­pat saja dikatakan untuk ke­per­­luan, kebu­tu­han, atau ke­pen­tingan orang ba­nyak atau tujuan social yang luas. Na­mun rumusan ini terlalu luas dan tidak ada rumusan demi kepentingan umum yang ber­kem­bang di logika masyarakat ini identik prinsipnya dengan UU No. 5/1960 (UU Pokok Agraria). Merujuk pada defi­nisi dalam UUPA tersebut yang juga belum mampu me­ne­rangkan esensi kriteria ke­pen­tingan umum secara kon­sep­tual, ke­pen­­tingan umum ha­nya di­nya­takan dalam arti ‘’perun­tu­kannya’’ yaitu ke­pentingan bang­sa dan negara bersama de­ngan kepentingan masya­ra­kat dan kepentingan pem­ba­ng­unan.

Apabila menilik penje­lasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas. Walau begi­tu, tidak ada ketentuan lanju­tan mengenai parameter atau ukuran yang jelas dari frasa “kepentingan umum” dalam penggunaan kewenangan de­po­nering jaksa agung, sehing­ga rentan akan penyalah­gu­naan wewenang.

Baca Juga : Surau Inyiak Djambek, Warisan Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam

Kejanggalan Atau Belaskasihan

Praktik pengenyam­pi­ngan perkara demi kepen­tingan umum tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. penggunaan wewenang penge­nyampingan perkara di negara lain diatur sedemikian rupa, sehingga jelas apa saja yang menjadi parameternya.

Baca Juga : Prabowo dan Habib Rizieq

Di Jerman, penge­nyam­pingan perkara dilakukan dengan syarat dan tanpa sya­rat, serta harus meminta izin hakim karena Jerman menga­nut azas legalitas. Sedangkan di Norwegia, masih dalam literatur yang sama, jaksa diberikan diskresi yang luas, bahkan diperbolehkan men­jatuhkan hukuman di luar pengadilan. Pengenaan sanksi atau tindakan tersebut dikenal dengan sebutan patale unnla­tese. Akan tetapi, untuk per­kara-perkara yang lebih berat,  mereka harus meminta per­setujuan Jaksa Agung.

Amerika Serikat yang ti­dak mengenal azas oportu­ni­tas, tetapi mengenal plea bargain. Jadi, jaksa dapat mengurangi tuntutan dengan adanya pengakuan terdakwa. Para jaksa di Amerika hampir otonom dalam melaksanakan wewenang diskresi sejak awal penyidikan hingga pasca per­si­dangan ( Sumber: Laporan Hasil Kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Azas Opor­tu­nitas dalam Hukum Acara Pi­dana Tahun Anggaran 2006,)

Alasan dasar jaksa Agung  mengenyampingkan perkara Abraham Samad dan Bam­bang Widjojanto demi kepen­tingan umum,karena  kedua mantan pimpinan KPK terse­but dikenal luas sebagai figur yang memiliki komitmen da­lam pemberantasan korup­si.

Seharusnya, jaksa agung perlu memperhatikan  proses perkara Abraham Samad dan  Bambang Wijojanto yang ber­kas perkaranya dinyatakan lengkap (P21),  layaknya diserahkan ke Pengadilan untuk di sidangkan. Secara hukum, kasus tersebut mesti­nya tidak dihentikan karena sudah tidak lagi menjadi ra­nah penuntutan. Pemberian Deponering seolah mendapat belas kasihan dari pemerintah dan Jaksa Agung.

Selain itu, terdapat antino­mi antara kewenangan depo­nering sesuai Pasal 35 huruf c UU No.16 Tahun 2004, De­po­nering mesti adanya alasan kepentingan umum dengan Pasal 140 ayat (2) huruf a kitab hukum acara pidana (KUHAP), menghentikan perkara di tingkat penuntutan karena adanya kepentingan hukum. Atas dasar itulah, Jaksa Agung mesti menje­laskan letak ‘’kepentingan umum’’ dan ‘’kepentingan hukum’’ terhadap kedua ka­sus dua mantan pimpinan KPK itu.

Langkah menge­sam­ping­kan perkara demi kepen­ti­ngan umum dapat menim­bul­kan kecemburuan keadilan antara mereka yang tersan­dung kasus pidana. Bagai­ma­na tidak, demi kepentingan bangsa dan masyarakat luas berarti para aparat penegak hukum pada umumnya bisa saja dikesampingkan perkara­nya. sangkaan negatif tentu mengarah kepada penegak­kan hukum tajam ke bawah, tumpul keatas. Stigma kebal hukum menguat.

Langkah deponering me­nun­jukan bahwa Abraham dan Bambang tidak memiliki keberanian menghadapi kasus yang sedang dihadapinya, kemudian ‘’seolah-olah’’ meng­­­gunakan kewenangan Jaksa Agung untuk meminta keputusan Deponering. Pada­hal JPU (jaksa penuntut umum) menyatakan lengkap artinya JPU sependapat de­ngan Polri bahwa adanya tindak pidana.

Jadikan Pelajaran

Pemberian Deponering yang diterbitkan jaksa agung menjadi pelajaran yang tidak baik bagi penegakkan hukum di Indonesia dan perlu impro­visasi bagi penegakan hukum di Indonesia ke depannya.

Seharusnya Kejaksaan sudah dapat memprediksi bahwa kasus yang melibatkan mantan ketua KPK tersebut akan diakhiri dengan Depo­nering dengan mengacu pada dinamika yang berkembang di tengah Masyarakat terhadap kasus yang identik dengan nama Cicak vs Buaya itu semenjak mencuak ke per­mu­kaan publik.

Oleh sebab itu, Kejaksaan seharusnya tidak perlu me­nya­takan berkas perkara leng­kap (P21). Mengacu pada KU­HAP, apabila berkas per­ka­ra telah dinyatakan lengkap, maka konsekuensi perkara tersebut telah cukup bukti dan ada fakta yang mununjukkan tindak Berkas perkara yang sudah dinyatakan P21, kemu­dian karena alasan ‘’demi kepentingan umum’’ diberi­kan Deponering oleh Kejak­saan, sama saja Kejaksaan ‘’menjilat ludah’’ sendiri dalam penegakan hukum. Seharusnya perkara tersebut diadili, sehingga terbukti atau tidaknya tindak pidana yang disangkakan penyidik kepo­li­sian atau sebaliknya upaya kriminalisasi.

Terkahir, ketidakjelasan parameter atau kriteria ‘’demi kepentingan umum’’ dalam UU Kejaksaan, sudah seha­rus­nya DPR bersama Presi­den sebagai pelaksana fungsi legislasi untuk mengakaji penggunaan Deponering Ke­jak­saan dengan cara merevisi UU Kejaksaan.

Perlu juga dibuat Pera­turan Pemerintah (PP) yang mengatur standar operasional prosedural (SOP) peng­gu­naan wewenang Deponering. Pemberian Deponering ha­rus­lah bersifat objektif dan bukan subjektif. Fiat justitia ruat coeleum! (sekalipun langit runtuh, hukum harus tetap ditegakkan). ***

AGUNG HERMANSYAH
(Pegiat Hukum Cyber di Indonesia Cyber Law Community)