Kesbangpol Payakumbuh Gelar Dialog Politik

PAYAKUMBUH, HALUAN — Perpolitikan di Kota Pa­ya­kumbuh sudah cukup maju dan berkem­bang. Demokratisasi sudah cukup bebas. Siapa saja dapat menyam­paikan pikiran, ide dan gagasan untuk kema­juan Payakumbuh ke depan. Namun, masih ada sebagian warga yang berbicara tak meng­in­dahkan budaya timur, atau budaya Minangkabau. “Bebas yang kebablasan,”

Demikian ditegaskan Wa­likota Payakumbuh, Riza Fa­lepi pada pembukaan dialog politik, di aula Balaikota, Se­lasa (22/3). Agenda Dialog Politik yang digelar Kantor Kesbangpol itu, diikuti pim­pinan parpol, ormas, tokoh masyarakat, tokoh adat, total 200 peserta. Menampilkan 4 nara sumber, Walikota H. Riza Falepi, Ketua DPRD YB.Dt. Parmato Alam, Kepala Kes­bangpol Sumatera Barat Irfan Khairul dan Dr. Aidinil Zetra, S.IP, MA, dosen Fisip Unand Padang.

Baca Juga : Muncul Kabar Simpang Siur, Kominfo Sumbar Beri Klarifikasi Terkait Perkembangan Jalan Tol Padang-Pekanbaru

Dalam kesempatan itu wa­likota mengajak peserta, untuk menyatukan persepsi dalam proses berpolitik atau berdemokratisasi. Bukan harus  menentukan pilihan dalam menuju sebuah tujuan, tapi bagaimana membangun politik secara tepat dan benar, sesuai dengan kaedah dan norma-norma adat Minangkabau. “Mari kita bangun dialog yang berbudaya, sopan santun, se­suai dengan ajaran agama dan adat istiadat Minangkabau. Inilah beda kita sebagai pu­tera  Minang,” sebut walikota.

Dialog politik yang dipandu Kepala Kesbangpol Dra. Hj. Elfriza Zaharman, itu men­dapat sambutan dari peserta. Banyak hal yang diangkat ke permukaan, seperti kesiapan parpol meng­hadapi Pilkada serentak 2017, calon pemimpin yang ideal buat Payakumbuh, dan lainnya.

Baca Juga : Mahyeldi: Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara Harapan Masyarakat Sumbar

Namun, semua peserta dia­log sepakat, untuk menyam­paikan aspirasi, pendapat dan pikiran yang berbudaya, untuk kemajuan Payakumbuh ke de­pan. Seperti disampaikan Ke­tua KAN Payobasung, Dt. Tan Mamad, nan kuriak kundi dan merah sago. Nan baik budi nan indah baso, budaya Minangka­bau yang harus disikapi dalam menjalankan demok­ratisasi. (h/zkf)