Kemenkum dan HAM Setuju Lapas di Sumbar Dilebur

PADANG, HALUAN — Kan­tor Wilayah Kemen­terian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum dan HAM) Sumbar setuju de­ngan rencana Komisi III DPR RI untuk melebur beberapa Lembaga Pemas­yarakat dan Rumah Tahanan (Lapas/Rutan) menjadi satu Lapas besar dengan kapa­sitas hingga 10 ribu orang.

Langkah tersebut diha­rapkan akan dapat memak­simalkan pengawasan di Lapas sehingga kemung­kinan tahanan kabur akan semakin kecil. “Ide ini bera­wal dari lemahnya penga­wasan petugas Lapas yang berakibat sering kaburnya para tahanan,” kata Kepala  Kemenkum dan HAM Sum­bar, Ansaruddin kepa­da Haluan Senin, (21/3) sore.

Baca Juga : Peringati Setahun Covid-19, Hendri Septa Beberkan Prosesi PBM Tatap Muka di Kota Padang

Hal ini salah satu penye­babnya karena terlalu ba­nyaknya Lapas/Rutan yang hampir ada di setiap Kabupaten/Kota. “Sehingga pengawasan pun terpecah untuk setiap Lapas/Rutan,” ujarnya.

Untuk Sumbar saat ini sedi­kit­nya ada 3.500 tahanan di semua Lapas. Sehigga dibutuh­kan setidaknya satu Lapas besar dengan kapasitas 5.000 orang.

Baca Juga : Padang Diguyur Hujan Lebat, Rumah Warga Mulai Digenangi Air

“Sebenarnya untuk ini kita ada lahan di Pasaman dengan luas 20 ha. Namun, kita masih mempertimbang beberapa faktor apabila ini benar-benar akan dibangun,”katanya.

Salah satu faktor yang diper­tim­­bang­kan yaitu mudahnya akses keluarga yang datang sanak famili mereka di Lapas/Rutan. “Kalau lo­kasinya jauh tentu akan sangat mem­beratkan dari segi tenaga dan biaya. Misalnya kelur­ganya di Payakumbuh sementara Lapasnya di Kota Padang, tentu akan jauh,” ujarnya.

Baca Juga : Geledah Kamar Hunian Warga Binaan, Rutan Padang Temukan 10 Sajam

Namun, kalau usulan ini be­nar-benar mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung Kanwil Ke­menkum dan HAM akan siap melakukannya. Karena banyak efek positif apabila ini bisa terlaksana.

“Tentunya dari segi penga­wasan akan semakin bagus karena sudah terpusat di Lapas yang besar tersebut,”ungkapnya.

Baca Juga : Dinas Kesehatan Kota Padang Targetkan Vaksinasi untuk 700.000 Warga

Kanwil Kemenkum dan HAM juga tengah memper­tim­bangkan usulan Komisi III DPR RI untuk merelokasi Lapas Klas II A Muaro Padang yang letaknya berada di dekat pantai.

“Kita tahu daerah kita sangat rawan gempa dan tsunami jadi kita usulkan untuk memba­ngun­kan selter  di Lapas Muaro atau pun tidak dikabulkan, kita minta untuk di pindahkan jauh dari bibir pantai,”ungkapnya.

Sebelumnya  Ketua Rom­bongan Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap menuturkan, perlu adanya pengkajian kembali dengan Kementerian tentang tata aturan tentang Lapas di Indo­nesia. Seperti Lapas yang ada di pusat kota dan juga tentang rencana satu Lapas untuk satu provinsi.

“Kita akan bicarakan dengan pemangku kepentingan tentang wacana satu Lapas untuk satu provinsi,” paparnya saat kun­jungan ke Lapas  Muaro Padang Senin, (21/3) siang. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokat, Ruhut Sitompul mengung­kap­kan bahwa saat ini di Indonesia setidaknya peredaran narkoba 90 persen sudah masuk ke dalam rumah tahanan.

“50-90 persen Lapas berisi narkoba. Saya bisa merasakan godaan besar itu, apalagi ber­hubungan dengan narkoba, sehingga petugas Lapas harus memiliki iman yang kuat,” kata Ruhut. (h/isr/mg-adl)