Partai Politik Gagal Jalankan Fungsi

‘Deparpolisasi Benar-benar Sudah Terjadi’


Kamis, 24 Maret 2016 - 04:02:42 WIB
‘Deparpolisasi Benar-benar Sudah Terjadi’

JAKARTA, HALUAN — Isu deparpolisasi (pengurangan jumlah partai politik) masih terus berlangsung. Meski beberapa kali dibantah bahwa mimpi buruk bernama deparpolisasi itu belum dan tidak akan terjadi, namun pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya membenarkan hal tersebut. 

Ia menjelaskan, secara ilmiah deparpolisasi meru­pakan gejala psikologis war­ga yang sudah merasa jauh dengan partai dan tidak mau berjuang bersama partai.

Baca Juga : Komisi VIII DPR RI: Pemerintah Harus Prioritaskan Vaksinasi Calon Jemaah Haji

 Definisi seperti itu se­makin diperkuat dengan tingkat kepercayaan dan kepuasan publik yang se­makin rendah terhadap Par­pol. Parpol dinilai telah gagal dalam nejalankan fungsinya.

‘’Hampir semua survei menempatkan DPR dan Par­­­pol paling rendah. Tidak bisa dipungkiri memang tingkat kepuasan publik terhadap Parpol rendah,’’ ka­tanya dalam Dialog Ke­ne­garaan, di Kompleks Parl­e­men Senayan, Jakarta, Rabu (23/3).

Baca Juga : Kapan Perpres Terbaru Terbit untuk Gantikan Lampiran Investasi Miras yang Dicabut Jokowi? Ini Kata Menkumham

Lalu mengapa bisa de­par­polisasi dikatakan sudah ter­jadi, Yunarto me­ngung­kapkan, hal tersebut bisa dilihat dari tingkat iden­tifikasi partai yang luar biasa tu­run drastis. Pada ta­hun 1999, partisipasi politik ada di angka 86 persen. Namun saat ini, partisipasi politik masyarakat Indonesia hanya 20 sampai 25 persen.

Coba bandingkan de­ngan Amerika Serikat yang terus bertahan di angka 65 persen. Bahkan Australia bertahan di angka 80 persen. Belum lagi, partai politik se­r­ing dianggap paling korup oleh beberapa survei. 

Baca Juga : Erick Thohir Sebut Ada 159 Kasus Korupsi di Kementerian BUMN, 53 Pejabat Terlibat

Coba lihat survei-survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja lembaga negara, Parpol dan DPR selalu berada dalam posisi paling buncit.

DPR dalam konteks ini merupakan ru­mah bagi par­tai politik un­tuk me­lang­gengkan ke­kua­saan dan un­tuk main­te­nance kons­ti­tuen mereka.

Baca Juga : Wacana Hukuman Mati bagi Koruptor, Ini Penjelasan Ketua KPK

‘’Hampir semua survei Pilkada orang lebih me­ngingkan maju lewat jalur independen. Jadi memang benar sudah terjadi de­par­polisasi,’’ jelasnya.

Meski, perlu digaris ba­wahi bahwa tidak ada ko­relasi antara de­par­polisasi dengan munculnya calon independen. Mengapa, ka­rena sistem tata negara In­donesia sudah memilih sis­tem Presidensial, dengan sistem pemilihan langsung.

“Dampaknya, rakyat su­dah dilatih untuk memilih individu terbaik secara lang­sung dalam Pilkada, Pileg maupun Pilpres yang me­nyoblos individu, untuk memegang kontrak sosial. Ketika memilih individu terbaik, partai tidak boleh mengklaim hanya mereka yang boleh menentukan pemimpin. Deparpolisasi terjadi ketika partai tidak menjalankan fungsinya,’’ jelasnya. (h/yan)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]