Epyardi Asda: Dana Desa Terus Ditingkatkan

Tahun Depan Rp1 Miliar Perdesa / Nagari


Kamis, 24 Maret 2016 - 04:15:26 WIB

SIJUNJUNG, HALUAN — Tiga kementrian, yakni Kementrian Kuangan RI, Kementrian PDT dan Transmigrasi serta Kementrian Dalam Negeri  menggelar sosialisasi kebijakan transfer ke daerah dan dana desa bagi walinagari se Kabu­paten Sijunjung.

Sosialisasi yang dihadiri anggota Komisi IV DPR RI, Epyardi Asda, anggota Ko­misi IV DPRD Sumbar, Ira­datillah, unsur Forkopimda, kepala SKPD  tersebut di buka secara resmi oleh Sekdakab Sijunjung, AT Rohendi di Balairung Lansek Manih, Rabu (23/3).

Sekdakab, AT Rohendi menyambut baik sosialisasi kebijakan transfer ke daerah dan dana desa yang digelar tiga Kementrian tersebut. Soalnya, dana yang dikelola Pemerintah Nagari/Desa cu­kup besar.

 Menurut dia, keberadaan dana desa di satu sisi mem­berikan peluang percepatan pembangunan di nagari. Di­sisi lain akan menjadi sumber konflik, bahkan bisa menjadi masalah hukum. “Kalau tidak mampu mengelola dana ter­sebut secara baik dan benar akan menjadi sumber konflik, bahkan bisa menjadi masalah hukum,” ucapnya.

Pemkab Sijunjung sendiri, sambung Sekdakab, telah menyiapkan langkah pem­binaan dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keua­ngan nagari.Diantaranya, menyiapkan regulasi pedo­man pelaksanaan dana na­gari. Kemudian,  melaksanakan bimbingan teknis dan work­shop peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan nagari dan unsur-unsur masyarakat yang terlibat dalam tata kelola nagari.

Disamping menyiapkan regulasi dan melaksanakan bimtek pengelolaan dana desa, Pemkab Sijunjung juga menjalin kerjasana dengan berbagai instansi dan lem­baga.” Untuk pembinaan, kami melakukan MOU kerja­sama dengan pihak Kejaksaan Negeri Sijunjung,” tuturnya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Epyardi Asda, berharap kegiatan sosialisasi itu mem­berikan pencerahan bagi apa­rat pemeritahan nagari dalam mengelola dana desa,  se­hingga pengelolaan dana desa tepat sasaran dan tidak men­jadi masalah hukum dike­mudian hari.” Selaku anggota Badan Anggaran, anggota Komisi IV DPR RI dan wakil masyarakat Sumatera Barat, saya tidak menginginkan Pak Walinagari terjerat hukum dalam pengelolaan dana de­sa,” ucap politisi Partai Persa­tuan Pembangunan.

Sisi lain, anggota Badan Anggaran DPR RI, menye­butkan komitmen peme­rin­tah pusat untuk meningkat alokasi dana desa mencapai 10 persen dari dana transfer kedaerah , bakal dilakukan pada tahun 2017. “Pening­katan dana desa mencapai 10 persen akan dilakukan tahun 2017 mendatang, perdesa/Nagari  akan menerima dana desa sebesar Rp1 Miliar,” katanya.

Sementara Direktur Pen­dapatan dan Kapasitas Keua­ngan Daerah Kementrian Keuangan RI, Lisbon Sirait menuturkan, pemerintah saat ini menyiapkan mekanisme penyaluran dana desa dari 3 kali menjadi 2 kali.” Saat ini kita masih menunggu Pera­turan Menteri Keuangan ten­tang mekanisme penyaluran dana desa dari 3 kali menjadi 2 kali, yakni 60 persen dan 40 persen,” katanya. (h/azn)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]