Banjir akan Mudah Berulang


Kamis, 24 Maret 2016 - 04:40:28 WIB
Banjir akan Mudah Berulang Perumahan berjejer di kawasan Parupuk Tabing, Padang, Rabu (23/3). Pasca banjir besar yang melanda Kota Padang, tata ruang khusus untuk resapan air dipertanyakan sebagian pihak. Hal ini dikarenakan penataan hanya fokus ke zona merah tsunami. (RIVO SEPTI ANDRIES)

Banjir yang terjadi awal pekan ini di Padang, selain disebut sebagai siklus 20 tahunan, juga diduga dipicu perubahan tata kota dan pola lingkungan. Daerah yang sebelumnya jadi daerah resapan air, kini sudah berubah

PADANG, HALUAN – Kepala Ba­dan Penanggulangan Bencana Dae­rah (BPBD) Sumbar Zulfiatno menilai masalah tata kota dan perubahan pola lingkungan di Padang menjadi faktor pemicu terjadinya banjir. Kawasan yang dulunya merupakan daerah resapan air, kini sudah berubah menjadi kawasan perumahan, perkantoran pergudangan hingga kampus.

Apa yang dikatakan Zulfiatno ini bukan tak beralasan. Pasca­gempa tahun 2007 dan 2009, tata ruang dan pola lingkungan seperti berubah. Bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Lihat saja di kawasan Lubuk Minturun, Air Dingin Kecamatan Koto Tangah serta Kuranji dan Air Pacah. Daerah yang sebelumnya hijau dan dipenuhi hamparan sa­wah, kini justru “ditumbuhi” bangu­nan permanen, bahkan semakin meluas. Belum lagi pembangunan kampus III IAIN Imam Bonjol di Sungai Bangek, Kecamatan Koto Tangah. Kawasan kampus ini diba­ngun di areal seluas 68 Hektare.

Ditemui Haluan di escape buil­ding Kantor Gubernur Sumbar Rabu, (23/3) siang, Zulfiatno me­nye­but. Pascagempa 2007 dan 2009 lalu, ada kecenderungan perpin­dahan tata kota dari pinggir pantai atau pusat kota ke daerah yang lebih tinggi di kawasan Koto Tangah, Nanggalo dan bypass Kota Padang.

“Di sana  telah banyak berdiri bangunan perumahan dan bangunan kantor. Padahal daerah itu meru­pakan daerah resapan air. Ketika ini sudah bangun perumahan tentu tidak ada lagi resapan air,” ung­kapnya.

Hanya saja, hal ini tak menjadi faktor tunggal yang memicu terja­dinya banjir besar tersebut. Ia menilai, faktor alam berupa proses pasang air laut juga besar pengaruhnya.

 “Karenanya, ketika air hujan yang turun dari hulu bertemu dengan air laut yang sedang pasang,” katanya.

Dalam catatannya, di Padang tercatat ada 11.455 rumah atau sekitar 87.174 orang yang terdampak ben­cana banjir dimana 65.000 orang telah dievakuasi di Nanggalo dan Dadok Tunggul Hitam.

“Saat ini petugas di lapangan juga terus mendata kerusakan yang ditim­bulkan. Sehingga belum bisa diberi­kan berapa total kerugian akibat banjir dan longsor ini,” ungkapnya.

Sementara itu terkait dengan antisipasi banjir ke depan kata­nya, yang dapat dilakukan yaitu melakukan normalisasi sungai yang ada. “Seperti halnya Batang Maransi dan Banda Luruih, kalau ini bisa dilakukan normalisasi tentu akan dapat meminimalisir potensi banjir besar,” ujarnya.

Menanggapi kondisi ini, Ke­tua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar, Causa Uslaini kepada Haluan Rabu, (23/3) malam mengatakan, perlu adanya pengkajian ulang tentang tata kota, mengingat daerah yang sebelumnya kawasan pengem­bangan Dadok Tunggul Hitam, Bypass hingga ke Pasir Panya­laian menjadi kawasan pemu­kiman dan perkantoran.

“Karena daerah resapan tidak sebanding dengan pertumbuhan pemukiman, kemampuan lahan menyimpan air terbatas dan memicu banjir,” ungkapnya.

Selain itu banjir kemarin seharusnya juga menjadi evaluasi bagi pemerintah Kota Padang untuk mengevaluasi konsep pem­bangunan drainase. Karena drai­nase seakan tidak berfungsi saat terjadi luapan air. “Bahkan lagi ada drainase yang dibangun tidak terintegrasi dengan banjir kanal. Akibatnya air malah meng­ge­nang,” katanya.

Poin lain yang harus menjadi perhatian yaitu pemerintah Kota Padang juga diminta untuk mem­perhatikan pemberian Izin Men­dirikan Bangunan (IMB) bagi di Kota Padang. “Seharusnya dibe­rikan pemahaman kepada warga mana daerah resapan yang tidak boleh dibangun dan mana yang boleh. Kalau memang telah dibe­ri izin juga harus dijelaskan bahwa harus ada 30 lahan untuk resapan air atau pembuatan bio­pori. Sehingga air tidak keluar dari pemukiman yang menye­babkan banjir. Sosialisasi ini yang masih kurang ,” ungkapnya.

Walhi juga menyoroti bahwa saat ini pemerintah cederung mengutamakan mitigasi bencana gempa dan tsunami dan seakan melupakan ancaman bencana yang lainnya di Sumbar seperti, banjir, longsor, kebakaran yang masuk ke dalam 14 bencana utama di Sumbar.

“Sebenarnya dalam dokumen resiko bencana ada 12 ancaman bencana di Sumbar selain gempa dan tsunami. Data ini dihimpun oleh konsultan dan dijelaskan ke pemerintah. Namun, di tingkat pengambil kebijakan tidak ter­laksana dengan baik,” terangnya.

Walhi berharap ke depan pemerintah harus mem­perha­tikan hal-hal ini agar bencana banjir yang terjadi pada Selasa, (22/3) lalu tidak terulang lagi. “Kita berharap ini tidak terjadi lagi,”  paparnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Badan Meteorologi Kli­ma­tologi dan Geofisika (BM KG) Minangkabau, Budi Iman Samiaji menuturkan, berdasar­kan perdiksi BMKG wilayah Sumbar masih akan berpoteni hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Kondisi ini hampir merata terjadi di seluruh wilayah Sumbar.

“Tidak hanya hujan dibebe­rapa wilayah juga akan disertai angin dengan kecepan mencapai 35 knot. Daerah tersebut seperti, Kepulauan Mentawai, Kota Pa­dang dan Samudera Hindia. Diharapkan warga tetap was­pada,” katanya. (h/isr)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 17 Mei 2020 - 15:44:20 WIB

    BPBD Kota Padang Imbau Masyarakat Waspada Banjir dan Longsor

    BPBD Kota Padang Imbau Masyarakat Waspada Banjir dan Longsor HARIANHALUAN.COM - Sejak Minggu, (17/5/2020) pagi, sejumlah daerah Kota Padang diguyur hujan lebat. Hujan yang terjadi di sejumlah daerah di kota ini berpotensi terjadi banjir dan tanah longsor..
  • Rabu, 04 Maret 2020 - 01:00:44 WIB

    Wawako Tinjau Dampak Banjir dan Berencana Normalisasi Batang Timbalun Bungus

    Wawako Tinjau Dampak Banjir dan Berencana Normalisasi Batang Timbalun Bungus PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa meninjau kondisi beberapa kawasan yang terdampak banjir akibat luapan sungai Batang Timbalun, Bungus Teluk Kabung (Bungtekab), Selasa (3/3). Banjir ini disebabka.
  • Kamis, 04 Juli 2019 - 22:12:30 WIB

    22 Titik Tuntas Tahun Ini, Pemko Padang Entaskan Kawasan  Rawan Banjir

    22 Titik Tuntas Tahun Ini,  Pemko Padang Entaskan Kawasan  Rawan Banjir PADANG,HARIANHALUAN.COM-Permasalahan sistem drainase meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Padang. Akibatnya, banjir dan genangan juga ikut meningkat terutama di musim penghujan. .
  • Jumat, 26 April 2019 - 16:15:20 WIB

    TPU Tunggul Hitam Mulai Dibanjiri Peziarah

    TPU Tunggul Hitam Mulai Dibanjiri Peziarah PADANG, HARIANHALUAN.COM - Jelang memasuki Ramadan 1440 H, hampir sama seperti tahun sebelumnya, Taman Pemakaman Umum (TPU) Tunggul Hitam mulai diramaikan dengan keluarga yang ingin berziarah. Meski belum signifikan, secara b.
  • Jumat, 01 Februari 2019 - 10:49:20 WIB

    DLH Padang: Jaring Sampah Banjir Kanal Tidak Efektif

    DLH Padang: Jaring Sampah Banjir Kanal Tidak Efektif PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Al Amin menyebutkan, mengatasi luapan sampah dengan memasang jaring kurang efektif. Menurutnya, ide kreatif dan terobosan baru harus diciptakan untuk benar-benar.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]