Koperasi di Sumbar Belum Mampu Salurkan KUR


Sabtu, 26 Maret 2016 - 04:01:33 WIB

PADANG, HALUAN — Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat (Sumbar), Zirma Yusri mengatakan, belum ada satu pun koperasi di provinsi ini yang mampu menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ia menuturkan, belum mampunya koperasi di Sum­bar menyalurkan KUR ka­rena modalnya tidak cukup. “Pe­merintah memang me­ngim­bau koperasi me­nga­jukan diri untuk menyalurkan KUR. Akan tetapi, koperasi di Sumbar belum ada yang modalnya cukup untuk me­nga­jukan diri sebagai pe­nya­lur KUR. Kalau dua koperasi di Jawa itu mengajukan diri menyalurkan KUR karena modalnya sudah triliunan. Se­mentara koperasi di Sumbar mo­dal paling tinggi baru sek­i­tar Rp10 miliar,” ujar Zirma kepada Haluan di Padang, Jumat (25/3). Dua koperasi di Jawa Timur itu adalah Kospin Jasa di Pekalongan dan Sido­giri di Pasuruan.

Kondisi koperasi di Sum­bar, kata Zirma, modalnya baru sebatas simpanan ang­gota. “Dana pinjaman ada, misalnya dari bank dengan bunga 12 persen. Tapi sejak adanya KUR dengan bunga 9 persen, koperasi tak lagi me­min­jam ke bank. Sebenarnya ada modal lain koperasi, yakni Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang bu­ngan­ya 8 persen. Tapi tetapi koperasi di Sumbar me­ngan­dalkan simpanan anggota sebagai modal,” tuturnya.

Untuk mendorong pe­ning­katan modal koperasi di Sum­bar, dalam tahun ini pi­haknya akan meluncurkan Ge­rakan Rp5.000 Mem­ba­ngun Ekonomi Nagari. Me­lalui program tersebut, setiap orang menyimpan uangnya di koperasi yang ada di na­ga­rinya minimal Rp5.000. Tuj­uan lain program itu untuk me­­numbuhkan kesadaran ma­sya­rakat pentingnya mem­besarkan koperasi yang ada di nagari mereka.

“Rencana program ini sejak awal tahun ini. Kira-kira Juli nanti kami luncurkan,” sebut Zirma.

Menurutnya, apabila ko­perasi mampu menyalurkan KUR, keuntungannya paling utama adalah mendekatkan pelayanan koperasi kepada anggota. Keuntungan lainnya adalah koperasi tersebut men­dapatkan keuntungan ko­mersial. Akan tetapi, tujuan utama koperasi adalah mem­berikan pelayanan yang baik kepada anggota. 

Sementara itu, Analis Eko­­nomi dari Financeroll, Ronny P. Sasmita ber­pendapat, apa­bila KUR disalurkan lewat bank, nasabah tidak terikat dengan bank, sehingga risiko kredit macet besar. Sementara apabila KUR disalurkan lewat koperasi, keterikatan nasabah dengan koperasi jauh lebih dekat dengan keterikatan na­sabah. Dengan demikian, prin­sip kenali nasabah lebih dekat, lebih unggul di koperasi.

“Target utama KUR di koperasi adalah anggota. Jika ada pihak luar yang ingin mendapatkan KUR melalui koperasi, saya kira akan di­minta menjadi anggota dulu. Kalau sudah jadi anggota, nasabah akan dikenai ta­bu­ngan wajib dan tabungan pribadi. Dengan demikian, koperasi lebih me­ngetahui kekuatan membayar kembali para anggotanya, yang diukur dari tabungan pribadi dan rutinitas membayar ta­bungan wajib, sehingga angka KUR juga bisa disesuaikan dengan kemam­puan membayar ang­gota,” jelas Ronny saat diwa­wancarai Haluan melalui WhatsApp

Keuntungan lain pe­nya­luran KUR melalui koperasi, menurut Ronny, koperasi ada di mana-mana. Misalnya, ko­perasi petani sawit, nelayan, pekerja sebuah institusi dan lain-lain. Hal ini akan mem­buat penyebaran KUR lebih merata, bisa menyentuh seg­men-segmen masyarakat yang kurang familiar dengan per­bankan.

Mengenai belum mam­punya koperasi di Sumbar menyalurkan KUR seperti yang dikatakan Kadis Ko­perasi dan UMKM Sumbar tersebut, menurut Ronny, hal itu tinggal dicocokkan saja. “Beri porsi penyaluran KUR sesuai modal koperasi. Ini kan soal negosiasi antara koperasi dan perbankan. Kalau per­bankan ingin menambah pe­nyebaran nasabah KUR, kerja sama dengan koperasi akan membuat pen­ye­barannya le­bih merata,” terangnya.

Pemprov Sumbar, kata Ronny, harus mendorong ko­perasi untuk terlibat karena salah satu prioritas Pemprov membangun UMKM. Maka, penyaluran KUR melalui ko­perasi akan menjadi lenih merata menjangkau pelaku UMKM.

“UMKM di sektor pa­riwisata, misalnya. Pariwisata kan juga jadi prioritas di Sumbar. Lalu UMKM agro­bisnis dan UMKM yang ber­orientasi ekspor. Rata-rata mereka selain bisa masuk per­bankan juga menjadi anggota ko­perasi. Acuan Kadis Ko­perasi dan UMKM Sumbar itu rata-rata ke koperasi pe­ngawai negeri, makanya fokus ke simpanan anggota. Pe­merintah biasanya punya sya­rat ke perbankan yang bisa menyalurkan KUR, termasuk salah satunya rasio kecukupan mo­dal dan tingkat kredit bermasalah. Untuk koperasi, seharusnya ada aturan main tersendiri, yang disesuaikan dengan porsi modal masing-masing koperasi. Selain itu, koperasi bisa didorong untuk kerja sama dengan bank, bagi daerah-daerah yang belum memiliki cabang perbankan. Banyak cara kalau memang benar-benar berniat mem­bangun perekonomian rakyat sesuai visi KUR. Menurut saya, koperasi layak dilibatkan agar koperasi menjadi lem­baga pembiayaan alternatif bagi UMKM yang belum ter­sentuh perbankan,” paparnya. (h/dib)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]