Kemenkumham Jalin MoU dengan Pemda se-Sumbar


Sabtu, 26 Maret 2016 - 04:18:53 WIB

BUKITTINGGI, HALUAN — Jika selama ini Peraturan Daerah (Perda) diran­cang oleh Pemerintah Daerah (Pemda) ber­sama anggota DPRD dan pihak terkait lainnya, maka mulai saat ini, perancangan Perda di setiap kabu­paten dan kota di Sumbar harus meli­batkan tim perancang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumbar.

Peraturan baru ini ter­bentuk setelah Kanwil Ke­menkumham Sumbar me­nandatangani kesepakatan kerjasama (MoU) dengan pemerintah kabupaten dan kota beserta unsur pimpinan DPRD se-Sumbar yang dilak­sanakan di Gedung Triarga (Istana Bung Hatta) Bu­kit­tinggi, Selasa (22/3) kemarin.

Kepala Kanwil Ke­men­kumham Sumbar, Ansaruddin mengatakan, keterlibatan Kanwil Kemenkumham da­lam penyusunan Perda ini bertujuan untuk mening­kat­kan kualitas dari suatu produk hukum seperti peraturan da­erah, sehingga produk hukum daerah itu dapat efektif dan tidak menimbulkan masalah serta tidak bertentangan de­ngan produk hukum yang lebih tinggi maupun yang sederajat.

 ”Selama ini sudah cukup banyak produk hukum daerah yang bermasalah. Bahkan Presiden Joko Widodo dalam konferensi Rektor se Indo­nesia beberapa waktu lalu mengatakan ada sekitar 3 ribu peraturan daerah yang ber­masalah di Indonesia yang harus dibatalkan,” jelas An­saruddin.

Menurutnya, perma­sala­han produk hukum atau perda yang dibuat pemerintah kabu­paten dan kota bisa dihindari, atau paling tidak bisa dimi­nimalisir, apabila melibatkan orang yang ahli di bidangnya, serta melibatkan perancang yang dipersiapkan untuk mem­buat suatu produk hu­kum.

Sementara itu, Sekretaris Dirjen Peraturan Perundang-undangan Priyanto menga­takan, guna mewujudkan pro­duk hukum daerah yang har­monis aspiratif dan berku­alitas, Kanwil Kemenkumham akan mengadakan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah melalui E-Konsultasi. Tujuannya agar produk hu­kum daerah menjadi lebih efektif dan efisien dan mudah diakses oleh setiap Pe­me­rintah daerah kapan saja dan dimana saja.

Melalui E-Konsultasi diha­rapkan akan melahirkan perda yang HEBAT (Har­monis, Efektif, Berkualitas dan Transparan). E-Kon­sul­tasi juga akan dapat digu­nakan sebagai wadah untuk meminta pendapat-pendapat hukum  atas semua perma­salahan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah se-Sum­bar.

Walikota Bukittinggi H. M. Ramlan Nurmatias, SH sangat menyambut baik kei­kut­sertaan Kanwil Kemen­kumham Sumbar  dalam pe­ra­ncangan pembentukan Per­da. Dengan keikutsertaan itu Pemda bisa bertanya, ber­diskusi dan meminta pendapat sebelum produk hukum itu dilegalkan. Ramlan berharap keikutsertaan itu akan sema­kin memperkuat substansi yuridis setiap perda untuk selanjutnya menjadi Pera­turan Daerah yang responsif dan tidak bertentangan de­ngan peraturan yang lebih tinggi. (h/tot/hel)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 02 April 2020 - 17:24:09 WIB

    Wah! 180 Narapidana Dapat Asimilasi dari Kanwil Kemenkumham Sumbar

    Wah! 180 Narapidana Dapat Asimilasi dari Kanwil Kemenkumham Sumbar PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat sudah merilis sebanyak 180 narapidana di provinsi tersebut sudah keluar dari penjara usai menerima asimilasi di rumah. Hal ini dilakukan terk.
  • Kamis, 05 September 2019 - 22:25:50 WIB

    Kanwil Kemenkumham Sumbar Terus Pacu Budaya Sadar Hukum

    Kanwil Kemenkumham Sumbar Terus Pacu Budaya Sadar Hukum PADANG, HARIANHALUAN.COM — Peresmian sejumlah kelurahan/nagari dan sekolah sadar hukum di Sumbar diharapkan meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah (pemda) di Sumbar dengan Kanwil Kemenkumham Sumbar, dalam peningka.
  • Selasa, 09 Oktober 2018 - 11:35:53 WIB

    Kadis Kebudayaan Sumbar: LKAAM Tak Terdaftar di Kemenkumham

    Kadis Kebudayaan Sumbar:  LKAAM Tak Terdaftar di Kemenkumham PADANG, HARIANHALUAN.COM-Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar, Gemala Ranti menegaskan pemerintah daerah sama sekali tak ada niat untuk tidak mencairkan anggaran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang sudah t.
  • Rabu, 13 September 2017 - 03:22:40 WIB

    Tes CPNS Kemenkumham Masuk Tahap Verifikasi Data

    Tes CPNS Kemenkumham Masuk Tahap Verifikasi Data PADANG, HALUAN - Ribuan pelamar CPNS 2017 di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk formasi SLTA/sederajat memadati Gedung Serba Guna KONI Padang, Selasa (12/9). Terlihat, sejak pagi ribuan peserta antri mengikuti taha.
  • Rabu, 14 Juni 2017 - 21:59:20 WIB

    Remisi Idulfitri, Kanwil Kemenkumham Sumbar: Diprediksi untuk 1.400 Napi

    Remisi Idulfitri, Kanwil Kemenkumham Sumbar: Diprediksi untuk 1.400 Napi PADANG, HARIANHALUAN.COM—Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Barat masih melakukan pendataan kepada narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) untuk mendapat remisi Hari Raya Idul Fitri 2017. Namun, pe.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]