Pelayanan Minim

Tunda Kenaikan Iuran BPJS


Sabtu, 26 Maret 2016 - 04:30:45 WIB

JAKARTA, HALUAN -- Ang­gota Komisi IX DPR RI FPPP Muhammad Iqbal me­minta pemerintah me­nunda memberlakukan Perpres No. 10 tahun 2016 tentang ke­naikan iuran BPJS Keseha­tan. Selain memberatkan peserta BPJS, khususnya kelas III, juga pelayanan kesehatan rumah sakit (RS) peserta BPJS masih banyak yang mengecewakan.

“Jangan  hanya karena menyatakan devisit Rp 5,8 triliun, lalu presiden menge­luarkan Perpres BPJS Kese­hatan. Mestinya yang dinaik­kan itu hanya kelas I, bukan kelas III,” kata Iqbal dalam dialektika demokrasi berte­ma Kenaikan Iuran BPJS, di Gedung DPR RI, Kamis (24/3). Pembicara lainnya dalam diskusi itu Direktur Hukum dan Humas BPJS Bayu Wah­yudi dan Koordinator BPJS Watch Indra Munazwar.

“Perpres BPJS tersebut juga harus disesuaikan dengan ke­mampuan masyarakat. Be­lum lagi masalah pelayanan khu­susnya di daerah, yang masih me­ngecewakan masya­rakat, maka iuran itu pasti semakin memberatkan,” ujarnya.

Kunci sukses ti­dak­nya pelayanan kesehatan melalui BPJS tersebut kata Iqbal, ada di pemerintah. “Bagai­mana politik kesehatan peme­rin­tah? Kalau mau serius, maka pelayanan BPJS kesehatan itu pasti akan beres,” pungkasnya.

Indra Munazwar dengan tegas meminta Perpres No.10 tahun 2016 tersebut diba­talkan, karena terdapat keti­dak­adilan pada masyarakat yang tidak mampu. Apalagi sampai saat ini dari 130 BUMN tidak satu pun yang men­jadi anggota BPJS Ke­sehatan. Padahal, kalau itu dilaksanakan, maka tak akan ada devisit ang­garan BPJS.

“Data penerima bantuan iu­ran (PBI) saja tidak akurat, karena tidak melibatkan peme­rintah daerah, termasuk lurah setempat. Seharusnya agar jum­lah rakyat miskin itu benar, akurat, melibatkan Pemda terma­suk lurah. Data rakyat miskin itu memang bagi pemerintah politis, karena makin besar jumlah rak­yat yang miskin, maka pemerin­tah telah gagal,” jelas Indra.

Sementara itu Bayu, men­jelaskan, keluarnya Perpres ter­sebut justru untuk penyesuaian tarif guna kesinambungan Jami­nan Kesehatan Nasional (JKN), yang pelaksananaan pengelo­laannya oleh BPJS.

“Dinamika perkembangan anggaran BPJS yang mem­priha­tinkan. Jika tidak dinaikkan maka BPJS bisa bangkrut, kolaps, sehingga tidak bisa melayani masyarakat secara maksimal,” ungkap Bayu.

Menurut Bayu, perusahaan atau corporate sosial responsibility (CSR) tahun 2011 dan 2012 ikut membayar juga sebagai dana untuk membantu peserta BPJS yang tidak mampu. Sementara Pemda hanya mengcover Rp 5 juta. Karena itu, kalau dalam 2 tahun ini masih ada kekurangan di sana-sini, masih wajar.

“Perpres itu untuk penye­suaian tarif setelah melakukan kajian akademik bersama JKSN, Menkeu dan Menkes. Setelah menghitung bantuan pemerintah Rp 19.225,- ternyata mengalami devisit anggaran,” jelas Bayu.

Apalagi dari tahun ke tahun jumlah peserta BPJS terus me­ningkat. Dari, sebelumnya 94 juta orang, kini sudah lebih dari 100 juta orang, sehingga pemerintah mengalami devisit Rp 9,9 triliun.

“Kalau devisit ini terus terjadi dan tidak ada uangnya, maka BPJS akan bangkrut. Karena itu naik menjadi Rp 36 ribu.

Jadi, memang harus ada peru­bahan dan perbaikan secara drastis khususnya pelayanan pasien. Pemerintah dan BPJS sendiri tak ada niat untuk menyu­litkan pelayanan masyarakat, sehingga semua harus diperbaiki dan ditingkatkan,” ujarnya. (h/sam)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 29 Juni 2020 - 19:14:59 WIB

    Menkumham Tak Hadir, Komisi II DPR Tunda Rapat Kerja 

    Menkumham Tak Hadir, Komisi II DPR Tunda Rapat Kerja  HARIANHALUAN. COM - Komisi II DPR RI menunda rapat kerja finalisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Pilkada serentak 2020 karena absennya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sejumlah anggota komisi peme.
  • Ahad, 28 Juni 2020 - 21:15:16 WIB

    Tukin PNS Terancam Ditunda Jika Instansi Tak Pangkas Eselon

    Tukin PNS Terancam Ditunda Jika Instansi Tak Pangkas Eselon HARIANHALUAN.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) merealisasikan penyederhanaan birokrasi di instansi-instansi pemerintah pada tahun ini. Bentuk penyederhanaan ini dengan cara mem.
  • Ahad, 21 Juni 2020 - 08:03:28 WIB

    Pimpinan DPR Sarankan Pembukaan Sekolah Ditunda

    Pimpinan DPR Sarankan Pembukaan Sekolah Ditunda HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Sufmi Dasco Ahmad menilai, pembukaan kembali sekolah saat pandemi Virus Corona (Covid-19) masih berisiko..
  • Jumat, 19 Juni 2020 - 12:08:43 WIB

    Harap Bersabar, Pembukaan Monas Resmi Ditunda

    Harap Bersabar, Pembukaan Monas Resmi Ditunda HARIANHALUAN.COM - Wisatawan maupun Warga DKI Jakarta nampaknya harus kembali bersabar. Pembukaan Monumen Nasional atau Monas yang rencananya dilaksanakan pada Sabtu, 20 Juni 2020, resmi ditunda atas permintaan langsung dari .
  • Rabu, 17 Juni 2020 - 10:52:58 WIB

    Pembahasan RUU HIP Ditunda, Ngabalin: Pemerintah Fokus Tangani Covid-19

    Pembahasan RUU HIP Ditunda, Ngabalin: Pemerintah Fokus Tangani Covid-19 HARIANHALUAN.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, pemerintah belum mau membahas usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP)..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]